Kapolda Metro Jaya: Rizieq Ikuti Saja Proses Hukum, Selesai!

REDAKSIINDNESIA-Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan enggan menanggapi terkait saran dari Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra agar Presiden Joko Widodo memberikan abolisi atas kasus yang menimpa pemimpin FPI Riziq Shihab.

Saat ini Riziq terseret kasus percakapan via WhatsApp berkonten pornografi yang diduga melibatkan dirinya dan Firza Husein.

Dari pada meminta abolisi, kata Iriawan, sebaiknya Riziq mengikuti proses hukum yang berlaku.

Iriawan mengatakan, setiap orang memiliki kesetaraan di dalam hukum. Tak boleh satupun warga yang diistimewakan.

"Saya tidak mengerti abolisi ya bagaimana. Sudahlah, banyak yang lebih penting kita pikirkan negara ini. Kalau kasus Rizieq Shihab, ya hadapi saja proses hukum, selesai kok," ujar Iriawan usai meninjau keamanan tempat rekreasi Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta Utara, Rabu (28/6/2017).

"Bagaimanapun negara kita menggunakan kesetaraan dalam proses hukum. Kasihan dong masyarakat lain yang menjalani proses hukum serupa. Simpel aja masalahnya, hadapi proses itu selesai," ujar Iriawan.

Abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara.

Iriawan menilai, adapun hakim yang nantinya menilai kasus tersebut akan bertindak dan memutuskan secara adil apakah Rizieq terbukti bersalah atau tidak dalam kasus itu.

"Kalau memang tidak terbukti hakim akan memutuskan di proses peradilan. Cukup itu saja. Kita alihkan pembicaraan lain yang lebih penting buat rakyat, buat negara. Walau mangkir tetap saja proses hukumnya akan tetap berjalan," ujar Iriawan.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra sebelumnya menyarankan agar Jokowi memberikan abolisi terhadap kasus yang menjerat sejumlah tokoh, salah satunya Riziq Shihab.

Hal itu dilakukan agar bisa terjadi rekonsiliasi antara tokoh yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.

Hingga saat inI Rizieq masih menjadi buronan. Ia belum kembali ke Indonesia setelah umrah ke Arab Saudi.

Pakar Hukum Tata NegaraYusril Ihza Mahendra mengatakan, perlu dilakukan rekonsiliasi antara pemerintah dan Rizieq serta sejumlah aktivis yang dituduh melakukan upaya makar.

Menurut dia, hal ini untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

"Saya berkeyakinan bahwa para tokoh itu semuanya beritikad baik untuk memajukan umat, bangsa dan negara. Bahwa mereka sering berbeda pendapat dengan pemerintah merupakan sesuatu yang wajar dalam berdemokrasi," kata Yusril, seusai acara buka puasa bersama DPP Partai Bulan Bintang, di Hotel Grand Sahid, Sudirman, Jakarta, Rabu (21/6/2017).

Sebelum rekonsiliasi, menurut Yusril, Presiden Joko Widodo terlebih dulu menggunakan hak abolisinya terhadap kasus yang menjerat Rizieq beserta tokoh lainnya.

Abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara.

Yusril menilai, cara ini lebih baik daripada meminta polisi menghentikan kasus yang tengah ditanganinya.

Melalui abolisi, kata Yusril, pemerintah telah mengambil langkah yang baik karena tidak mempermalukan pihak manapun.

"Kalau SP3 (penghentian penyidikan) berarti Polri (bisa diartikan) salah tangkap karena alat bukti tidak cukup. Tapi kalau abolisi, Polri berkeyakinan alat bukti cukup tapi Presiden punya kebesaran jiwa tidak melakukan penuntutan terhadap mereka, malah keluarkan abolisi," kata Yusril.

Yusril mengatakan, saran ini ia lontarkan agar pemerintah lebih fokus menangani persoalan ekonomi dan beban politik yang terjadi saat ini bisa berkurang.

"Tapi kalau pemerintah tidak bersedia melakukan itu, bagi saya tidak ada masalah. Saya kan berada ditengah-tengah. Anda tahu saya tidak ikut aksi damai di mana pun juga, saya tidak berada di posisi pemerintah, saya berada di tengah-tengah," ujar Ketua Umum PBB tersebut.

 

(Sumber: Kompas)

 

Foto: Rizieq ketika diperiksa polisi, Januari 2017 lalu, terkait tuduhannya soal gambar palu arit pada uang rupiah.

Thursday, June 29, 2017 - 14:00
Kategori Rubrik: