Kenapa Archandra Dihambat?

Oleh: Niken Satyawati
 

Kabar menggembirakan datang beberapa hari lalu, dengan dikukuhkannya Dr Archandra Tahar sebagai WNI. Dikukuhkan, bukan naturalisasi. Apa bedanya? Artinya memang Archandra selama ini dia belum pernah kehilangan kewarganegaraannya. Jadi hanya perlu dikukuhkan saja. Kesimpulan tim hukum Istana ini sama persis dengan pendapat kawan Facebook saya yang mantan Kepala Kantor Imigrasi Siantar, Fritz Aritonang.
Saya membayangkan habis dikukuhkan, Pak Chandra akan langsung diangkap kembali sebagai Menteri ESDM. Kenapa? Karena 20 hari saja dia menjabat, dia langsung melakukan bersih-bersih di kementerian yang menjadi sarang mafia itu. Dia melakukan efisiensi pada sejumlah sektor, dan berkonsentrasi pada Blok Masela. Hal itu tidak mungkin dilakukan bila Menteri ESDM kita adalah sosok lama di dunia birokrasi atau malah di jagat ESDM.
ESDM memang harus diisi orang yang tahu ke-ESDM-an namun sama sekali baru, bersih dari kepentingan partai, dan terutama bersih dari noda proyek ESDM di masa lalu, di mana keuntungan yang seharusnya bisa untuk membangun bangsa dan negara, lari ke kantong-kantong para mafia. Seorang Archandra dalam kerjanya yang hanya 20 hari mencegah sejumlah nominal yang sedianya akan masuk ke kantong drakula itu.
Siapa orang yang paling tepat untuk melanjutkan program-program yang telah dimulainya selain Archandra sendiri? Luhut Panjaitan? Walaupun dia menjabat sementara sejak Pak Candra diberhentikan dengan hormat, namun Jenderal Luhut bukan orang yang tepat. ESDM bukanlah bidang dan kompetensi Sang Jenderal. Atau adakah sosok lain? Siapa lagi orang baru, berkompeten dan bersih yang berani bertindak seperti Archandra?
Namun mengembaikan Archandra ke kursi menteri ternyata tak semudah itu. Para mafia sudah menancapkan tangan panjangnya ke mana-mana tak terkecuali ke Senayan dan lingkungan Istana sendiri. Tak dipungkiri, ESDM memang lahan yang empuk bagi mafia untuk mengeruk dolar. Sehari bisa puluhan hingga ratusan ribu dolar masuk kantong. Makanya mereka tak akan rela begitu saja bila kursi ESDM diberikan kepada orang yang akan menghambat pemasukan seperti biasa terjadi di masa lalu. Apapun dilakukan untuk menjegal Archandra kembali.
Satu hal yang pasti, pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden RI. Presiden Jokowi hendaknya tak berlama-lama mendengarkan bisikan dari orang-orang sekitar yang menghambat kembalinya Archandra. Segeralah melantik Pak Chandra agar dia bisa segera bekerja, membersihkan ESDM dari para drakula yang suka menghisap dolar dari setiap proyek ESDM, dolar yang seharusnya untuk membangun bangsa dan negara serta mensejahterakan rakyatnya.
 
(Sumber: Status Facebook Niken Satyawati)
Sunday, September 11, 2016 - 13:15
Kategori Rubrik: