Jokowi Sang Penakhluk Sindikat Politik Internasional

Oleh: Drs. Thomson Hutasoit
Jokowi adalah penakhluk sindikat politik internasional. Mengapa....???
Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa untuk melanjutkan "Revolusi Belum Selesai" yang dititipkan Bung Karno untuk mengisi "Jembatan Emas" Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di Proklamasikan Bung Karno-Bung Hatta atas nama seluruh Bangsa Indonesia.
 
Pada Alinea Kedua Pembukaan UUD RI 1945 dikatakan, "Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur".
Menghantarkan ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur adalah visi-misi harus diisi dengan langkah-langkah konkrit berupa ide, gagasan, program cerdas, jenial, brilian serta eksekusi handal dan mumpuni agar perwujudan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur tidak sekadar lukisan indah monalisa tak nyata.
Bila Bung Karno mengatakan, "KU TITIPKAN BANGSA INI PADA MU" bukanlah sekadar wejangan indah tak berarti dan tak bermakna. Melainkan wasiat bagi generasi selaku estafet kepemimpinan "Melanjutkan Revolusi Belum Selesai" mengkonkritisasi negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur secara de jure dan de facto berbangsa- bernegara.
Tapi, sayang....dan sayang.....suksesi kepemimpinan dari satu rezim pemerintahan ke pemerintahan (Soeharto, BJ. Habibie, KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudoyono) mengisi pintu gerbang kemerdekaan atau jembatan emas itu belum terlaksana maksimal melalui agenda cerdas, jenial, brilian mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Bangsa Indonesia pluralistik-multikultural terdiri dari 17.508 pulau, 1.340 suku bangsa, 742 bahasa daerah, 7.241 karya budaya, 225 warisan budaya tak benda, 300 kelompok etnik, 4 ras, beragam agama dan kepercayaan, 267 juta penduduk, mendiami 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.094 kecamatan, 74.957 desa, 8.490 kelurahan (Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administratif Pemerintahan) masih disibukkan dan direpotkan perdebatan tentang Pancasila, UUD RI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah disepakati para pendiri bangsa (founding fathers) ketika membentuk dan mendirikan bangsa-negara bernama INDONESIA.
Negara memiliki luas wilayah perairan 5,8 juta Km2 dan daratan 1,9 juta Km2, garis pantai sepanjang 81.000 Km2 terpanjang kedua setelah Kanada, terbentang dari 6 derajat Lintang Utara sampai 11 derajat Lintang Selatan dan 92 derajat sampai 142 derajat Bujur Timur, memiliki perairan darat seluas 54 juta hektar, terdiri dari 40 juta hektar rawa, 12 juta hektar sungai dan 2 juta hektar danau, memiliki 50 buah selat dan 64 teluk, keanekaragaman sumber daya alam perikanan, tidak kurang dari 7.000 species ikan terdapat di dalamnya. (Simangunsong Bonar dan Sinuraya Daulat, 2004).
Wilayah laut absolut seluas 3.100. 000 Km ditambah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2.700.000 Km adalah potensi kekayan dari sektor maritim.
Posisi Indonesia di posisi Silang 2 Benua dan 2 Samudera menjadikan INDONESIA POROS MARITIM sebagaimana dicanangkan Presiden Jokowi.
Negara diperlintasan khatulistiwa menjadikan Indonesia tanah subur dan memiliki hutan tropis dan sub tropis memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dibandingkan negara-negara lain di dunia.
Akan tetapi anugerah Tuhan Yang Maha Esa maha dahsyat belum bisa dimanfaatkan efektif menghadirkan kemakmuran, kesejahteraan, berkeadilan untuk rakyat dan negara.
Bahkan berbalik jadi "kutukan" dan palu godam membungkam bangsa Indonesia di percaturan politik internasional.
Tuduhan Indonesia perusak hutan karena diberi predikat "INDONESIA PARU-PARU DUNIA" telah jadi pesakitan atas hutan tropis, sub tropis yang notabene Wilayalah Kedaulatan Negara Republik Indonesia.
Sindikat politik internasional berkonspirasi NGO dan agen-agen domestik telah memberi tuduhan tak masuk akal sehingga para pekebun sawit di negeri ini bangkrut menyedihkan.
Ketidakmampuan diplomasi menggunakan hutan tropis, sub tropis Indonesia kartu truf keuntungan bangsa sungguh disesalkan dan dikesalkan.
Pemanasan Global (global warming) akibat industri raksasa negara maju sungguh tak masuk akal menjadikan Indonesia pesakitan.
Sebab, hutan tropis, sub tropis Indonesia bukanlah "Tong Raksasa" menampung limbah industri negara maju. Sedih nasib bangsa ini.
Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) 9 juta orang dengan predikat pelipur lara "PAHLAWAN DEVISA" di Luar Negeri, apalagi Tenaga Kerja Wanita (TKW) non skill (pembatu rumah tangga pekerja kasar) kerap mengalami perlakuan kasar tak manusiawi sesungguhnya "wanprestasi" melaksanakan perintah konstitusi mengelola sumber daya alam (SDA) anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Dan paling menyedihkan hutan tropis, sub tropis, TKI telah dijadikan "Sindikat Politik Internasional" bersama konspirasinya palu godam pemberian pinjaman yang notabene hutang tak masuk akal yaitu komitmen pinjaman tak pernah digunakan, tapi bunganya dibayar tiap tahun. Ngeri.....
JOKOWI TUNDUKKAN SINDIKAT POLITIK INTERNASIONAL.
Presiden Jokowi lahir dari rahim rakyat marjinal (Marhaen) mengawali karier politik Walikota Surakarta-Solo, Gubernur DKI Jakarta, selanjutnya Presiden Republik Indonesia Ketujuh sesungguhnya adalah estafet Bung Karno yang mrngalami nasib mengenaskan dari kekejaman, kekejian, kebiadaban "Sindikat Politik Internasional bersama konspirasinya di domestik" yang tidak suka dan rela melihat INDONESIA RAKSASA EKONOMI DUNIA pemilik sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) sangat luar biasa.
Jokowi dengan kecerdasan, kejenialan, kebrilianan, keberanian membangun kedaulatan dan harga diri bangsanya dengan Motto "HANYA TAKUT KEPADA TUHAN DAN KEHENDAK RAKYAT" menaklukkan Sindikat Politik Internasional bersama agen-agenya di domestik.
Bila Bung Karno berani dengan lantang mengatakan "MANA DADA MU INI DADA KU" di depan Sidang Kongres Amerika Serikat negara adidaya maka Jokowi memberi tantangan tegas dan keras "BILA NEGARA LAIN TIDAK MAU MEMBELI SAWIT INDONESIA TIDAK APA-APA KITA GUNAKAN SENDIRI". NIKEL, BAUKSIT, BATU BARA TIDAK BOLEH EKSPOR BAHAN MENTAH menjadikan negara-negara di dunia berserta sindikatnya terkejut dan terperanjat atas ketegasan seorang presiden pro rakyat yang sering dilecehkan dan dihina anak bangsa sendiri. Kenapa ya....???
Langkah cerdas, jenial, brilian menjadikan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) bahan bakar minyak (BBM) B 20, B 30 hingga B 100 energi terbarukan akan memberi asa baru perkebunan sawit di negeri ini.
Data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (2018), lahan sawit Indonesia 14,23 juta ha.
Perkebunan rakyat 5,8 juta ha, Perkebunan besar negara 635 ha, Perkebunan besar swasta 7,88 juta ha (2018) 54 persen areal kelapa sawit dikuasai swasta.
Direktorat Jenderal Perkebunan (2019) mengestimasi luas areal kelapa sawit Indonesia mencapai 14,68 juta ha, meningkat 2,45 persen. Di daerah Riau 2,8 juta ha dan Sumatera Utara 1,8 juta ha.
Perkebunan kelapa sawit pada 2020 diprediksikan 10 persen dari luas daratan Indonesia.
Menurut catatan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gabki) produksi kelapa sawit Indonesia 2018 mencapai 47,4 juta ton meningkat lebih 12 persen dibandingkan 2017 sebesar 38 juta ton.
Produksi CPO (2018) sebanyak 43 juta ton, tahun 2017 sebanyak 28 juta ton naik 12,5 persen.
Harga rata-rata CPO tahun 2018 USD 595,5 per ton atau menurun 17 persen dibanding harga rata-rata 2017 USD 714,3 per ton, kata Ketua Gabki Joko supriyono (Kompas, 3/2/2019).
Potensi besar perkebunan kelapa sawit memakmurkan, mensejahteraan rakyat dan negara yang selama ini dijadikan palu godam dengan "isu perusakan hutan" menjadikan pekebun tidak terjamin kehidupannya.
Presiden Jokowi tidak mau dan rela Republik Indonesia merdeka dan berdaulat dijadikan bulan-bulanan "Sindikat Politik Internasional bersama konspirasinya di domestik" sehingga mendorong "Berdiri Diatas Kaki Sendiri (Berdikari) Dalam Ekonomi" sebagai wujud nyata "Berdaulat Dalam Politik" ajaran TRI SAKTI BUNG KARNO.
Apakah mudah dan gampang mengambilalih saham PT. Freefort Indonesia 51,2 persen....???
Apakah mudah dan gampang membubarkan PETRAL.....???
Apakah mudah dan gampang mengambilalih Blok Rokan, Blok Mahakam, dll....???
Bila mudah dan gampang, mengapa tak dilakukan presiden sebelum-sebelumnya...???
Masih kita biarkan Presiden Jokowi berjuang seorang diri mengembalikan kedaulatan negeri ini........?????
Salam NKRI....!!!
Medan, 28 Juli 2020.
(Drs. Thomson Hutasoit, Rakyat Marjinal. Penasehat Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (DPC ISRI KOTA MEDAN) pendapat pribadi)
Tags: 
Sunday, August 2, 2020 - 06:00
Kategori Rubrik: