Ketika TNI Bikin Rizieq & FPI Auto Kencing di Celana

ilustrasi

Oleh : Seruanhulu

Sebelumnya, banyak yang mengira bahwa pemerintah takut terhadap Rizieq Shihab dan FPI. Bagaimana tidak? Pada saat Rizieq dan FPI menggelar acara yang jelas-jelas melanggar protokol kesehatan, tak ada satupun tindakan yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan peraturan yang ada, seharusnya jika ada acara yang menimbulkan kerumunan di tengah pandemi dan berpotensi melanggar protokol kesehatan maka wajib dibubarkan.

Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Boro-boro pemerintah pusat mengambil tindakan tegas, yang ada malah cenderung memilih diam dan seolah mengabaikan.

Pertanyaannya, kenapa pemerintah pusat memilih sikap kalem seperti itu?

Jawabannya adalah karena itu bukan wewenang pemerintah pusat, melainkan itu kewenangan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta yakni Anies Baswedan.

Oh ia, kewenangan pemerintah pusat itu tidak memiliki batasan. Ia betul, tapi kalau pemerintah pusat harus turun tangan untuk menangani masalah yang ada di daerah seperti itu, lantas tugas pemerintah daerah apa?

Ngabisin anggaran doang? Helloooo situ waras??

Sampai di sini kita clear, bahwa pemerintah pusat tidak mencampuri urusan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan Rizieq dan FPI itu karena sesungguhnya itu kewenangan Pemprov DKI Jakarta.

Tapi mengingat Rizieq dan FPI adalah pendukung garis keras Gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan. Tentu saja Anies tidak berani melarang acara yang digelar Rizieq dan FPI tersebut, meskipun Anies tau bahwa acara itu melanggar protokol kesehatan.

Sebagai konsekuensinya, Anies pun ikut terseret dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban selaku kepala daerah atas kejadian itu.

Oleh sebab itu, mengingat kepala daerah pemprov DKI Jakarta Anies Baswedan tidak becus untuk melakukan tindakan tegas, maka mau tak mau pemerintah pusat harus turun tangan untuk mencegah pelanggaran protokol kesehatan di wilayah DKI.

Acara yang digelar Rizieq dan FPI selain melanggar protokol kesehatan juga menjadi ajang provokasi.

Bagaimana tidak, pada saat Rizieq menyampaikan ceramah di acara tersebut, narasi yang disampaikannya banyak yang keliru.

Mulai dari memprovokasi para hadirin untuk membenci pemerintah sampai menyatakan siap perang kepada pihak aparat keamanan yang berani menghalangi langkah dan tujuan yang telah mereka rencanakan.

Mendengar hal itu, tentu saja pemerintah tidak tinggal diam. Karena narasi provokasi seperti itu jika dibiarkan, maka bisa menjadi ancaman serius bagi pemerintahan yang sah dan bagi stabilitas keamanan negara.

Pemerintah menyikapi pernyataan Rizieq itu dengan meminta aparat keamanan untuk tetap menjaga keamanan daerahnya masing-masing serta menindak tegas siapapun yang mencoba membuat kegaduhan di tengah pandemi termasuk yang mengabaikan protokol kesehatan.

Menanggapi himbauan pemerintah tersebut, Panglima Kodam Jaya langsung memerintahkan seluruh prajurit untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Tak cukup sampai di situ, Panglima Kodam Jaya juga memerintahkan prajurit TNI untuk menyisir setiap sudut jalan untuk menurunkan spanduk ataupun baliho Rizieq.

Sampai di sini muncul oertanyaan, kok baliho diturunkan? Emang baliho mengganggu ketertiban masyarakat?

Jadi begini, bukan balihonya yang mengganggu keteriban masyarakat, melainkan narasi yang ada di baliho tersebut itulah yang membuat masyarakat terprovokasi. Itulah sebabnya kenapa diturunkan.

Ia tapi harusnya kan itu tugas Satpol PP dan Polisi, nah ini kok sampai TNI yang bertindak? Itu karena Satpol PP dan Polisi sudah nyerah. Dimana awalnya baliho yang dimaksud, beberapa kali sudah diturunkan oleh Satpol PP dan Polisi, namun orang-orang FPI memasangnya kembali.

Sesuai yang ada dalam peraturan bahwa ketika Polisi sudah tidak sanggup, maka TNI lah yang turut ikut membantu.

Dan benar saja, ketika baliho yang tak seberapa bagus itu sudah diturunkan oleh TNI. Maka FPI yang tadinya garang bagaikan Singa tiba-tiba diam tak berdaya layaknya tikus got, jangankan memasang kembali baliho yang sudah diturunkan TNI, turun ke lokasi sajapun mereka tak berani.

Ditambah lagi beberapa hari setelah kejadian itu, sejumlah anggota pasukan elite yang tergabung dalam Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI mendatangi markas FPI.

Tentu saja hal ini membuat FPI kencing celana dan itu terbukti saat pasukan elit TNI tiba di depan markas FPI, dimana tak ada satupun anggota FPI yang berani memunculkan batang hidungnya.

Dan sejak saat itu juga Rizieq yang notabene sebagai imam besar FPI tidak berani keluar rumah karena alasan istirahat.

Ya meskipun alasannya istirahat, tapi dari rangkaian kejadian di atas ada kemungkinan bahwa alasan Rizieq tidak mau keluar rumah bukan karena istirahat, melainkan yang pertama karena takut dan yang kedua karena sudah positif covid.

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak pernah takut terhadap FPI apalagi Rizieq.

FPI dan Rizieq itu bukanlah siapa-siapa.

FPI itu sekarang organisasi ilegal berhubung perpanjangan izin organisasinya dari Menkumham belum dikeluarkan sampai sekarang dan juga Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi FPI sudah tidak tercatat lagi di Kementerian Dalam Negeri.

Nah sekarang soal Rizieq. Masa pemerintah takut sama mantan napi? Kan gak mungkin.

Rizieq itu juga bukan siapa-siapa. Rizieq hanya seorang mantan napi yang kemudian dianggap Nabi sama pengikutnya.

Masa...??

Sini, simak dan pahami dengan baik sambil ngopi. Biar saya ceritakan sedikit kisahnya.

Rizieq dua kali menjadi napi.

Pertama, pada tahun 2003, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis tujuh bulan penjara untuk Rizieq karena terbukti secara sah dan meyakinkan menghasut, melawan aparat keamanan, dan memerintahkan merusak sejumlah tempat hiburan di Ibu Kota.

Pada saat itu Rizieq menjalani hukuman di Rutan Salemba.

Kedua, pada tahun 2008, Rizieq harus menjalani hukuman penjara satu tahun enam bulan karena terbukti bersalah terkait penyerangan massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang tengah berkumpul di Monas.

Kesimpulan, anggapan bahwa pemerintah takut terhadap Rizieq dan FPI, tidaklah benar.

Buktinya, sejak pemerintah meminta ketegasan aparat keamanan lalu kemudian TNI-Polri langsung bertindak, maka lihat saja Rizieq dan FPI langsung terdiam dan ketakutan.

Pemerintah tidak pernah takut terhadap siapapun yang ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Cukup jelas dan tegas bahwa pemerintah juga tidak pernah mentolerir pihak-pihak yang mencoba mengganggu stabilitas keamanan negara.

Sumber : Status Facebook Seruanhulu

Thursday, November 26, 2020 - 09:45
Kategori Rubrik: