Kode Suap Gubernur Aceh, Zakat Fitrah

Ilustrasi

Oleh : Zulfikar Mahdanie

KPK mengungkap adanya dugaan kode dalam pemberian suap dari Ahmadi selaku Bupati Bener Meriah kepada Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh. Kode suap yang digunakan untuk Irwandi adalah 'zakat fitrah'.
Hal tersebut termuat dalam surat dakwaan Ahmadi yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (27/9). Dalam dakwaan, Ahmadi disebut memberikan suap total sebesar Rp 1,05 miliar kepada Irwandi.

Suap diberikan agar Irwandi menyetujui usulan Ahmadi agar kontraktor di Bener Meriah mendapatkan proyek yang didanai dari Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018. Menurut jaksa, Irwandi mematok fee 10 persen kepada para kepala daerah di Aceh yang mendapat anggaran dari DOK, termasuk Ahmadi.

Terkait permintaan itu, Ahmadi lantas menyanggupinya. Ia kemudian memerintahkan orang kepercayaannya yang bernama Dailami untuk mengumpulkan uang komitmen fee dari beberapa rekanan yang ada di Kabupaten Bener Meriah.

Staf khusus Gubernur Aceh yang bernama Hendri Yuzal disebut sempat menagih realisasi fee tersebut kepada ajudan Ahmadi yang bernama Muyassir. Hendri menyampaikan pesan kepada Muyassir yang intinya meminta agar Ahmadi menyerahkan uang Rp 1 miliar.
Muyassir lantas meneruskan pesan tersebut kepada Ahmadi.

"Dengan kalimat 'siyap Pak, mau ngomong masalah zakat fitrah untuk lebaran ini, Pak'. 'Satu ember dulu, Pak'. Atas permintaan uang tersebut terdakwa menyanggupinya dengan mengatakan 'ya'," kata jaksa membacakan surat dakwaan.

Setelah komunikasi itu, Muyassir kemudian melakukan pertemuan dengan Hendri Yuzal di Kafe Quantum, Banda Aceh. Pertemuan itu membahas mengenai teknis penyerahan uang.
"Membahas teknis penyerahan 'uang zakat fitrah' dari terdakwa untuk Irwandi Yusuf yang disepakati bahwa 'uang zakat fitrah' akan diterima Irwandi Yusuf melalui Teuku Saiful Bahri yang diterimakan kepada Teuku Fadhilatul Amri," kata jaksa.

Ahmadi kemudian menyerahkan uang secara bertahap yakni Rp 120 juta, Rp 430 juta, dan Rp 500 juta. Uang itu diserahkan kepada Irwandi melalui beberapa orang.
Atas perbuatannya, Ahmadi didakwa melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sumber : Status Facebook Zulfikar Mahdanie

Saturday, September 29, 2018 - 00:15
Kategori Rubrik: