Kebodohan Tim Hukum BPN Ajukan Gugatan Ke MK

ilustrasi

Oleh : Noviandri Aulia

Dalam point 3 tuntutan yang diajukan Prabowo - Sandi, jelas sudah tidak masuk dan nalar sehat. Dalam point 3, dikatakan "Jokowi dan Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif".

Pertanyaanya adalah, dengan cara apa Jokowi dan Ma'ruf Amin melakukan kecurangan? 
Jokowi - Ma'ruf bukan penyelenggara Pemilu. Jokowi - Ma'ruf tidak ikut serta dalam rekapitulasi. Jokowi - Ma'ruf tidak pernah intervensi KPU, dsb. Jadi tuduhan atau tuntutan itu sudah jauh menyimpang, tidak berdasar dan ngaco.

Dalam point 3 saja tidak bisa dibuktikan, bagaimana mau mendiskualifikasi Jokowi - Ma'ruf pada point 4?

Pada point 5. Bagaimana MK mau menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024, kalau pada point 3 dan 4 tidak ditemukan fakta dan bukti materil?

Point 6 dan 7. Akan batal/ditolak demi hukum, jika pada point 2, 3 dan 4 tidak terbukti.

Jadi kesimpulannya, bahwa Tim Kuasa hukum Prabowo - Sandi menuntut gugatan ke MK, hanya mempertontonkan ketololannya. Karena, semua point gugatannya tidak ada dasar dan faktanya. Apalagi sampai memohon untuk menetapkan Prabowo - Sandi menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2019 - 2024.

Dan lagi pula, apakah Tim Kuasa Hukum Prabowo - Sandi tidak mempelajari terlebih dulu UU dan peraturan MK? Sungguh benar² bodoh.

Dalam berkas permohonan perselisihan hasil pilpres yang diajukan Prabowo-Sandiaga, 7 poin yang menjadi petitum atau tuntutan mereka. Tujuh poin tersebut adalah:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;

2. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.08-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden, Anggota DPRD, DPD tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Nasional di Tingkat Nasional dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. Menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu secara terstruktur, sistematis dan masif;

4. Membatalkan (mendiskualifikasi) pasangan calon presiden dan wakil nomor urut 01, Presiden H Joko Widodo dan KH Mar'uf Amin sebagai Peserta Pilpres 2019;

5. Menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode tahun 2019-2024;

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk seketika untuk mengeluarkan surat keputusan tentang penetapan H Prabowo Subianto dan H Sandiaga Salahudin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024, atau;

7. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang secara jujur dan adil di seluruh wilayah Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22e ayat 1 UUD 1945.

Sumber : Status Facebook Noviandri Aulia

Friday, May 31, 2019 - 09:45
Kategori Rubrik: