Kapan KPI Dibubarkan?

Oleh: Sunardian Wirodhono

 

Kembali KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) membuat keputusan kontroversial. Kali ini peringatan keras (berujung pelarangan) penayangan iklan Shopee yang memakai Blackpink, grup musik Korsel. Salah satu alasannya, iklan itu dianggap tak senonoh, bisa mempengaruhi moral masyarakat Indonesia.

Peringatan itu, berdasar petisi publik yang diiniasi Maimon Herawati 'Hentikan Iklan BLACKPINK' melalui changedotorg. Keputusan KPI agaknya dipengaruhi ini, karena argumentasi yang dibangunnya sama. KPI mengambil tindakan, setelah (11/12) petisi ditandatangani sekitar 99 ribu netizen, dan sehari sesudahnya menuju 150 ribu.

 

 

Aksi Maimon Herawati melalui petisi online itu, sebenarnya menunjukkan kemajuan dalam adab demokrasi masyarakat madani. Namun di sisi lain, juga mengundang kerancuan tentang aturan kita bersama. Karena senyampang petisi Maimon, muncul banyak petisi yang menolaknya.

Perdebatan kemudian menjadi terbuka; Apa itu moralitas, tidak senonoh, dan sejenisnya itu? Karena media televisi swasta (di Jakarta, juga daerah), di sisi lain dibiarkan saja melakukan aksi pembodohan, membuat masyarakat makin a-sosial, membangun fanatisme buta dengan nalar cupet.

Persoalannya menjadi hitam putih, ketika kita mengetahui latar belakang Maimon, dosen, dengan preferensi politik identitas tertentu. Bisa kita pertajam background informasinya, Maimon adalah pendukung Reuni 212. Pada sisi lain, petisi-petisi tandingan juga menyodorkan argumentasi berbeda. Padahal fakta lain menyodorkan, iklan yang dilarang itu sudah mengantongi surat tanda lulus dari LSF (Lembaga Sensor Film), satu-satunya badan yang dibentuk untuk mengurusi (menilai) suatu materi layak dan tak ditayangkan di media publik.

Bagaimana KPI kemudian membuat penilaian berbeda? Lantas buat apa lembaga-lembaga atau komisi-komisi negara diadakan, dengan otoritas masing-masing? KPI merupakan lembaga negara produk gagal Reformasi 1998. Setidaknya, sampai kini, sejak kelahirannya, tak bisa menegakkan UU Penyiaran 2002, yang spiritnya menguatkan strategi nasional dalam rangka desentralisasi, dan memberi ruang penguatan ketahanan nasional.

Salah satu yang diulur-ukur KPI, pembiarannya mengenai pendefinisian dan pengklasifikasian televisi nasional (hanya TVRI), televisi lokal (televisi swasta, tak peduli di Jakarta maupun daerah), dan televisi komunitas. Dalam konteks coverage area, KPI sama sekali tak punya gigi.

Meskipun hal itu juga karena ketidakjelasan konsep negara mengenai peranan RRI dan TVRI (sebagai lembaga penyiaran publik), di samping pengelolaan tentang pendidikan dan agama. Tiga hal strategis yang dulu dipakai Soeharto untuk membonsai tumbuhnya peradaban, dan kini kita memetik hasilnya, berupa kejumudan moral sosial-budaya kita.

Maka kemudian muncul dugaan, jangan-jangan KPI pun sudah kesusupan waham kilafiyah? Hingga muncul pertanyaan; Kapan KPI dibubarkan?

 

(Sumber: Facebook Sunardian Wirodhono)

Friday, December 14, 2018 - 17:00
Kategori Rubrik: