Koreksi Total Budaya Hijab

ilustrasi
Oleh : Supriyanto Martosuwito
- Busana jilbab dan budaya hijab baru muncul di Indonesia pada dekade 1980-'90-an. Dulu sempat dilarang oleh Orde Baru dan Soeharto. Belakangan dibolehkan. Bahkan setelah reformasi '98 makin marak. Kini malah kebablasan seperti yang terjadi di provinsi Aceh dan Sumatra Barat. Seolah olah itu busana Nasional yang wajib. Bahkan bagi Non Muslim.
Praktik penyimpangannya pun marak terjadi - sebagaimana skandal di SMK Negeri 2 Kota Padang, Sumatra Barat itu. Di lapangan para kepala sekolah negeri, milik negara, dan bawahannya menjabarkan keharusan pakai hijab bagi semua siswi sebagai "aturan sekolah". "Pokoknya wajib".
Demi jabatan - atau jiwanya sudah terhasut virus kadrun - mereka ikut kehilangan akal sehat. Ikut apa kata dan perintah atasan. Atasan ikut kata politisi sektarian / kadrun.
Sudah lama kita kecolongan ini. Para pengasong budaya Arab yang menyamar lewat ajaran agama giat mengArabkan Indonesia.
Mereka protes / marah ketika karyawan muslim pakai topi Santa di bulan Desember dengan alasan "merusak akidah". Tapi memaksa siswi Non Muslim memakai jilbab dengan dalih "demi kebaikan".
Begitulah kadal gurun! Dasar kadal gurun!
Celakanya para politisi Nasionalis abai akan hal ini. Di daerah maupun pusat. Bahkan dibiarkan, ditolelir dan ditunggangi - demi meraup suara. Mengambil hati kaum Islam tradisional dan puritan yang sudah dicekoki kaki tangan Arab.
Kedaulatan negara dan budaya kita benar benar terancam. Generasi muda sudah tidak bisa membedakan jilbab sebagai agama dan jilbab sebagai budaya.
Upaya negara dalam menanamkan kesadaran berbangsa dan berbudaya kini dipertanyakan. Setingkat Kepala Sekolah tidak paham dan tidak mempraktikan nilai nilai Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Diskriminatif atas nama "kearifan lokal".
Sejak kapan jilbab, hijab, nikab, jadi produk lokal? Produk lokal adalah kerudung ala orang Aceh, Minang dan Betawi.
Mengapa anak anak sekolah kini harus berbusana seperti orang asing? Seperti warga jazirah Arab?
Hijab / jilbab / nikab bukan pakaian Indonesia! Juga bukan pakaian daerah tertentu di Nusantara - sehingga tak habis pikir kini menjadi busana wajib di sejumlah sekolah. Bahkan di sekolah negeri.
Sebelum 1990an seragam anak sekolah tidak bernuansa agama. Sama saja. Semangat persatuan.
Dalam cerita skandal terbaru di SMK Negeri 2 di kota Padang itu, sebagaimana pengakuan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Al Fikri - aturan siswi memakai jilbab di sekolah itu sebenarnya adalah aturan lama. Aturan itu sudah ada sejak kewenangan SMA/SMK belum dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi - katanya.
"Sejak zaman Wali Kota Padang Fauzi Bahar tahun 2005 lalu. Selama ini masih jalan dan baru diprotes hari ini," kata Adib kepada wartawan Kompas.com, Jumat (21/1/2021).
Menurut Adib, kebijakan lama itu hampir terjadi di semua sekolah di Kota Padang. "Hampir semua sekolah di Kota Padang seperti itu. Itu kebijakan lama," kata Adib.
Pada 2005, saat Fauzi Bahar menjabat Wali Kota Padang, aturan wajib memakai jilbab itu memang diberlakukan. Produk politik. Dengan dalih "kearifan lokal".
Itulah contoh kebijakan politik bernuansa Arabisasi di Bumi Pertiwi.
SELAMA ratusan tahun kaum muslimah di bumi Nusantara tidak berhijab. Tapi berkerudung. Masih nampak rambut dan warna warni disesuaikan dengan selendang dan warna kebaya yang dikenakan. Layaknya None Jakarta.
Di jazirah Arab, umat Islam, Kristen dan Yahudi - bahkan yang tak beragama - semua menutup kepala ala hijab, jilbab dan nikab, karena tradisi di jazirah gurun pasir memang begitu.
Di Bumi Nusantara tidak.
Para penyebar Islam di bumi Nusantara menyebar nilai nilai islam sesuai budaya lokal. Menghormati budaya leluhur. Tidak seperti kadrun pendatang baru - yang cenderung mengharamkan budaya lokal kita.
Silakan cek foto foto sejarah wanita di Nusantara pada masa lalu. Kalau perlu cek sampai ke museum di KLTV di Belanda - yang menyimpan dokumen dan artefak budaya Nusantara - jajahan mereka dahulu kala.
Hijab merupakan budaya era 1980an yang dibawa para mahasiswa Indonesia yang dapat beasiswa dari Kerajaan Arab dan kemudian membalas jasa si Arab dengan mengArabkan budaya Indonesia. Kampanye Arabisasi.
KERAJAAN ARAB SAUDI menyadari minyak sebagai andalan ekonomi di sudah hampir habis. Karena itu segala alternatif dicari untuk mendapatkan penggantinya. Mereka pun melirik jutaan muslim yang berkunjung setiap tahun ke negerinya. Jelas potensial.
Maka dikembangkanlah kampanye dan penjajahan budaya di negara negara muslim. Menjadikan budaya Arab sebagai budaya lokal, melalui orang orang Indonesia / Melayu yang pernah belajar di sana.
Belakangan dikirim pendakwah Arab yang asli juga.
Atas nama agama (Islam), proyek Arabisasi dan segala usaha mengArabkan bumi Nusantara akan membuat orang Indonesia bergantung pada jazirah Arab. Antara lain dibuat ketagihan ibadah umroh dan haji.
Si miskin papa pun dibuat rajin menabung demi pergi ke Arab Saudi. Perda perda Syariah diberlakukan di berbagai kota - akibat otonomi daerah. Berlindung dengan frasa "kearifan lokal" - padahal "kearifan Arab". Dampak langsungnya menggerus warisan budaya daerah, budaya pribumi dan Nusantara.
KELAK - atas rusaknya warisan budaya daerah di Indonesia - yang harus menanggung dosa bukan hanya para kadrun, Arab pesek, Arab sawomatang - kaki tangan Arab Saudi di sini, antek HTI - Ikhwanul Muslimin dan gerombolannya. Melainkan juga politisi Nasionalis - PDIP, Golkar, Partai Demokrat, dll - yang jadi pelacur budaya bangsa yang menghalalkan segala cara demi mendapatkan suara. Membiarkan tradisi dan budaya Indonesia dirusak oleh kadal gurun.
Perlahan tapi pasti mereka menghancurkan warisan leluhur di bumi Nusantara dengan keragaman pakaian daerah yang kini diseragamkan atas nama "busana muslimah". Dengan label "Syar'i".
Mereka sudah berani melarang wayang kulit, mengejek senitari jaipong dan budaya daerah lainnya.
Tak ada lagi pembeda antara orang Indonesia, Malaysia dan Brunei
kini. Karena sama sama hijaban/jilbaban. Seperti perempuan Arab dan Iran.
Orang Malaysia pun sudah banyak yang resah. Mereka terjajah juga. Arabisasi merebak di mana mana.
Kebudayaan Indonesia digerus oleh budaya Arab. Celakanya bukan budaya Arab modern melainkan budaya Arab masa lalu. Arab abad pertengahan - zaman kemunduran.
Memasuki abad 21 - seiring globalisasi - kecenderungan warga Jazirah Arab sendiri makin kebarat baratan dan meng-internasional. Sementara warga Indonesia malah didorong jadi keArab araban. Jadi kadrun.
MUNDUR! Jelas kemunduran!!
Di Kota Padang, Kepala Dinas Pendidikan Sumatra Barat, mengakui ada kesalahan dan berjanji kebijakan ini akan dievaluasi. Nantinya, siswi non-muslim tidak diwajibkan memakai kerudung atau jilbab.
Bagi pengambil keputusan di Jakarta - hendaknya lebih dari itu:
KOREKSI TOTAL!
SECARA NASIONAL !
Negara harus hadir membereskan hal ini. Kebudayaan Nasional dan Budaya Nusantara sedang terancam! Dijajah budaya Arab.
Terima kasih Mas Menteri Nadim Makarim atas ketegasannya. Semoga koreksinya bukan hanya kepada sekolah sekolah di wilayah Sumatra Barat, melainkan ke seluruh Indonesia.
Kembalikan Bhinneka Tunggal Ika kita. Berhenti jadi kadal gurun
Tuesday, January 26, 2021 - 09:30
Kategori Rubrik: