Kebijakan Ekspor Benih Lobster

Oleh: Babo Erizeli
Sebetulnya benur itu tidak cocok untuk lobster kecuali untuk ikan atau udang. Untuk lobster yang tepat adalah benih bening (Puerulus). Istilah itu dipakai dalam Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 mengenai Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan. Saya terpaksa menulis ini untuk meluruskan mengenai kebijakan Menteri KP yang dikeluarkan oleh Eddy Prabowo dan kini aka dilanjutkan oleh Menteri Eks Ad interim KKP , LBP. Harus dicatat bahwa Permen itu sebelum diteken sudah mendapat pertimbangan dari Presiden Jokowi. Mendiskreditkan permen ini sama saja mendiskreditkan Jokowi.
Saya pemain ikan. Walau saya sediri tidak bisnis lobster namun jujur saya bilang kebijakan sekarang sudah benar. Saya katakan benar, karena semua kepentingan stakeholder diperhatikan. Setidaknya ada puluhan ribu nelayan yang tadinya kehilangan pendapatan dari penangkapan benih lobster kini dengan ada Permen ini mereka dapat peluang lagi. Tadinya benih itu marak diselundupkan keluar negeri. Setiap tahun era ibu Susi, penyelundupan benih mencapai Rp, 10 triliun. Tetapi dengan adanya izin ekspor itu akan menjadi potensi penerimaan devisa bagi negara. 
 
Ada dua catatan saya terhadap Permen KP 12/2020.
Pertama. Kebijakan sekarang ini mengizinkan ekspor tidak diiberikan kepada pedagang. Tetapi kepada eksportir terdaftar yang memenuhi syarat. Syarat-syarat itu di antaranya punya usaha budidaya lobster dan menggandeng nelayan dalam menjalankan usaha budidaya lobster. Untuk melengkapi syarat itu harus ada rekomendasi berdasarkan fakta lapangan dari Dinas Perikanan PEMDA. Termasuk kontrak dengan kelompok nelayan ( koperasi ) yang terdaftar sebagai pemasok benih lobster. Ekspor pun harus melalui bandara terdaftar. Tidak bisa sembarangan. Artinya orientasinya dalam jangka panjang adalah menghasilkan ekspor lobster, bukan benih.
Kedua. Kalau alasan ekspor benih itu akan membuat punah lobster. itu tidak beralasan. Karena ada aturan yang mewajibkan eksportir melakukan pembudidayaan lobster secara berkelanjutan serta melakukan pelepasliaran lobster sebanyak 2 persen dari hasil budidaya. Bahkan LIPI menilai, Permen KKP tersebut memberikan pembaharuan ke arah pengelolaan sumber daya lobster. Di samping itu, Lobster itu punya sistem proteksi terhadap ekosistem sehingga mereka tidak bisa punah. Karena dari 100% telur hanya 30% jadi benih siap jual, sisanya larva.
Memang yang harus dibenahi adalah pihak Pemda yang ada di garda terdepan untuk bisa orang lolos mendapatkan izin ekspor. Pemda harus pastikan bahwa mereka yang ingin mendapatkan izin ekspor itu benar benar punya usaha budidaya dan melaksanakan komitmen melepas 2% lobster ke laut bebas. Artinya Berita Acara pelepasan Losbster itu benar benar valid. Bukan hanya rekayasa karena suap. Proses perizinan Menteri KKP harus transparan. Dan pemerintah harus punya kemampuan sebagai penyangga benih lobster agar harga tidak dipermainkan oleh eksportir yang bisa merugikan nelayan.
Kesimpulanya. Dalam kepmen tersebut, setidaknya ada beberapa upaya dari pemerintah untuk menampung aspirasi dari stakeholders. Pengelolaan sumber daya lobster ini di samping memperhatikan kelestarian secara ekologi, juga dapat berdampak ekonomi bagi masyarakat, terutama nelayan. Dan mendorong upaya pembudidaya, serta dapat meningkatkan nilai ekspor. Tugas pemerintah harus berpikir makro, dan tidak boleh melarang tanpa solusi. Kalau melarang ekspor tanpa solusi itu akan jadi paradox dalam bentuk penyeludupan.
 
(Sumber: Facebook DDB)
Wednesday, December 2, 2020 - 21:00
Kategori Rubrik: