Jokowi Marah Atau Tegas?

ilustrasi

Oleh : Mahesa Tamarunang

Saya tidak dapat digiring untuk ikut-ikutan oposisi atau siapapun untuk menstigma presiden marah atau marah-marah beredar dari kadrun atau dari yang bukan kadrun atau hanya karena tergiring oleh kicauan tempurung kadrun. Sejatinya Itu “Arahan Tegas” Kejengkelan bukan marah atau marah-marah yang pernah terjadi fenomenal diikuti memukul-mukul meja di podium tanpa teks itulah marah-marah di muka umum, karena dapat menimbulkan situasi tegang, heboh, gaduh, dan onar. Presiden menyampaikan arahan tegasnya dengan penuh kesungguhan hati mengingat pada kondisi pandemi covid-19 tidak atau belum ada limit waktunya kapan akan berakhir. Mana mungkin jika marah ada etika dengan ucapan terima kasih pada akhir arahan tegasnya itu.

Dewasa ini “Arahan Tegas” Presiden Joko Widodo menjadi perbincangan dan pembahasan terkait kinerja para menteri yang mengundang perhatian berbagai kalangan termasuk Presiden ILC TV One Karni Elyas Selasa, 30 Juni 2020 harus membahas dan menayangkan ajang penyerangan pihak oposisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowidodo yang di mata mereka merupakan peluang untuk melecehkannya sedemikian rupa untuk menyemburkan berjuta mulutnya yang berbisa dalam kontek posisinya sebagai oposisi yang menurut mereka semburan-semburannya itu mungkin diklaimnya sebagai hal genuinitas, padahal rapat internal itu sudah 10 hari yang lalu dari tersebarnya ke publik entah disengaja atau tidak itu hanya sebagai media mengingat atau sebagai early warning system akan pentingnya kebersamaan dan koordinasi di dalam rangka suksesi goal-goal yang sudah ditargetkan sesuai program dan kegiatan yang diharapkan Presiden.

Kata jengkel identik dengan kesal atau kecewa, bukan marah. Adapun kata jengkel dan reshuffle kabinet atau merombak pun membubarkan lembaga, itupun bukan karena marah, melainkan luapan rasa cinta dan peduli pada para menterinya yang belum memaksimalkan kinerjanya.

Ketika itu Presiden Jokowidodo menyebut bahwa dampak pandemi Covid-19 dapat membuat terjadinya krisis kesehatan maupun ekonomi hingga ke krisis politik, yang memicu pihak oposisi di atas angin di mana ada semacam upaya realisasi dari ramalan Rocky Gerung dan ramalan-ramalan lainnya sebagai upaya provokasi dari pihak oposisi untuk menggulingkannya akan semakin masif.

Langkah tegas Jokowi itupun baru pada tingkat membuka opsi untuk membubarkan lembaga maupun melakukan reshuffle kabinet, jika kinerja menteri tak sesuai apa yang diharapkannya.

Video bertajuk "Arahan Tegas Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 18 Juni 2020" lalu yang berdurasi 10 menit hingga Rabu siang ini 1 Juli 2020, sudah diputar lebih dari 400 ribu kali di channel YouTube Sekretariat Presiden. Akun ini terverifikasi dikelola Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Apa saja Arahan Tegas Jokowi itu, sehingga ia rela mengultimatum bakal reshuffle kabinet atau merombak jajaran menterinya, ini dia ? Pertama, Pak Jokowi menghimbau dirinya dengan para menterinya serta jajaran kementeriannya memiliki sense of crisis perasaan yang sama agar hati-hati,bahwa OECD telah menyampaikan bahwa growth pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6 persen. 6-7,6 persen minusnya.Bank Dunia pun telah menyampaikan kemungkinan bisa minus 5 persen, karena sangat berbahaya, kita tidak bisa biasa-biasa saja, jangan pula linear, jangan menganggap masih biasa-biasa saja. Padahal kita sedang dituntut untuk bekerja ekstra ordinary. Kita harus sama perasaannya.

Kalau ada yang berbeda satu saja, sudah berbahaya. Jadi, tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasananya harus suasana krisis.Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya, suasana itu semuanya. pada suasana Manajemen krisis.tegasnya; Kedua, soroti Kementerian Kesehatan yang dilihatnya laporan masih biasa-biasa saja; . Ketiga, bansos belum merata padahal ditunggu masyarakat segera; Keempat, percepatan stimulus ekonomi

Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro, mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, enggak ada artinya; Kelima, pertaruhkan reputasi politik Kalau mau minta perppu lagi, saya buatin perppu, kalau yang sudah ada belum cukup. Asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya.Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya, jangan sampai ada hal yang justru mengganggu.

Sekali lagi, langkah-langkah extra ordinary betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka; Keenam, ultimatum reshuffle cabinet. Langkah apa pun yang extra ordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara.Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu, sudah.Artinya tindakan-tindakan yang extra ordinary keras akan saya lakukan.
 

Itulah penggalan kata yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu 27 Juli 2016 pukul 11.15 WIB yang seolah menjadi ultimatum bagi anggota kabinet yang merasa tersentuh untuk lebih menggelorakan kinerjanya agar sesuai harapan Presiden. Jika tidak juga merasa perasaan yang sama setelah ini, akankah keniscayaan itu dilakukan? Hemat saya seharusnya ya, tapi mana berani? Wong risikonya akan terjadi krisis politik, yang bagi oposisi sebagai hal pucuk dicinta ulam pun tiba, lidah itu akan menjulur-julur ke mana-mana demi mendapatkan mangsanya? Pasti akan banyak jawaban dan spekulasi untuk pertanyaan tersebut.

Tapi jika harus bermain dalam ranah spekulasi, memang ada beberapa hal yang secara logis menuntut Jokowi untuk segera melakukan reshuffle, demi mengakomodasi perubahan peta politik, demi membersihkan menteri kontra-produktif; demi memperkuat soliditas kabinet

Dan demi meningkatkan kinerja pos kementerian yang disorot Presiden; serta demi terwujudnya reformasi birokrasi dan suksesi penanganan pandemi covid-19 serta demi Indonesia berdaulat, mandiri, dan maju..
Atsmosfer politik Jokowi dewasa ini sejatinya seorang ‘lone ranger.’ Dia bukan sejatinya kader parpol dengan darah politik berurat. Karenanya, meski di awal masa pemerintahannya sempat diragukan, dalam perjalanan waktu, Jokowi mampu menjaga jarak untuk tidak bertindak sebagai ‘petugas partai’ secara total.

Sepersekian mungkin masih ada. Faktanya di periode kedua ini dalam kemungkinan terjadinya reshuffle pun meski harus, tidak lah mungkin berani sedikitpun Jokowi menyentuh menteri-menteri yang berasal dari Partai-partai, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai Nasdem, PKB, Partai Golkar, Hanura, dan partai-partai lainnya. Bagaimanapun kondisi kekinian Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf jika terjadi krisis ekonomi, maka para oposisi itu akan semakin gencar dan kencang genderangnya untuk mengimpeachmen dan gulingkannya.

Posisi ‘lone ranger’ itu yang membuka masuknya Parpol lain merapat ke dirinya. Ini ditandai dengan bergabungnya sejumlah ‘perwakilan’ Parpol baru dalam kabinet Jokowi, sebagai ganti haluan yang mereka canangkan.

Kenyataan bahwa reformasi kelembagaan belum sepenuhnya menghasilkan mutu tata kelola yang prima menunjukkan ada persoalan dengan endogenous institutional quality, bahkan tendensi repolitisasi reformasi oleh kaum oligark dan pemburu rente.

Presiden menyampaikan bahwa sinyal dampak pandemi Covid-19 pada krisis kesehatan maupun ekonomi dan endingnya krisis politik.Karena itu Presiden Jokowi membuka opsi untuk membubarkan lembaga atau melakukan “RESHUFFLE KABINET’ jika melulu kinerja menteri tak sesuai apa yang diharapkannya.

Presiden Jokowi menstresing bahwa reformasi birokrasi merupakan aspek pembaharuan tata kelola sektor publik yang dewasa ini harus lebih dominan pada pelaksanaan sistem protokol kesehatan pada tingkat kondisi new normal yang akan terus diberlakukan dengan berbagai kriterianya. Ciri kepublikan yang inheren dalam lanskap governance membuat segala perkara reformasi menjadi urusan kolektif semua warga: tidak ada dominasi ekstrem, monopolti sepihak, dan kepentingan yang tak selalu dimenangkan secara mutlak.

Pondasi demikian hendak dibangun kembali di aras lokal pada era desentralisasi dan otonomi daerah. Salah urus dan kerusakan harus dikoreksi melalui reformasi tata kelola yang mengarahkan kebijakan, kelembagaan, dan pelayanan usaha pada penciptaan kesehatan lingkungan kerja yang produktif dan kompetitif pada aras daerah.
Berbagai eksperimentasi, gerak maju, serta masalah di atas masih perlu dilapis dengan segala langkah penguatan lebih lanjut. Reformasi tata kelola ekonomi daerah, termasuk birokrasi perizinan banyak yang masih nakal mengingat bukan agenda sekali jadi. Ia akan selalu menempuh jalan panjang tak pernah berakhir (never say can't, never again, never die, and never ending reform). Selain penguatan kelembagaan yang menjadi fokus perhatian, perkembangan beberapa dimensi agenda reformasi yang lebih bermakna, efektif, dan berkelanjutan juga perlu diperhatikan. Studi dan pengembangan program reformasi harus mulai secara serius memperhatikan dimensi ekonomi-politik.

Seberapa hebat deaerah menyusun 3-procurement tender pengadaan barang/jasa (semisal, pembuatan jalan dan infrastruktur lain). Kualitasnya kian menurun ketika alokasi anggaran justru bertambah. Para pemburu rente tidak menolak reformasi pengadaan barang/jasa secara elektronik, namun sangat paham sistem secanggih apa pun selalu dapat dimanipulasi untuk kepentingan tertentu.

Reformasi birokrasi dan tata kelola (ekonomi) di daerah pada akhirnya akan ditentukan oleh seberapa mampu kita “berurusan” dengan konteks struktural yang berbeda antar-ruang dan waktu, politik transsaksional, repolitisasi kekuatan dominan dalam relasi kuasa di ranah lokal, personalisasi kekuasaan, dan perilaku “raja-raja kecil” yang memimpin daerah. Pemerintah diharapkan tidak hanya memfokuskan perhatian pada pembenahan kerangka refulasi nasional saat ini saja, tetapi secara lebih fundamental memperluas ranah intervensi ke lanskap ekonomi-politik reformasi birokrasi itu sendiri. Inilah tantangannya: bagaimana mengubah salah urus menjadi tata kelola lantas membawa tingkatan tata kelola ini ke luar dari sekadar business as usual menuju reformasi yang lebih amazing bagi publik dan kian efektif dalam capaian kinerja pemerintahan yang dipimpinnya”.

Sumber : Status Facebook Mahesa Tamarunang

Thursday, July 2, 2020 - 10:00
Kategori Rubrik: