Kambing Bandot Baby Face

Oleh: Sunardian Wirodhono

 

Tertangkapnya anggota DPR-RI, yang juga Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) oleh KPK, tidak sangat mengejutkan. Jika pun mengagetkan, berkait citra Romy (M. Romahurmuziy) selama ini, politikus muda berbakat dan potensial.

Pada Pilpres 2014, sebagai pengurus PPP, ia ikut tim kampanye Prabowo-Hatta. Partainya waktu itu, mendukung Prabowo. Ketika Romy menjadi ketua umum, partainya mendukung capres pertahana Jokowi, melawan capres Prabowo. Disitulah ia terkena OTT KPK, terkait ‘jual-beli’ jabatan di Kemenag. Luqman Hakim Saifuddin, Menteri Agama, berasal dari partai yang sama.

 

 

PPP parpol dengan simbol ka’bah, gabungan partai-partai berlatar Islam masa Orba, mempunyai reputasi buruk dua dekade kepemimpinan. Suryadarma Ali, ketum partai sebelum Romy, masuk bui dalam kasus korupsi Kemenag, di mana Suryadarma adalah Menteri Agama. Kepengurusan era Romy juga tak mulus, karena kemelut partai melahirkan kepemimpinan ganda dengan Humphrey Djemat sebagai ketum versi lain (dan mendukung Prabowo).

Perpecahan PPP, dalam amatan mulut Fahri Hamzah, karena Jokowi. Sekali pun tentu kita bisa pastikan, perpecahan PKS dengan munculnya Garbi, takkan dikata sebagai kesalahan Jokowi. Biasa, mulut politikus adalah bicara seenak udel. Sebagaimana Rachland Nashidik mengatakan tersingkirnya AHY (juga Demokrat) dalam Pilpres 2019, karena kesalahan Jokowi yang dinilai ambisius dua periode. Penganut aliran salawi (semua salah Jokowi), biasanya pengidap penyakit watoni (waton muni), alias asbun.

Reformasi 1998, dengan longsornya Soeharto, dibajak orang-orang partai. Seperti kere munggah bale, gegar politik dan mental. Partai politik bukan sebagai wadah konsolidasi dan rekrutmen kepemimpinan sipil. Politikus hanya mengambil alih perilaku korup, bahkan dilakukan secara masif dan terstruktur.

Lembaga DPR sebagai representasi partai, memiliki citra buruk, tingkat kepercayaan rendah dari rakyat. Lembaga negara terkorup, dengan kesadaran hukum dan kinerja rendah. Dari 50-an RUU yang dimajukan, hanya 5 berhasil dituntaskan. Lebih buruk dari periode sebelumnya yang juga buruk. Kasus korupsi ketum partai, bukan hanya PPP (rekor dua ketum berturut), tapi juga Partai Demokrat dan PKS.

Demokrasi sesungguhnya tak hanya bertumpu dan membutuhkan Presiden (eksekutif) yang kuat. Tetapi juga parlemen (legislatif) dan penegak hukum (judikatif), yang persisten. Last but not least, rakyat yang kuat, berdaulat, tak mudah ditipu, tak pasif atau golput. Pemilu adalah alat rakyat, bukan sekedar memilih, tapi juga memilah.

Melihat silang-sengkarut politik dan hukum kita, sayangnya banyak yang justeru cuek, tak mau tahu. Walhal, kesadaran politik (tak harus jadi bagian parpol), akan menghancurkan elitisme itu. Caranya pun (sebenarnya) mudah. Yang punya hak pilih, hadir ke TPS untuk mencegah yang buruk. Jangan mudah tertipu kambing bandot bertampang manis, apalagi baby-face, dan lebih apalagi berlipstick ayat-ayat.

 

(Sumber: Facebook Sunardian W)

Saturday, March 16, 2019 - 15:30
Kategori Rubrik: