Khilafah, Radikalisme dan Good Governance

ilustrasi

Oleh : Alto Luger

Beberapa waktu belakangan ini kita banyak sekali disuguhkan oleh data hasi survei atau riset tentang radikalisme. Rata-rata survei tersebut menunjukkan bagaimana pendapat responden Muslim di Indonesia terhadap khilafah.

Hasil dari beberapa survei tersebut, misalnya survei yang dilakukan oleh Alvara-nya Hasanuddin Ali menunjukkan sekitar minimum 20% responden Muslim di Indonesia setuju berdirinya Khilafah di Indonesia. Angka yang cukup fantastis berada pada sekitar 70% di kalangan guru dan siswa yang beragama Islam, sesuai dengan hasil riset yang dikutip oleh Menteri Agama.

Akan tetapi, survei-survei yang sama juga menunjukkan bahwa responden yang sama menolak kelompok-kelompok teroris seperti ISIS. Padahal ISIS mempraktekan model keKhilafahan dan memilih Abu Bakar Al Baghdadi sebagai Kalifahnya.

Ada kontras antara dukungan terhadap Khilafah dan terhadap ISIS yang mempraktekan Khilafah. Apa yang bisa dilihat dari data dimaksud?

Yang pertama adalah kabar gembira dulu. Mayoritas orang Indonesia menolak kekerasan dan teror, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim. Praktek KeKhilafahan atau Daulah Islamiyah yang dilakukan oleh ISIS dengan mengedepankan hukuman dan pemaksaan itu ditolak oleh mayoritas orang Indonesia. Ini berarti dalam negara dengan 265 juta jiwa, progresi linear orang darik radikal ke terorisme itu sangat kecil.

Yang kedua, radikalisme yang terjadi di Indonesia masih berada pada dimensi psikologi, dan dengan demikian maka solusi yang jitu tidak mungkin datang dari tindakan represif militeristik.

Di sinilah bisa terlihat hubungan antara grievances dan radikalisme. Grievances dari pendukung Khilafah itu hanya satu, yaitu ketiadaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Mereka melihat bagaimana korupsi yang tinggi, bagaimana sebagian orang bisa berada di atas hukum, bagaimana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang, menurut mereka, belum baik.

Karena kondisi ini maka mereka mencari alternatif pemerintahan yang menurut mereka bisa lebih baik dari sistem demokrasi Pancasila saat ini. Nah, mereka tidak mungkin memilih liberalisme, atau kapitalisme, apalagi sosialis-komunis. Satu-satunya pilihan yang tersedia adalah Khilafah.

Khilafah mampu menjawab kegalauan atas ketiadaan good governance tadi, karena sistem ini digambarkan sebagai sistem buatan Tuhan yang sempurna, atau paling tidak, lebih baik dari opsi-opsi yang ada. Ini ilusi yang karena konteks, mendapatkan nilai jual tertinggi untuk menjawab grievances mereka itu.

Nah, dalam kondisi ini maka proses kontra radikalisasi dan deradikalisasi tidak bisa hanya dilakukan dengan pendekatan teologis. Karena itu tidak menjawab kenapa sampai radikalisme itu muncul. Melawan ayat dengan ayat itu tidak akan efektif.

Sebaliknya, proses kontra dan de radikalisasi harus mengakar pada proses penghapusan grievances tadi, yaitu menjalankan pemerintahan yang bersih dan pemenuhan kebutuhan hidup.

#IndonesiaTanahAirBeta

Sumber : Status Facebook Alto Luger

Thursday, December 5, 2019 - 11:00
Kategori Rubrik: