Kenapa HTI Dibubarkan, FPI Tidak?

Oleh: Safudin Achmad

 

Terlalu dini untuk menilai buruk kepada Menteri Agama Jend (Pur) Fachrul Razi, Menkopolhukam Mahfud MD, serta Mendagri Tito Karnavian hanya karena tidak membubarkan FPI, dan malah ada wacana hendak memperpanjang izinnya. Mereka belum sampai 100 hari kerja. Jangan hanya karena ingin sekali melihat FPI dibubarkan, serta merta langsung skeptis kepada mereka. Pun sebaliknya, jika mereka membubarkan FPI pun, tidak serta merta mereka dianggap menteri yang berani, keren, sukses, dan pujian-pujian lainnya. Intinya membubaran FPI atau meneruskan izinnya bukan ukuran keberhasilan atau kegagalan Menteri Agama, Menkopolhukam, dan Mendagri.

 

Urusan FPI itu sebenarnya urusan yang remeh temeh. FPI hanya ormas kecil yang memang sedikit ‘brisik’. Tidak bisa dijadikan ukuran untuk menilai hasil kerja menteri. Bersikap sewajarnya saja dalam menyikapi kebijakan para menteri. Tak perlu mencaci jika kebijakannya tidak sesuai yang diharapkan. Pun sebaliknya, tak perlu memuji setinggi langit jika kebijakannya seuai dengan yang diharapkan. Bersikap sewajarnya saja.

Saya ingin menganalisa kenapa pemerintah terlihat keras ke HTI, namun lembek ke FPI. Bukan berarti saya pro dengan FPI dan ingin membelanya. Sama sekali bukan. Hanya mencoba positif thingking terhadap wacana izin FPI hendak diperpanjang.

Banyak masyarakat yang mungkin menganggap bahwa HTI dan FPI itu sejenis. Dari anggapan ini yang kemudian menjadi sebuah kesimpulan bahwa FPI itu layak dibubarkan sebagaimana HTI. Saya tidak peduli tudingan atau isu bahwa FPI itu peliharaan para jenderal. Konon yang menginisiasi FPI itu adalah para jenderal-jenderal yang sekarang sudah cukup udzur. Biarlah ini menjadi isu yang tak perlu diperjelas kebenarannya.

Meskipun FPI dianggap tak beda jauh dengan HTI, namun sebenarnya ada perbedaan mendasar yang mungkin membuat pemerintah memberikan perlakuan yang berbeda. Berikut perbedaannya:

Pertama, HTI adalah organisasi impor, sedangkan FPI adalah organisasi lokal. FPI masih asli Indonesia. Analogi sederhana, jika Indonesia diibaratkan sebuah keluarga yang menempati sebuah rumah, maka HTI adalah tamu, namun ingin menguasai rumah yang ditempati oleh keluarga tersebut. Tamu tersebut tentu harus diusir dan dienyahkan. Saya melihat FPI itu seperti anggota keluarga yang bandel, yang perlu bimbingan dan pembinaan dari orang tuanya agar menjadi lebih baik lagi.

Membubarkan FPI seperti mengusir anggota keluarga dari rumah. Hal ini tentu terlihat kurang elok. Sebandel-bandelnya FPI, bagaimanapun dia tetap anggota keluarga Indonesia. FPI hanya perlu bimbingan dan pembinaan lebih lanjut dari pemerintah agar bisa menjadi ormas yang baik, lebih soft dan santun dalam beramar ma’ruf nahi mungkar, bermanfaat untuk masyarakat luas, serta tidak mengganggu masyarakat agama lain.

Kedua, FPI tidak melakukan gerakan yang berpotensi menggulingkan pemerintah seperti kudeta, memberontak, atau melakukan konsolidasi untuk mengganti pancasila dengan khilafah. Hal ini berbeda dengan HTI yang gerakannya sangat terstruktur, masif, dan sistematis untuk mengganti ideologi pancasila dengan khilafah. Mereka bergerilya di kampus-kampus umum, sekolah-sekolah, serta kelompok masyarakat yang notabene masih awam pehamaman agamanya. Oleh sebab itu, HTI sudah selayaknya dibubarkan sebelum ideologinya mewabah dan menggunung.

Sedikit yang mungkin membuat masyarakat ingin agar FPI dibubarkan karena gaya beramar ma’ruf nahi mungkar FPI yang tidak sesantun NU dan Muhammadiyah. Untuk kultur masyarakat Indonesia, gaya FPI ini kurang cocok. Indonesia adalah negara yang sangat heterogen. Beramar ma’ruf dengan gaya ala FPI tidak efektif dan hanya menimbulkan perseteruan. Dalam hal ini FPI sepertinya perlu berbenah dan perlu belajar beramar ma’ruf nahi mungkar yang baik kepada NU dan Muhammadiyah.

Soal visi misi di dalam AD/ART FPI yang menyebut hendak menerapkan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah melalui pelaksanaan dakwah, penegakan hisbah, dan pengawalan jihad tidak serta merta membuat FPI sejenis dengan HTI. Barangkali konsep khilafah yang diusung HTI berbeda dengan yang diusung oleh FPI. Oleh sebab itu, pemerintah memang perlu duduk bersama dengan FPI untuk membahas soal visi misi di dalam AD/ART FPI.

Terakhir, seberingas-beringasnya FPI, bagaimanapun Indonesia negara hukum. Jika sampai beramar ma’ruf dengan cara anarkis, hukum siap menjerat. Sebenarnya tidak hanya FPI. Siapapun yang melakukan tindakan melanggar hukum pasti akan dijerat. Pada titik ini, Menkopolhukam Mahfud MD harus tegas soal penegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kesimpulannya, tak ada salahnya memberikan FPI kesempatan untuk bernafas, namun tetap harus ada pengawasan dari pemerintah.

Namun intinya hingga detik ini belum ada keputusan bahwa izin FPI resmi diperpanjang. Masih sebatas wacana. So, tak perlu terlalu dini untuk ribut, kecewa, menuding yang tidak-tidak seperti “Jokowi takut FPI”.

 

(Sumber: Facebook Saefudin Achmad)

Friday, November 29, 2019 - 16:00
Kategori Rubrik: