Kasus Ahok Sangat Kental Nuansa Politiknya

REDAKSIINDONESIA-Pakar Hukum Pidana, Jamin Ginting, menilai secara umum kasus penodaan agama yang mendakwa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau disapa Ahok, adalah hal yang biasa. Karena, menurutnya, tidak hanya Ahok semua orang bisa terkena, jika ada korban yang melaporkan adanya penodaan itu.

“Banyak yang menilai, dalam kasus Ahok ini kan kental sekali nuansa politisnya ketimbang masalah hukumnya. Mau tidak mau kita harus melihat realitanya seperti itu, karena ini sangat berhubungan dengan pilkada, di mana terdakwa adalah salah satu calon yang merupakan petahana dan sulit untuk dikalahkan karena telah menata DKI dengan baik, beda dengan yang sebelumnya dan itu fakta yang kita rasakan,” ujar Jamin.

Dari sisi hukum, kita berharap Majelis Hakim bisa menilai perkara ini secara objektif, tegas Jamin. artinya jika memang terdakwa terbukti menodai agama bisa dihukum. Tetapi kalau tidak terbukti dengan semua fakta yang ada, Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman.

“Jangan karena tekanan massa, Majelis Hakim terpengaruh untuk mengambil putusan menghukum terdakwa. Karena putusan hukuman harus diputuskan bukan karena pengaruh tekanan massa dan politik tetapi semata mata karena keadilan,” imbuh Jamin.

Perkara ini, menurut Jamin, karena sifatnya masalah keagamaan dan dasarnya fatwa MUI. Dalam konteks pidana karena bukan delik aduan setiap orang bisa saja melaporkan, tetapi persoalannya apakah cukup bukti terdakwa telah melakukan penodaan terhadap agama.

Diakui oleh Jamin, perkara ini memang cukup sulit. Cuma memang semua bergantung dari pertimbangan Majelis Hakim dan keputusannya. Kita harus menghormati apapun keputusannya.

“Tentunya hakim juga harus bijaksana dalam memutuskan perkara ini. Jangan hakim membuat keputusan yang nantinya jadi preseden yang tidak baik. Di mana setiap orang dengan seenaknya melaporkan karena mencurigai adanya penodaan agama dengan tanpa melihat terlebih dulu faktanya,” ujar Jamin lagi.

Harus diingat, ucap Jamin, seorang Hakim dalam sumpah jabatannya tidak boleh diintervensi oleh uang, kekuasaan, kekuatan politik, dan kekuatan massa. Keputusannya semata harus menegakkan keadilan bagi semua. Dan dia bukan cuma harus bertanggung jawab kepada publik tetapi juga kepada Tuhan, demikian pernyataan Jamin Ginting. **

Sumber : jakartaasoy

Wednesday, March 1, 2017 - 09:30
Kategori Rubrik: