Kalau Bersih Kenapa Takut?

ilustrasi

Oleh : Mahmudah

Jargon "Kalau bersih kenapa takut?" seakan-akan telah melekat lama dan menjadi trade mark Komisi Pemberantasan korupsi (KPK). Jargon sederhana, namun mengena bagi pejuang anti korupsi yang memang makin disegani di era Jokowi. Mengapa? KPK bekerja dengan baik dan mampu mencegah berbagai upaya korupsi yang dilakukan beragam kalangan baik yudikatif, eksekutif maupun legislatif. Perannya memang vital untuk makin menguatkan posisi Indonesia dalam pemberantasan korupsi yang hingga hari ini masih terjadi.

Bagaimana tidak makin kuat jika era Jokowi bukan hanya pengusaha, Ketua Umum Parpol bahkan menteri yang baru menjabat dalam hitungan bulan atau bahkan Ketua DPR dicokok dalam perkara rasuah. Kini lembaga itu kembali disorot saat muncul dorongan untuk revisi UU KPK. Banyak pihak meragukan revisi itu makin menguatkan KPK namun yang terjadi sebaliknya. Masyarakat takut bila KPK makin hari makin tumpul bila ada perubahan aturan yang memedomani lembaga itu. Banyak masyarakat apatis atas usulan revisi UU KPK. Wajar memang ketakutan masyarakat karena yang akan mengkritisi itu legislatif yang terbukti selama ini menjadi pihak yang sering dirugikan atas kiprah KPK.

Apalagi ketika Presiden menyambut dengan tangan terbuka upaya revisi yang diajukan oleh DPR. Ada apakah ini? Apakah akhirnya Joko Widodo turut mau melemahkan KPK? Apa untung ruginya bagi Jokowi bila mendorong dan menyetujui revisi bila ternyata pengajuan revisi hanya di pasal-pasal krusial, yakni pasal yang justru menghambat KPK sendiri dalam melancarkan kerja-kerjanya?  

Apakah masyarakat lupa bahwa Presiden Joko Widodo punya komitmen kuat pada pemberantasan korupsi. Coba lihat, dia menjadi pejabat negara sejak 2004 saat menduduki posisi Walikota Surakarta. Dan sekarang merupakan tahun ke 15 baginya menjadi pejabat negara. Bila menuntaskan jabatannya 2024, itu artinya dia menjalani 20 tahun sebagai pejabat negara. Silahkan anda cek keluarganya, kekayaannya, cara hidupnya. Adakah yang berubah? Anak-anaknya tetap tidak mau terlibat politik praktis, kekayaannya juga tidak melonjak pesat, cara hidupnya  tetap sederhana.

Belum lagi beberapa orang yang tertangkap KPK juga dibiarkan saja. Mulai ketua umum partai yang dekat dengannya, Ketua DPR bahkan menterinya. Tidak pernah beliau mencoba membuat opini atau mencoba intervensi agar kroninya tidak diproses atau setidaknya dihukum ringan.

Jika track record selama 15 tahun menjaga marwah bersihnya dari perkara-perkara korupsi begitu, bagaimana kita menduga ada kepentingan presiden disana? Logika apa yang mau kita pakai? Dari berbagai orang yang tersangkut korupsi, sama sekali tidak ada yang menyebut entah Presiden, keluarganya, saudaranya, kaki tangannya tersangkut masalah korupsi. Lingkaran dalam presiden hingga saat ini aman-aman saja. Artinya memang tidak tergoda untuk ikut dalam suap menyuap. Masihkah kita ragu jika beliau tidak mendorong makin kuatnya KPK? Presiden justru tahu bahwa masih ada celah-celah yang bisa digunakan untuk mengakali perkara korupsi. Oleh karenanya, revisi UU itu disetujui presiden. Anda tahu kenapa dilakukan persetujuan jelang Oktober? Karena yang akan membahas adalah anggota DPR yang baru, bukan DPR lama yang memang faham bagaimana melemahkan KPK.

Jadi, kalau bersih kenapa takut?

Thursday, September 12, 2019 - 22:45
Kategori Rubrik: