Konsisten Dengan syariat atau Pertunjukan kemunafikan akan di gelar?

ilustrasi
Oleh : Seno Handoyo Prast
Wagub DKI menyalahkan Ketua DPRD yang dari PDI-P karena tidak mau memproses penjualan Saham perusahaan BIR yang rutin meaberikan Diveden ratusan milyar ke KAS Pemprov DKI.
Kok bisa begitu??
Kita make nalar sehat saja -- untuk membiyai belanja Pemprov seorang Gubernur & Wagub harus pintar mencari sumber uang gak cuma dari ngempeng duit APBN --tapi daerah juga punya aset2 daerah bisa di manfaatkan untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah atau PAD.
Perlu di ketahui PAD DKI sangat menurun tajam di banding saat era Ahok jadi Gubernur DKI--PENDAPATAN Asli Daerah (PAD) Pemprov DKI Jakarta dari sektor pajak hingga 17 Oktober 2018 masih jauh dari target yakni Rp44,5 triliun. Target dan realisasi pendapatan Pemprov DKI Jakarta tahun ini jauh lebih kecil ketimbang periode 2015. Pada 2015, target Rp56,30 triliun dan terealisasi sebesar Rp 44,20 triliun
Sementara realisasi pendapatan baru mencapai Rp31,5 triliun atau baru 70,86%. Sehingga ada pendapatan pajak sebesar Rp12,9 triliun yang harus dikejar Pemprov DKI melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). Selain itu, untuk dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp6 triliun belum bisa dibayarkan tahun ini karena adanya defisit pada neraca keuangan nasional. Di sisi lain, komponen belanja DKI dari target Rp77,8 triliun sudah tercapai Rp44,2 triliun atau 54,3%. Pemprov DKI masih harus menyediakan dana belanja daerah sebesar Rp33,8 triliun. Defisit anggaran sebesar Rp12,9 triliun ini pun harus diakali oleh Pemprov DKI agar bisa tetap membiayai program-program yang ditetapkan.
Ahok sangat pintar mencari sumber uang untuk PAD non Pajak -- ini beda dengan Anies yang justru mengambil lagi pajak Bumi & bangunan senilai di bawah 1 milyar yang jaman ahok berkuasa sudah di cabut.
Ahok bisa mencari kontribusi tambahan sebesar 15 persen yang dikenakan kepada pengembang reklamasi Teluk Jakarta dan yang ini-pun kemudian di anulir oleh anies setelah sebelumnya dalam kampanye reklamasi akan di hentikan --tapi kemudian proyek reklamasi di lanjutkan & kontribusi tambahan di potong dari 15% jadi sekitar 3 %-an.
Ini belum lagi banyak proyek2 lain yang di biayai melalui model CSR dari RPTA, jalan layang, jembatan, taman2 yang sama sekali tidak mengganggu APBD --- Jadi jangan di bandingkan dengan anies yang bikin proyek waring hitam, patung bambu orang k*ntu atau ngecat genteng dan kolong jembatan untuk menghabiskan duit APBD.
APBD DKI kemudian defisit saat Anies berkuasa & kemudian ada sektor usaha non pajak yang menghasilkan dividen lumayan ratusan milyar/tahun untuk nutupin APBD demi janji kampanye & menyenangkan Kadrun harus di jual?? Jelas ketua DPRD yang waras tak akan mau menyetujuinya --karena emang Anies atau Riza Patria mau jadi Gubernur DKI selamanya??
Kalau mau konsisten harusnya jangan cuma duit alkohol dari saham bir --harusnya Anies* Riza didukung PKS, PAN, MUI dan kadrun hentikan pungutan pajak dan restribusi hiburan malam yang rata2 bau alkohol juga lendir yang jadi sarana tempat orang bermaksiat harusnya itu hiburan malam di tutup saja semuanya --bukankah 55 Milyar duit dari sektor hiburan malam ini berbau maksiyat juga???
Yang beginian kok mau di jadikan Presiden Republik Indonesia---gawat bisa bener2 hancur-hancuran APBN Indonesia habis untuk membiayai kadrun merubah Dasar Negara kita ...
Sumber : Status Facebook Seno Handoyo Prast
Thursday, March 4, 2021 - 08:45
Kategori Rubrik: