Kasus Khusus Stafsus Presidensus

Oleh: Sunardian Wirodono

 

“Kamu anak muda, kamu bisa berfikir lurus apa adanya. Pemikiran kamu genuine. Masih sangat idealis. Tidak ada conflict of interest,” demikian berkata Presiden Jokowi di hadapan para stafsus milenialnya, sebagaimana ditutur ulang salah satu stafsus Presiden, Aminuddin Ma’ruf (Kompas. 29 Nopember 2019).

Apa yang dibicarakan Jokowi, tentu didengar langsung semua stafsus milenialnya. Termasuk Andi Taufan Garuda Putra, pendiri Lembaga Keuangan Amartha, yang paling ‘tua’ (32) dibanding lainnya.

 

Di beranda Istana Negara, Kamis 21 Nopember 2019, Presiden Jokowi memperkenalkan Andi Taufan, "Umur 32 tahun. Banyak meraih penghargaan atas inovasinya. Termasuk atas kepeduliannya terhadap sektor UMKM,…” 

Founder sekaligus CEO Amartha Mikro Fintek (start up yang bergerak di bidang keuangan mikro), merupakan pionir teknologi finansial peer to peer (p2p) lending, yang menyalurkan pendanaan modal usaha mikro kepada kaum perempuan wirausaha di pedesaan. 

Tetiba, atas nama pandemi coronavirus. Sebagai stafsus, ia menulis surat kepada camat seluruh Indonesia. Dengan kop surat Sekretariat Kabinet. Namun surat itu bertandatangan nama pribadi, meski memperkenalkan diri sebagai staf khusus Presiden. Surat buat para camat itu, entah bagaimana beredar ke mana-mana. Publik juga jadi tahu, kualitas berbahasa tulis stafsus milenial.

Apa yang dilakukan Andi Putra, adalah pelanggaran etik. Entah bersebab kecerobohan, kebodohan, atau kekurangajaran berupa niat jahat memanfaatkan jabatan. Kita tahu, stafsus Presiden bukan bagian kabinet Jokowi. Karenanya penggunaan kop surat sekretariat kabinet adalah lancung. Sekalipun sudah minta maaf dan menyatakan surat tidak berlaku.

Sebagai staf khusus, Jokowi menyebut jobdesk-nya ‘semacam teman diskusi’ (dengan gaji Rp51juta perbulan), pemberi pasokan gagasan kepada Presiden. Tidak memiliki kewenangan mengeksekusi di lapangan. Yang dilakukan Andi, menyurati langsung camat-camat se Indonesia, adalah kekeliruan fatal. 

Terlebih-lebih, yang bersangkutan founder dan pemilik start-up Amartha, yang dijelaskannya sebagai pelaksana kegiatan pengendalian coronavirus di seluruh Indonesia. Di situ kita ingat Jokowi pernah mengatakan; karena mereka muda maka tidak ada conflict of interest. Nyatater?

Baiklah, kita percaya Jokowi orang baik. Tapi kalau all the president’s men orang tidak baik, bijimana? Jokowi akan dituding bagian dari itu semua. Tanyalah pada Fadli Zon dan komplotannya. Meski pun kelakuan seperti Andi Putra itu, banyak dilakukan banyak pihak. Apalagi pandemi coronavirus sudah dinyatakan sebagai bencana nasional. Konsekuensinya pengeluaran anggaran ekstra. Jauh lebih sulit pengawasannya. 

Dan rakyat tetap saja sebagai objek. Objek dari viruscorona, dan objek apparatus yang sering juga seperti virus. Karena kita tahu, semua lembaga negara dan aparatusnya, tak ada yang gratis. Peningkatan anggaran Dana Desa pun jadi rebutan banyak sektor. Tak ada yang sukarela. 

Bahkan BIN pun anggarannya naik. Juga Kementrian Agama, yang anggarannya lebih tinggi dibanding Kementrian Pendidikan dan Kementrian Kesehatan. Untuk apa, jika yang dilakukan hanya menghimbau agar rumah ibadah ditutup? Jangan-jangan untuk bagi-bagi amplop pada kelompok nyinyir, yang suka demo bersilit-silit itu? Ini pertanyaan, bukan pernyataan.

Dan yang paling menyedihkan, dari begitu banyak anggaran, justeru pos advokasi sosial yang sering jadi objek rebutan, sebagaimana yang hendak ditawarkan Andi Putra, dengan alasan social education. Sementara, sekali lagi, masyarakat sadar yang jumlahnya sedikit, bekerja empot-empotan untuk menumbuhkan modal sosial yang acap tak tersentuh negara. 

Jika kita membaca sejarah, deklarasi Kongres Kaoem Perempoean pada 22 Desember 1928 di Yogyakarta, cukup menggetarkan; Bagaimana kaum ibu turun ke lapangan menjadi bagian dari aksi sosial kemasyarakatan. Masyarakat adalah modal sosial, karenanya kaum perempoean waktu itu mendeklarasikan gerakan mengedukasi masyarakat itu di mulai dari rumahtangga masing-masing. 

Kaum Ibu-ibu sekarang, yang bangga dengan slogan 'the power of emak-emak' itu? Mereka sudah ditaklukkan oleh majelis takelim male chauvinisme. Membuat mereka garang dalam kelemahan fundamental. Karena modal sosial tak ngerti, social distancing pun salah arah. 

Jasmerah, kata Bung Karno. Jasmadi, kata kita. Jangan sekali-kali mau ditipu. Karena segala macam status sosial, tak ada yang bisa dipercaya begitu saja. Mau dari agama, kaum terdidik, kaum milenial, tua, muda, atau pun kaum staf khusus.

 

(Sumber: Facebook Sunardian W)

Sunday, April 19, 2020 - 10:30
Kategori Rubrik: