Kesaksian Beti Dapat Berakibat Pidana Bagi Dirinya

ilustrasi

Oleh : Hapsoro Hadinoto

Dirinya (Beti) berasumsi, semua amplop kosong tersebut tadinya berisi formulir C1, yang kemudian dikeluarkan dan oleh tiga orang yang ditemuinya di dalam gedung kecamatan, dimasukkan lagi ke dalam amplop berbeda. Demikian klaim Beti kepada hakim konstitusi.

Dengan pemikiran seperti itu, Beti katanya mengambil lembaran-lembaran amplop itu. Dan pada saat sidang gugatan Pilpres 2019 inilah ia membawa sedikit dari tumpukan amplop tersebut. Sebagian besar menurutnya sudah diserahkan ke Posko Pemenangan Prabowo-Sandi yang ada di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Beti menawarkan hakim mahkamah Suhartoyo untuk melihat lembaran-lembaran amplop yang dibawanya. Hakim penasaran dan minta Beti membawa apa yang dibawanya ke hadapan majelis hakim. Akan tetapi, keadaan berubah, setelah dibaca dengan jelas, semua amplop berwarna coklat tersbeut ternyata dokumen untuk Pileg DPR dan DPRD, sehingga tak ada kaitannya dengan Pilpres.

Empat Poin Penting Amplop Coklat

Sementara itu, Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi juga kaget mengetahui salah satu saksinya membawa alat bukti yang tidak diregistrasikan sekaligus diverifikasi MK sebelumnya sebagai dokumen pendukung gugatan Pilpres 2019 Paslon 02.

Karena bingung dengan apa yang dilakukan Beti, hakim memerintahkan KPU RI untuk memeriksa semua amplop itu, apakah memang sesuai dengan apa yang dikeluarkan KPU daerah atau KPU Pusat. Saat diperiksa KPU dan hakim, terungkap beberapa poin penting :

1. Amplop coklat yang dibawa Beti tidak ada bekas lem. Padahal, KPU selalu menutup permanen amplop dokumen dengan lem.

2. Warna tulisan di semua amplop coklat adalah sama, menggunakan tinta biru.

3. Kolom jumlah dokumen yang ada di dalam amplop semuanya kosong. Padahal menurut KPU, mereka selalu mencantumkan ada berapa dokumen di dalam amplop tersebut.

4. Tulisan di lembaran-lembaran yang diduga amplop itu ternyata identik, padahal diduga dari TPS berbeda. Seharusnya tulisan-tulisan di amplop-amplop itu diisi tulisan tangan, dan karena berasal dari TPS berbeda, ada asumsi seharusnya tulisannya juga berbeda bentuknya.

Menyikapi temuan alat bukti Beti yang bermasalah fatal, Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin lantas mempertimbangkan menempuh jalur hukum jika memang akhirnya fix semua alat bukti yang diserahkan Beti adalah palsu.

KPU Rencanakan Mengambil Langkah Hukum

Bukan hanya Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf Amin yang bakal membawa ke ranah hukum jika ternyata semua amplop Beti adalah palsu. KPU RI juga akan melakukan hal yang sama nantinya.

Komisioner KPU Hasyim Asyari, dalam sidang di MK menyebut keterangan pada amplop cokelat seharusnya diisi oleh Ketua KPPS. Selain itu, menurut KPU, bila amplop digunakan, akan ditulis jumlah surat suara yang dimasukkan ke dalamnya.

"Karena kosong kami tidak bisa pastikan apakah ini amplop membungkus surat suara sah, kalau dipakai berarti ada tulisan sekian lembar," kata Hasyim Asyari.

Amplop cokelat ini sempat difoto tim KPU dan Bawaslu karena hakim MK meminta agar KPU menyerahkan amplop pembanding berkaitan dengan Pilpres di Juwangi, Boyolali, Jawa Tengah. Beberapa saat kemudian, KPU sebagai pihak termohon meminta foto beberapa amplop yang dibawa relawan 02 sebagai saksi karena 'curiga' dengan tulisan pada keterangan amplop yang disebut identik.

"Kami melihat kecenderungan tulisan sama, kami mohon memfoto karena tulisan serupa padahal (amplop) dari TPS berbeda," sebut Tim Kuasa Hukum KPU.

Sumber : Status Facebook Hapsoro Hadinoto

Thursday, June 20, 2019 - 11:00
Kategori Rubrik: