Klausul Hukum Yang Rugikan Indonesia Jika Tunggu Akhir Kontrak 2021

Ilustrasi

Pertanyaan yang sudah marak di masyarakat sejak kemarin.

Mengapa harus membeli sekarang dan tidak menunggu kontrak karya PTFI selesai di 2021 di mana secara otomatis konsesinya akan menjadi milik negara?

1. PTFI mempunyai interpretasi KK yang berbeda dengan pemerintah. PTFI mengakui kalau KK akan berakhir pada 2021 namun mereka beranggapan berhak mengajukan perpanjangan dua kali 10 tahun dan pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara TIDAK WAJAR. Interpretasi yang berbeda tersebut membuka peluang untuk arbitrase dimana peluang kita untuk bisa menang kecil.

Pasal 31 ayat 2 KK: Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yg tercantum, persetujuan ini akan mempunyai jangka waktu 30 tahun sejak tanggal penandatanganan persetujuan ini dengan ketentuan bahwa perusahaan akan diberi hak untuk memohon dua kali perpanjangan masing-masing 10 tahun atas jangka waktu tersebut secara berturut- turut, dengan syarat disetujui pemerintah. Pemerintah tidak akan menahan atau menunda persetujuan tersebut secara TIDAK WAJAR. Permohonan tersebut dari perusahaan dapat diajukan setiap saat selama jangka waktu persetujuan ini, termasuk setiap perpanjangan sebelumnya.

2. Berakhir atau tidaknya itu akan tetap menjadi perdebatan karena FCX menafsirkan harus adanya perpanjangan KK hingga 2041. Perdebatan ini akan berpotensi berakhir di arbitrase.

3. Jika pun FCX legowo hengkang setelah 2021, kita tidak akan mendapatkan Grasberg secara gratis. Berdasarkan KK Pasal 22 ayat 1:
Sesudah pengakhiran persetujuan berdasarkan pasal 22 ini atau pengakhiran persetujuan ini karena alasan berakhirnya jangka waktu persetujuan ini, semua kekayaan kontrak karya milik perusahaan yang bergerak atau tidak bergerak, yang terdapat di wilayah-wilayah proyek dan pertambangan harus ditawarkan untuk dijual kepada pemerintah dengan harga atau nilai pasar, yang mana yang lebih rendah, tetapi titidak lebih rendah dr NILAI BUKU. 
Nilai buku PTFI berdasarkan laporan keuangan audited mereka ada di sekitar US$6 milyar. Pemerintah pun wajib membeli pembangkit listrik yang di area tersebut senilai lebih dari Rp 2 triliun.

*Kenapa tidak ke arbitrase saja? Posisi Indonesia kuat*

1. Posisi Indonesia tidak kuat karena nuansa kalimat *“menahan atau menunda persetujuan tersebut secara tidak wajar”* dalam bahasa Inggris *“unreasonably withheld”* mempunyai penegasan tidak boleh menahan untuk tidak memperpanjang KK.

2. Semua asumsi rencana kerja PTFI berdasarkan asumsi 2041 dan setiap tahun disetujui oleh pemerintah.

Alasan lain mengapa harus membeli saat ini?
1. Transisi dari penambangan terbuka ke penambangan bawah tanah membutuhkan investasi besar sekitar US$5 miliar hingga 2022. Investasi ini berpotensi terhambat 5-10 tahun apabila terjadi proses arbitrase tanpa adanya kepastian perpanjangan izin operasi PTFI, termasuk terganggunya rencana pembangunan smelter.

2. Apabila investasi baru dimulai kembali di 2022, akan dibutuhkan waktu +5 tahun untuk menggantikan waktu investasi yang hilang, dan akan menyebabkan opportunity lost bagi pemerintah, NPV dari poyeksi pendapatan Pajak dan Royalti Pemerintah Indonesia dari Tambang Grasberg antara 2018-2026 diestimasikan sebesar +USD 6,3 miliar.

3. Apabila proses transisi ke penambangan bawah tanah telah berhasil dilakukan di 2021-2022, potensi nilai PTFI (dan nilai akuisisi yang harus dikeluarkan pihak Indonesia) akan menjadi jauh lebih besar di 2022 karena seluruh investasi terkait penambangan bawah tanah dan smelter telah dilakukan

4. Indonesia masih membutuhkan keahlian PTFI untuk terus mengembangkan Grasberg melalui penambangan tertutup dengan metode block caving.

5. Jika Indonesia tidak memperpanjang operasi PTFI, dikhawatirkan PTFI akan berhenti melakukan penambangan block caving yang dapat mengakibatkan longsor atau penutupan lorong-lorong tambang secara permanen. Jika ini terjadi pemerintah harus mengeluarkan biaya mahal untuk pemulihan operasional tambang. Metode block caving yang sedang dioperasikan saat ini di Grasberg adalah yang terumit dan tersulit di dunia.

6. Dampak sosio-politik akibat dari berhentinya operasi PTFI akan sangat besar terhadap Papua dimana 45% GDP provinsi dan 90% GDP Kabupaten Mimika bersumber dari operasional PTFI.

7. Di tahun 2021 kita tidak akan mendapatkannya secara gratis. Berdasarkan kontrak karya PTFI, pemerintah harus membeli seluruh kekayaan PTFI yang bergerak maupun dengan nilai tidak lebih rendah dari book value.

Mengapa membeli “participating interest” (PI) Rio Tinto bukan langsung saham FCX di PTFI?

Menteri ESDM saat itu mengeluarkan surat persetujuan tertanggal 29 April 1996 untuk skema “ijon” konsesi Grasberg ke PT RTZ (Rio Tinto Zinc), anak usaha PT Rio Tinto Indonesia, sebagaimana diminta oleh FCX. Skema inilah yang dimaksud dengan Participating Interest. Akuisisi hingga 51% PTFI dilakukan dengan membeli Participating Interest PT Rio Tinto Indonesia dari Rio Tinto yang akan langsung dikonversi menjadi 40% saham PTFI, dan membeli saham tambahan PTFI dari FCX.

1. Rio Tinto secara de facto menguasai 40% PTFI dengan hak dan kewajiban yang 'hampir 100% sama' dengan FCX. Rio Tinto malah mendapatkan bagian revenue 'lebih dahulu' dari kita sebagai pemegang saham 9.36%. Pembelian interest ini nantinya akan langsung dikonversi menjadi saham di PTFI.

2. Jika kita hanya membeli saham FCX di PTFI hingga mencapai 51%, secara real kita hanya mendapatkan 31% dan FCX 29%. Ini dikarenakan Rio Tinto melalui PI mendapatkan hak 40% dari produksi sebelum produksi tersebut dibagi antara Indonesia dan FCX. Yang kita inginkan adalah menyatukan equity interest dan economic interest.

Saat ini Equity interest Economic interest
FCX 90.64% 54.32%
Indonesia 9.36% 5.68%
RIO 0% 40%

Kalau membeli saham FCX 
FCX 49% 29%
Indonesia 51% 31%
Rio 0% 40%

Kalau membeli FCX + Rio
FCX 49% 49%
Indonesia 51% 51%
Rio 0 0

Participating interest 
Morgan Stanley 40% US$3.6 milyar 2041
DB 40% US$3.3 milyar 2041
HSBC 40% US$3.85 milyar 2041 
UBS 40% US$4 milyar 2041
RBC 40% US$3.73 milyar 2041

4. Alasan lain dibalik keinginan Rio untuk keluar dari Grasberg juga dikarenakan keinginan mereka untuk menjadi environmentally-friendly miner. Secara spesifik Norwegia menuduh Rio terlibat langsung dalam kerusakan lingkungan akibat operasional tambang Grasberg. Dana pensiun serupa di negara-negara Skandinavia dan Eropa juga melarang atau membatasi investasi di Rio akibat masalah ini.

5. Di awal 2017, CEO Rio Tinto sudah mengumumkan akan keluar dari Grasberg. Jika pemerintah tidak mengambilnya maka ada kemungkinan Rio akan menawarkannya pada pihak ketiga. Jika ini terjadi, maka akan semakin sulit untuk menyatukan Economic dan Equity Interest bagi Indonesia.

Saturday, July 14, 2018 - 13:15
Kategori Rubrik: