Kita Merdeka Belum Lama

ilustrasi
Oleh : Dody Haryanto
Benar kita merdeka tahun 1945. Benar kita punya UUD 45. Tahukah anda bahwa UUD 45 itu di create tidak lahir dari Pemilu. Ia dirancang oleh Soepomo. Waktu dia merancang UUD 45 itu hanya ditemani oleh Muhammad Yamin. Bapak pendiri bangsa kita yang lain tidak begitu peduli dengan UUD 45. Makanya ketika mereka menerima dan menyetujui UUD 45 itu bukan bulat tetapi dengan catatan. Kalau nanti keadaan normal, akan diperbaki. Artinya secara tidak langsung mereka belum tahu pasti negara Indonesia yang mereka dirikan itu bisa terus atau engga.
Kalau anda perhatikan UUD 45 itu terkesan sekali bahwa UUD 45 itu sangat feodalistik dan elitistik. Presiden itu menjadi lembaga tak tertandingi. 2/3 anggota MPR dia yang pilih. Artinya kapanpun dia bisa bubarkan MPR. Inpres dan kepres lebih sakral daripada UU itu sendiri. Artinya politik diatas hukum. Itu bisa dimaklumi karena perancangnya Dr. Soepomo berasal dari keluarga priayi. Dia almamater fakultas Hukum Rijksuniversiteit Leiden, di Belanda. Konsep UUD kita meniru fasisme dan otoritarianisme yang mengekang kebebasan dan hak-hak individual. Jelas bertentangan dengan Pancasila.
Pemikiran Soepomo terbukti kemudian mampu menjelma dalam praktik politik kenegaraan era Demokrasi Terpimpin Sukarno hingga ke era Orde Baru Soeharto. Kita barulah ada UUD yang lahir dari rakyat lewat pemilu langsung tahun 1999 dan 2003. Artinya kalau dihitung sekarang. Kita barulah 17 tahun punya UUD. Jadi kita itu masih remaja. Sejak tahun 2003 kita punya UUD untuk memilih presiden secara langsung. Kekuasaan presiden tidak lagi mutlak. DPR dan MPR adalah mereka yang dipilih langsung oleh rakyat lewat Pemilu.
Pengakuan Pancasila sebagai rujukan semua UU barulah tahun 2011 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”). Sebelumnya Pancasila hanya ada dalam UUD tetapi tidak ada UU yang menegaskan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Atas dasar UU 12/2011 itulah semua UU yang ada direvisi agar sesuai dengan Pancasila. Karena UU itu banyak sekali. Tentu tidak mudah mengubahnya. Jadi yang prioritas aja diubah dulu. Terutama UU Parpol diubah agar semua partai harus menyesuaikan AD/ART sesuai Pancasila. Itupun tidak mudah. SBY tidak ada keberanian mengubahnya. Barulah era Jokowi UU politik diubah. Tahun 2017, UU Ormas juga diubah agar sesuai dengan Pancasila. Makanya HTI dan FPI dibubarkan. Itu karena UU Ormas yang baru.. Jadi kalau sebelumnya mereka bebas bergerak, itu karena memang tidak ada UU yang mengharuskan adanya Pancasila sebagai AD/ART.
Apa artinya? Sampai dengan sekarang, usia negara Pancasilais baru 9 tahun. Usia ABG juga belum. Jadi wajar saja bila situasi politik agak memanas. Karena elite politik tidak semua happy dengan adanya Pancasila. Terutama mereka yang ingin mempertahankan statusquo. Apalagi bagi mereka yang punya agenda negara islam dan Khilafah. Andaikan bukan PDIP partai pemenang pemilu dan bukan Jokowi sebagai presiden, mungkin Pancasila hanya ada dalam retorika.
Paham ya sayang.
Sumber : Status Facebook Dody Haryanto
Wednesday, January 20, 2021 - 08:00
Kategori Rubrik: