Ketika Jokowi Harus Memilih di Antara Kepahitan

Oleh: Eko Kuntadhi

Saat ini ada 19 ribu lebih pasien positif Corona. Sebagian besar di rawat di RS. Ada yang harus masuk ruang ICU, ditangani dengan intensif. Ruang ICU di RS, rerata biayanya sampai Rp1,5 juta sehari. Ada pasien yang di ICU lebih dari dua bulan.

Biayanya? Gratis. Semua dihandle pemerintah. 

 

Ada puluhan ribu lain pasien dalam pengawasan dan ratusan ribu juga orang dalam pengawasan. Mereka harus diawasi dan diperiksa. Berapa biayanya? Gratis.

Apakah selamanya pemerintah akan berada dalam suasana krisis seperti ini? Gak mungkin. Pemerintah juga harus bergerak membangun. Harus memikirkan pendidikan dan kemajuan rakyat. Harus membangun jembatan, jalan, infrastruktur, dan sebagainya. Kalau semua biaya dan perhatian pemerintah kesedot buat krisis ini dalam jangka waktu lama, kita sama saja sedang merusak masa depan kita sendiri.

Pada akhirnya semuanya harus dikembalikan ke dalam suasana normal. Setelah ini, layanan kesehatan harus dikembalikan ke mekanisme biasa. Tentu saja dengan berbagai perbaikan karena memang menjadi kebutuhan semua orang. 

Untuk memperkuat sistem kesehatan saat ini pemerintah mengeluarkan uang Rp110 triliun. Ini belum subsidi iuran BPJS masyarakat miskin yang jumlahnya 134 juta orang, yang ditanggung pemerintah.

Tapi, Corona belum ada vaksinnya. Obat yang efektif juga belum ada. Sementara kita gak bisa terus-terusan berdiam diri di rumah begini. Bahkan WHO sudah bicara, dunia harus mulai bersahabat dengan Corona. Sebetulnya statemen WHO ini telat, Presiden Jokowi sudah bicara seperti itu duluan.

Kita harus beraktifitas kembali. Cari rezeki lagi. Cari penghidupan lagi. Meski di tengah wabah yang mungkin dalam empat-lima tahun ke depan belum sepenuhnya hilang. 

Jika melihat perilaku virus, mereka ternyata pintar. Virus selalu bermutasi untuk menyesuaikan diri. Di Indonesia, varian virus yang ditemukan sudah mutasi generasi ke 3. Variannya berbeda dengan virus Corona di Eropa atau di Wuhan. Artinya, meski Eropa atau China sudah berhasil menemukan vaksin, belum tentu cocok digunakan orang Indonesia. Intinya, kita harus memproduksi vaksin sendiri. Vaksin yang pas buat orang Indonesia. 

Tapi kapan? Ya, sabar.

Tentu ke depannya cara kita hidup akan berubah. Masker akan menjadi kebiasaan. Jaga jarak sangat penting dibudayakan.

Artinya kita akan hidup dengan pendemi di sekitar kita. Pendemi yang belum bisa dikalahkan. Meski sudah hati-hati, siapa yang bisa menjamin tidak terpapar Corona? Dengan kata lain, resiko kesehatan meningkat drastis. 

Kebutuhan terhadap layanan Rumah Sakit semakin tinggi karena resiko ini. Sekali lagi, kita gak tahu, tetiba virus menghinggapi kita. Mungkin saja, kita yang sehat dan sedang asyik cari rezeki, eh, ketempelan virus. Harus dirawat. Harus masuk ICU.

Bagi kita, kalau resiko kesehatan begitu besar seperti sekarang ini, tidak ada cara lain selain mengandalkan asuransi. 

Asuransi bergerak berdasarkan manajemen resiko. Semakin tinggi resiko klaim, semakin tinggi juga biaya premi. Seorang perokok biaya asuransi kesehatannya lebih tinggi dibanding yang tidak merokok, misalnya. Begitulah cara perusahaan asuransi hidup. Kalau klaim lebih besar dari premi, mereka akan terlentang gak bisa bangun. Mati!

Coba saja sekarang masuk asuransi swasta, pasti biaya preminya mahal. Atau kalau gak dimahalin, mereka akan mengeluarkan sakit karena Corona dari biaya pertanggungan. 

Indonesia sudah punya sistem asuransi kesehatan nasional yang jauh lebih murah dibanding asuransi swasta. Namanya BPJS. Sialnya, BPJS sekarang sedang sekarat. Biaya premi yang diterima jauh lebih kecil dibanding klaim yang harus dikeluarkan. Bahasa teknisnya, defisit BPJS sudah struktural. Gak bisa diselesaikan dengan efisiensi. Karena pendapatannya memang gak sebanding dengan pengeluaran.

Akibatnya BPJS sering tersendat membayar RS yang merawat pasien BPJS. Akibat lainnya, RS jadi tidak bisa cepat meningkatkan kapasitas pelayananya. Padahal di masa depan, justru kita lebih membutuhkan fasilitas pelayanan yang lebih baik. Karena Corona belum akan hilang dalam empat-lima tahun ke depan. Mungkin juga lebih.

Satu-satunya cara menyelamatkan BPJS dengan meningkatkan pendapatan atau menaikkan biaya premi. Jika tidak dilakukan, sistem jaminan kesehatan kita akan ambruk. Justru di tengah kebutuhannya yang semakin meningkat.

Bayangkan ketika nanti kita hidup di tengah virus yang berbahaya, tapi tidak ada sistem jaminan kesehatan yang menjamin? 

Jika kemarin Jokowi ditanya, mana yang difokuskan kesehatan apa ekonomi dulu? Ya, gak bisa dipilih salah satu. Kesehatan penting, ekonomi juga amat penting.

Nah, kini sebagian peserta BPJS mandiri diajukan pilihan yang sama. Iuran BPJS naik (ekonomi) tapi itu bisa menjamin biaya kesehatanmu ke depan. Apa yang kamu pilih?

Apakah kita memilih membiarkan BPJS ambruk, lalu kita terpaksa hidup di tengah virus yang gak akan hilang dalam waktu dekat ini? Atau kita ikhlas membayar premi lebih mahal sedikit, agar bisa menjamin ketika kita nanti mencari rezeki di tengah virus di sekeliling kita? Jika akhirnya terkena penyakit, ada jaminan kesehatan yang bisa diandalkan?

Saya membayangkan Jokowi harus memilih diantara pilihan-pilihan sulit ini. Memang berat mengambil keputusan di tengah suasana pendemi ini. Tidak ada orang yang senang kalau biaya yang harus dibayarkan meningkat. Apalagi dalam suasana seperti ini.

Tapi hidup memang harus memilih. Dan terkadang, pilihan-pilihan yang tersedia tidak terlalu menggembirakan.

Teman saya ada yang protes. "Gue selama ini membayarkan BPJS Rp80 ribu sebulan. Sekarang harus bayar Rp150 ribu sebulan. Padahal gak pernah gue gunakan. Gue gak pernah sakit. Rugi dong," protesnya.

"Kamu berdoa saja agar dikasih sakit keras. Masuk ICU sebulan. Biar untung banyak," celetuk Abu Kumkum.

(www.ekokuntadhi.id)

Sunday, May 17, 2020 - 05:15
Kategori Rubrik: