Kado Terpahit untuk Indonesia

Oleh: Erizeli Bandaro
 

Satu satunya kado terpahit kepada Rakyat Indonesia, adalah hadirnya Konglomerat di era Soeharto. Walau Soeharto jatuh, dan berganti rezim reformasi namun keberadaan mereka tetap eksis. Walau karena krisis moneter paska kejatuhan Soeharto, sebagian besar asset mereka disita oleh negara lewat BPPN , namun itu dapat disiasati dengan lahirnya proxy berupa konglomerat baru, yang menguasai kembali asset tersebut. Para proxy itu sekarang telah tercatat sebagai orang kaya baru di era reformasi. Tadinya mereka hanyalah consultant atau rekanan atau fund manager dari sang konglomerat. Sementara sang konglomerat yang sebenarnya sebagai tuan dari sang Proxy, menikmati masa tuanya dengan damai. Ada yang jadi kolektor lukisan dan benda seni, ada yang jadi dosen dan sekaligus pemilik Lembaga pendidikan, ada yang jadi pengamat, ada yang jadi filantropi untuk para aktifis LSM, ormas, dan menjadi silent supporter Partai.

Tidak ada satupun perubahan kekuasaan paska reformasi tanpa campur tangan sang konglomerat. Jadi kalau ingin tahu siapa sebetulnya yang menciptakan stabilitas politik dalam negeri ? ya konglomerat. Dari balik kemewahan istana pribadinya, mereka memberikan pengaruh lewat kepemilikan saham di perusahaan media massa, lewat yayasan sosialnya mereka memberikan pengaruh kepada ormas dan LSM yang didonasinya. Lewat LSM yang berafiliasi dengan yayasannya , mereka menjalin hubungan dekat dengan elite partai. Sehingga tidak ada satupun insfrastrutur dan suprastruktur sosial , politik dan budaya , agama yang tidak bisa mereka akses. Semua karena tidak yang lebih penting yang di perjuangkan kecuali UANG. Dan lewat kekuatan uang itulah mereka betindak sebagai silent power. Mereka bergerak bagaikan bayang bayang dan ada dimana mana.

 

 

Karenanya apabila ada pemimpin yang pro rakyat melalui kebijakan keras memangkas business rente, reformasi ekonomi yang memberikan peluang bagi siapa saja untuk mengembangkan business nya di Idonesia. Perluasan insfrastruktur umum agar logistik system murah mendistribusikan potensi wilayah, dianggapnya ancaman. Mereka tidak ingin kesejahteraan rakyat itu lewat keadilan distribusi sumber daya. Mereka hanya inginkan rakyat semakin tergantung kepada Pemerintah dan pada waktu bersamaan pemerintah tergantung kepada pengusaha untuk mendatangkan pajak bagi APBN melaksanakan fungsi sosialnya memberikan subdisi dan lan lain kepada rakyat. Semakin mandiri rakyat semakin kuat pemerintahan, dan karena itu bisnis rente akan mati dengan sendirinya. Mereka tidak suka itu. Makanya kagaduhan politik dalam negeri sekarang, secara tidak langsung bagian dari design bagaimana menguasai sumber daya ekonomi bagi segelintir orang.

Benarkah mereka segelintir saja ? Tahun 2014, dari total 140 juta rekening nasabah perbankan, sebanyak 3% ( 4,2 juta) nasabah menguasai 67% dana di perbankan.Kalau total dana nasabah diperbankan sebesar Rp 3.392 triliun maka 4,2 juta nasabah menguasai Rp.2.270 Triliun atau kurang lebih sama dengan USD 200 miliar. Artinya komunitas elite yang jumlahnya hanya 3% dari penduduk Indonesia. Menurut Merrill Lynch , Co serta perusahaan konsultan Capgemini Lorenz ( 29 september 2010 ) dalam laporannya menyebutkan hanya sekitar 20,000 saja dari 200 juta lebih rakyat Indonesia yang punya akses kesektor nontradable (rente) ini. Dan mereka yang segelintir itu masuk dalam lingkaran bisnis global asing yang ingin menguasai segala sumber daya yang ada di Indonesia. Tapi upaya mereka sejak era JKW mulai menyempit dan semakin sulit. Serangkaian kebijakan jokowi memang membuat mereka gerah, dan karena itu perlu upaya serius menghentikan rezim Jokowi..dan kini situasi dalam negeri gaduh dan gaduh...kejatuhan Ahok adalah test case...

 

(Sumber: Facebook Erizeli)

Sunday, May 14, 2017 - 22:15
Kategori Rubrik: