Komodifikasi Ketakutan Di Media

Ilustrasi

Oleh : Ahmad Arif

Setelah bulan lalu ramai diwartakan tentang ancaman gempa besar yang akan melanda Jakarta, kini publik kembali digaduhkan dengan berita prediksi tsunami 57 meter di Pandeglang, Jawa Barat. Kegaduhan ini mengingatkan pada polemik prediksi Indonesia akan bubar pada 2030. 

Wacana tentang kerentanan bencana alam yang seharusnya untuk membangun literasi publik sehingga mendorong kesiapsiagaan diwartakan seperti gosip politik. Jika berita Indonesia bubar tahun 2030 didasarkan pada pernyataan tokoh politik yang merujuk novel fiksi, berita tentang "prediksi" gempa dan tsunami ini merujuk sumber-sumber ilmuwan dalam forum diskusi di Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG). 

Berita di media daring dan kemudian ramai di media sosial tentang gempa besar yang akan melanda Jakarta muncul setelah acara diskusi yang diadakan BMKG pada 2 Maret 2018. Sedangkan "prediksi" tsunami muncul setelah seminar tanggl 3 April 2018.

Berita tentang prediksi tsunami 57 meter ini dirujuk pada kajian salah seorang ahli tsunami dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Widjo Kongko. Berikutnya, berita ini kemudian dipertentangkan dengan pernyataan nara sumber lain, ahli geodesi kebumian dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Irwan Meilano yang menyebutkan bahwa akurasi tsunami 57 meter lemah dasarnya. 

Berikutnya, media online yang bersangkutan juga mewancarai masyarakat untuk meminta tanggapan soal akurasi prediksi tsunami 57 meter itu. Disebutkan, "Prediksi tsunami itu hoax." Politisasi wacana bencana juga terlihat dengan diwawancarinya tokoh-tokoh politik, pemerintahan hingga DPR dan dipertentangkan dengan keterangan ilmuwan yang telah direduksi. Hingga akhirnya, DPR ikut-ikutan dan berencana memanggil BPPT. 

Baik Widjo maupun Irwan, yang dikonfirmasi mengatakan bahwa pernyataan mereka disalahfahami dan diplintir media. Widjo misalnya mengatakan, apa yang disampaikannya bukanlah prediksi, namun potensiketinggian tsunami yang dihasilkan dari sejumlah skenario pemodelan.

Dalam judul pemaparan Widjo yang disampaikan dalam seminar itu, sebenarnya juga jelas judulnya "Potensi Tsunami Jawa Barat". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prediksi merupakan ramalan atau prakiraan. Sedangkan potensi merupakan daya atau kesanggupan. Ramalan mengarah pada apa yang akan terjadi di masa depan, sedangkan potensi lebih melihat kemampuan energi yang tersimpan dan sering didasarkan pada analisis historisnya. Sampai saat ini gempa bumi dan tsunami belum bisa diprediksi, tapi potensinya di sejumlah daerah telah dipetakan. 

"Kami membuat enam skenario tsunami jika terjadi gempa dari zona megathrust di selatan Bengkulu, Selat Sunda, dan selatan Jawa Barat berdasarkan peta gempa bumi yang dirilis Pusgen (Pusat Studi Gempa Bumi Nasional) tahun 2017 lalu," kata dia.

Tiga skenario pertama masing-masing memodelkan jika tsunami terjdi dipicu oleh masing-masing zona gempa ini secara terpisah. Sedangkan skenario keempat dan kelima merupakan kombinasi dari dua sumber gempa yang terjadi bersamaan. 

Skenario keeman, jika zona megathrust ini mengalami gempa bersamaan dengan asumsi magnitudo di atas M 9 dan panjang runtuhan dasar laut 1.000 kilometer, maka ada satu lokasi di Pandeglang yang tinggi tsunaminya 57 meter. "Itu skenario terburuk. Bukan prediksi, tetapi berdasarkan model bisa terjadi," kata dia. ​

Sebagai perbandingan, gempa Aceh 2004 berkekuatan M 9,1 dengan panjang runtuhan dasar laut 1200 km. "Pemodelan ini bisa jadi salah karena data-data yang masih belum lengkap, tetapi itu data terbaik yang saya punya. Seperti saya sebutkan dalam presentasi bahwa masih dibutuhkan data-data tambahan dan verifikasi lebih lanjut. Tetapi proses kajiannya sudah melalui proses ilmiah, jadi bukan hoax," kata Widjo. “Aebagai ilmuwan saya bisa salah, tapi tidak boleh bohong.”

Irwan Meilano, yang dalam pemberitaan dikesankan menyerang kajian Widjo menjelaskan, "Pernyataan saya dibelokkan media online sehingga seolah-olah sesama ilmuwan saling bertentangan," kata Irwan, yang juga menjadi nara sumber dalam forum diskusi di BMKG tersebut.

Irwan mengaku tidak sependapat dengan potensi gempa yang bisa mencapai di atas M 9 yang jadi dasar pemodelan Widjo. Namun demikian, dia tidak meragukan proses kajian dan pemodelan yang dilakukan. Pemodelan merupakan metode yang lazim dalam kajian gempa bumi dan tsunami. "Perbedaan sesama ilmuwan biasa untuk mencari hasil terbaik, sebaiknya media tidak mengadu domba dan menjadikan hal ini seperti berita politik sehingga justru membingungkan publik. Kalau sekarang kesannya, media hanya mencari sensasi saja," kata dia. 

Kecenderungan media yang mengeksploitasi drama dan ketakutan memang tak hanya berlaku di Indonesia. Pada simposium tentang bencana dan media yang digelar Foreign Press Center Japan (FPCJ) di Tokyo, Jepang, pertengahan Januari 2015 lalu, disimpulkan, wartawan cenderung memberitakan bencana dengan perspektif ”bad news is good news”, kian banyak korban dan dramatis, dianggap makin menarik diberitakan.

Menurut sosiolog media, John H Macmanus dalam bukunya, Market Driven Journalism (1994), karena media telah terbelenggu dorongan logika komersial semata. Aspek dramatis dianggap lebih menjual, menaikkan rating, dan pada gilirannya dianggap akan mendatangkan iklan.

Kepala Pusat Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Eko Yulianto mengkhawatirkan, polemik pemberitaan soal potensi bencana alam ini akan membingungkan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap ilmuwan maupun otoritas kebencanaan. Dia mengilustrasikan dengan dongeng klasik tentang seorang gembala yang berulangkali berteriak meminta tolong dengan alasan ada serigala. Setelah berulang kali warga merasa teriakan itu terbukti tidak benar, akhirnya masyarakat tidak akan percaya lagi ketika seriganya benar-benar datang dan memangsa domba-dombanya. 

Dari segi potensi bencana, kajian paleotsunami yang dilakukan Eko Yulianto dan tim di sepanjang selatan Jawa telah menemukan jejak tsunami besar yang telah berulangkali terjadi di kawasan ini di masa lalu. Sekalipun demikian, informasi ini tidak harus dipolitisir untuk menakut-nakuti masyarakat, apalagi jika kemudian menjadi sekadar usulan program dan proyek bencana. 

​"Masyarakat awam mungkin sulit memahami beda prediksi dan potensi, tetapi wartawan apalagi ilmuwan harusnya tidak keliru dengan istilah ini. Harusnya komunikasi ilmu pengetahua dibangun untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang bencana agar kita menjadi lebih siap," kata dia.

Belajar dari kejadian ini, ahli tsunami dari Kementerian Perikanan dan Keluatan (KKP) Abdul Muhari mengajak semua pihak untuk lebih konstruktif dalam membangun wacana kerentanan bencana alam. Dia lebih menekankan pada upaya mencari solusi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, dibandingkan mewacanakan ketakutan. Bencana tidak tepat untuk dikomodfikasi untuk meningkatkan rating media. Media, pemerintah, dan ilmuwan memiliki tanggungjawab bersama untuk menjaga agar tragedi yang pernah menewaskan 200 ribu orang di Aceh dalam tsunami 2004 tidak terulang.

Sumber : Status Facebook Ahmad Arif

Tuesday, April 10, 2018 - 20:30
Kategori Rubrik: