Ga seksi kalau yang dijadikan narasi berita adalah larangan atau pembatasan minuman alkohol. Jokowi justru naik daun dong? Mumpung ada disebut alkohol dalam UU itu, meski secuil, itu yang dijadikan zoom. Itu yang jadi judul dalam banyak opini mereka.
Kini kita kembali pada aturan lama. Bupati, Wali Kota di semua daerah di Indonesia boleh membuat kebijakan atas peraturan tersebut.
Kita kembali pada keadaan dimana Pemda di berbagai wilayah Indonesia, dan di berbagai tingkatan, bisa berinvestasi, atau mengizinkan investasi pada industri miras, secara terbuka atau diam-diam.
Ingatkah bahwa pada Oktober 2020 yang lalu gubernur Jakarta memperpanjang kepemilikan saham di Anker Bir sebesar 26.25%?
Pernahkah anda membaca berita bahwa pemerintah Kabupaten Mojokerto sedang mempersiapkan izin industri miras pada akhir 2020 kemarin dengan alasan kebetulan di sana ada pabrik gula, yang ampas produksinya bisa dimanfaatkan?
Tahukah anda bahwa ada sekitar 109 investasi pada bidang itu pada 13 Provinsi hingga saat ini? Trus dengan seluruh Kepala daerah masih memiliki kuasa memberi ijin karena sebab dihapusnya Perpres itu, apakah ga justru makin menggila?
“Jadi, siapa paling dirugikan?”
Melalui Perpres 10 tahun 2021 tersebut, pemerintah berusaha membuat daftar usaha yang tidak boleh lagi dikuasai oleh perusahaan besar, melainkan hanya boleh ditangani oleh usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi.
UU Cipta Kerja dan Perpres no 10 tahun 2021 dengan sangat jelas mendefinisikan apa itu usaha mikro, kecil, dan menengah secara jauh lebih rinci dibanding definisi sebelumnya.
Ini semua dimaksudkan agar tidak ada pengusaha besar yang membuat UMKM dan bersembunyi di belakangnya.
Batas modalnya pun dibuat tinggi, yaitu usaha mulai dari Rp 10 milyar kebawah harus diserahkan ke UMKM dan koperasi.
Tapi, apa yang terjadi? Mereka sibuk melihat hanya pada halaman 4 lampiran III. Ada hal yang seksi di sana, Perpres Jokowi menyebut minuman “tak halal”.
“Trus apa ruginya pak Jokowi?”
Loh koq pak Jokowi?
Yang untung adalah para pemain lama yang sudah kelelep banyak untung dan namun masih minta lagi. Ada triliuan rupiah uang berputar pada bisnis itu dan mereka memanfaatkan Kepala Daerah sebagai pemilik kebijakan itu to?
“Tapi ada baiknya juga kan daripada demo gila-gilaan datang lagi? Ini masalah miras loh..!!”
Tergantung siapa yang ngeliat. Sekaligus juga tergantung posisi pak Jokowi.
Sepertinya posisi beliau juga belum kuat-kuat amat meski sudah bubarin mereka yang jagoan dan arogan to?
Ada harga ada rupa, tapi percayalah, beliau tahu jalan mana yang paling tepat bagi cara kakinya menapak dan melangkah.
.
.
RAHAYU
.
Sumber : Status Facebook Karto Bugel
Comment