Ketika Puan Memarahi Ahok Gara-gara Lupa Melepas Sepatu

Oleh: Ari Wibowo

Kalau anda cermat, dua pernyataan Ahok yang berhubungan dengan Pilkada ternyata dirilis secara berurutan dalam minggu lalu dan keduanya memiliki relevansi yang kuat.

Pernyataan pertama adalah ketika Ahok mengatakan tidak bisa ikut membantu biaya kampanye untuk partai partai yang mengusungnya. Sebenarnya itu bahasa terselubung yang disampaikan secara cerdas. Pesan sesungguhnya adalah bahwa Ahok tak bersedia membayar uang mahar kepada parpol.

Uang mahar adalah kewajiban tak tertulis yang biasanya harus dipenuhi oleh calon yang diusung. Alasannya adalah untuk menggerakkan mesin partai. Di republik ini berlaku kelaziman memakai praktek MOBILISASI pendukung. Dan Ahok secara sadar ingin mengubahnya menjadi praktek PARTISIPASI.

Jika seorang pemilih biasanya harus disogok Rp 100 ribu, diberi kaos, dan disuguhi hiburan dangdut, kali ini Ahok membalikkan paradigma tersebut. Justru para pemilih yang berpartisipasi mengumpulkan KTP, menjual cendera mata dll yang biayanya dialokasikan guna mendukung kampanye Ahok nanti, misalnya untuk mencetak spanduk, baliho dll.

Cuma figur yang kredibel, bersih, amanah, dan memiliki prestasi positif di mata rakyat saja yang bisa menjalankan sistem PARTISIPASI. Jika belum memilikinya, maka sang calon harus terjebak ke paradigma lama, yaitu membayar mahar dan melakukan MOBILISASI. Jangan heran jika banyak kepala daerah di republik ini kesandung kasus korupsi, karena modal investasi politik mereka sangat besar untuk bisa menjadi kepala daerah.

Pernyataan kedua adalah ketika Ahok menyatakan bahwa dirinya memilih maju melalui jalur INDEPENDEN. Ini sungguh melawan logika politik manapun, karena maju melalui jalur ini rawan terjegal saat dilakukan verifikasi KTP. Akan tetapi jika dengan penuh keyakinan Teman Ahok mampu mengumpulkan sejuta KTP, maka jika 1/3 nya dianggap not verified sekalipun, maka sisanya masih bisa terkonversi menjadi 1 tiket bagi Ahok menuju Pilgub 2017.

Pesan yang ingin disampaikan oleh Ahok dengan pilihan ini adalah bahwa dia tak mau tersandera oleh konsesi atau deal dibawah meja atau deal kedipan mata yang biasanya dipasang oleh parpol parpol pengusungnya. Ahok merasa perlu membentengi dirinya dari praktek balas budi tersebut, supaya dirinya bisa obyektif mengambil kebijakan dan menyusun anggaran jika diberi kesempatan memimpin DKI lagi di periode 2017-2022.

Ahok bukannya tak membutuhkan partai. Tapi dirinya ingin memposisikan dirinya secara hirarki adalah sejajar dengan partai. Tak perlu mendaftar dan ikut penjaringan yang membuat dirinya akan disebut sebagai "petugas partai" saat diberi mandat ikut Pilkada. Jadi bukan seakan Ahok yang butuh kendaraan partai, tapi partai juga butuh figur yang berpotensi menang. Artinya sama-sama butuh.

Gak kebayang jika (misalnya) Ahok bersedia diusung PDIP, lalu saat Ahok sowan ke rumah Megawati untuk mengambil SK rekomendasi, disana Ahok dimarahi Puan Maharani gara-gara lupa melepas sepatu. Kenapa Puan berani memarahi Ahok? Ya karena Puan menganggap Ahok cuma petugas partai yang mengambil manfaat dari partai, bukan saling memberikan manfaat. Padahal partai itu milik maminya.

Beda ceritanya jika justru PDIP yang melamar Ahok jadi calonnya untuk maju ke Pilkada. Meski Ahok lupa melepas sepatunya yang kotor, takkan berani Puan Maharani memarahinya. Jadi ini soal POSITIONING dan BARGAINING, bukan tentang over confidence atau kesombongan dari seorang Ahok.

Pemimpin yang bisa berjuang all out untuk rakyat DKI, harusnya memang bersih dari segala hutang budi dan konsesi kepada parpol. Dan Ahok sedang berusaha menciptakan paradigma baru tersebut.

Ayo kita dukung !!!

Tuesday, March 8, 2016 - 12:30
Kategori Rubrik: