Jokowi Dilawan, Jokowi Melawan

 

Oleh: Ricky Vinando

Berbagai persiapan sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk menata hingga menyiapkan konsep negara Kesatuan Republik Indonesia di masa mendatang. Hal ini terdapat dalam racikan satu kapsul waktu yang diracik menjadi tujuh bahan dan dijadikan dalam satu racikan khusus yang merupakan bentuk keseriusan Presiden Jokowi untuk menata dari awal Indonesia dengan konsep besar yang dimilikinya tersebut.

Kapsul waktu tersebut resmi diletakkan oleh Presiden Jokowi di Monumen Kapsul Indonesia: Impian Indonesia 2015-2085. Peletakan kapsul waktu tersebut bertepatan dengan Gerakan Nasional 70 Tahun Indonesia Merdeka, sekaligus menatap Indonesia 70 tahun kedepan, 2085. Impian-impian anak bangsa telah diracik menjadi satu dalam kapsul waktu. Dan kapsul waktu tersebut harusnya makin memacu anak-anak bangsa untuk tidak henti-hentinya belajar dan terus berjuan untuk meraih impian dan harapannya, Karena saat ini untuk membenahi negeri yang dirundung masaha diperlukan Jokowi yang sangat banyak.

Tujuh butir Indonesia antara lain:  Kecerdasan Sumber Daya Manusia menggunguli bangsa lain, menjunjung tinggi pluralisme, masyarakat dan aparatur bebas dari korupsi, pemerataan pembangunan infrastruktur, menjadi negara yang mandiri, dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi dunia. Selain itu perhatian khusus yang diberikan Presiden Jokowi terhadap Papua, khususnya Indonesia Timur membuat Jokowi kian disayang oleh masyarakat di Papua dan Indonesia timur. Keinginan Presiden Jokowi menjadikan Raja Ampat sebagai kawasan yang ekslusif juga makin menegaskan bahwa Presiden Jokowi akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Papua yang selama ini merana akibat ketidakmerataan pembangunan.

Melihat tujuh butir mimpi Indonesia 2015-2085 tersebut kita kembali optimis bahwa, ke depannya impian Indonesia untuk menjadi negara yang maju dan negara yang dihormati oleh semua negara di dunia tersebut hanya bisa terwujud dengan kerja keras tiada henti-hentinya  untuk menata ulang Indonesia yang memang sudah terlanjur dirundung oleh permasalahan yang sangat kompleks, mulai dari soal pendidikan, kesehatan, perekonomian, hukum, politik, sosial hingga soal budaya yang masing-masing memiliki sendiri pemasalahan yang sangat kompleks tersebut.

Dan melihat kemampuan dan kecerdasan yang tak tertandingi dalam meracik 7 impian Indonesia di 2085,  berhasil membuat Presiden Jokowi kian tak terbendung dan sukses membuat haters makin iri dan dengki. Dicabutnya SK Golkar hasil Munas Ancol dan tidak dikeluarkannya SK untuk kubu Golkar Munas Bali makin jelas menggambarkan bahwa, saat ini kekuatan politik yang dimiliki oleh Jokowi kian tak tertandingi dan makin tidak terbendung. Yang lebih menyedihkan lagi mulai hari ini, Jumat (01/01/2016), sudah tidak ada lagi kepengurusan Golkar yang sah secara hukum, itu artinya saat ini Golkar sedang berada dalam status mati. Dan meskipun kubu Munas Bali mengklaim bahwa Golkar Munas Bali sah, hal ini sesungguhnya adalah pembodohan yang amat luar biasa karena putusan Kasasi Mahkamah Agung hanya memerintahkan Menteri Hukum dan HAM mencabut SK Golkar hasil Munas Ancol bukan menerbitkan SK untuk Golkar hasil Munas Bali. Terlebih lagi kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009 sudah dinyatakan berakhir kepengurusannya pada 31 Desember 2015, kemarin. Itu artinya jalan satu-satunya untuk menyelamatkan Golkar adalah melalui Munaslub atau Munas bersama Tanpa itu Golkar akan benar-benar tamat riwayatnya.

Dan perlu diketahui pula bahwa saat ini Anggota DPR/DPRD dari Golkar adalah ilegal hal ini merujuk pada UU Pileg yang disebutkan anggota harus berasal dari partai politik yang berbadan hukum dan memiliki legalitas. Namun dua Golkar kini sama-sama tak memiliki legalitas dan pengakuan secara hukum dan pemerintah. Itu artinya mulai hari ini Golkar mengalami kekosongan kepemimpinan dan ilegal. Inilah yang kemudian menjadi bukti bahwa Jokowi memegang kendali politik Indonesia.

Jokowi semakin dilawan, makin tak terbendung lagi. Akhirnya, Jokowi pun siap melawan balik. Tahun 2016 ini Presiden Jokowi harus tetap menjadi pemegang kendali poitik Indonesia, yakni dengan cara melakukan konsolidasi politik. Hal ini bertujuan untuk menekan atau mengurangi risiko-risiko kegaduhan politik besar yang pernah terjadi sepanjang tahun 2015. Kegaduhan politik tersebut hanya dapat diantisipasi oleh Presiden Jokowi yakni dengan melakukan konsolidasi politik, tentunya dengan adanya konsolidasi politik diyakini Presiden Jokowi akan makin memegang penuh kendali politik tanah air.

Yang harus dipikirkan dan diantisipasi oleh Presiden Jokowi adalah pada awal Mei 2016. Jika tak diantispasi melalui konsolidasi politik, terutama dengan PDIP dan P4 maka bisa dipastikan kegaduhan politik yang pernah muncul akan kembali muncul. Hal ini seiring masuk masa pensiunnya Kapolri Jendral Badrodin Haiti, belum lagi nanti akan ada pula revisi UU Pilkada dan UU Pemerintahan Daerah yang tentunya jika tak diantisipasi dapat memperlambat kinerja pemerintah akibat gaduh politik yang juga dapat merembet ke sektor ekonomi, seperti keengganan investor menanam saham akibat tak stabilnya politik dalam negeri.

Selain itu, salah satu kebijakan yang meringankan biaya pendidikan yang sudah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah sedikit cukup membantu anak-anak Indonesia untuk bisa bersekolah. Harus jujur dikatakan bahwa terkadang meskipun pemerintah sudah menyiapkan berbagai jurus untuk menekan atau mengurangi angka anak yang putus sekolah akibat ketidakmampuan keluarganya, tetap saja ada yang memilih tidak bekerja dan lebih membantu orang tuanya.

Hal ini tak sedikit terjadi berbagai alasan yang diutarakan. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi terhadap sistem pendidikan Indonesia saat ini tak terpantau secara komprehensif oleh pemerintah pusat, khususnya pola-pola pendidikan di daerah-daerah, terutama hampir di semua kabupaten-kabupaten di Indonesia. Pola pengajaran atau pentransfreran ilmu kepada murid-murid cenderung ironis, yakni para guru lebih mengutamakan untuk memaksa siswa dengan memberikan PR ketimbang untuk memperbanyak latihan soal ataupun melakukan kegiatan yang berhubungan dengan praktik yang tentunya akan dapat menumbuhkan rasa percaya diri pada setiap siswa yang ada.

Bahkan tak jarang sekolah-sekolah yang ada di kabupaten-kabupaten di Indonesia memulangkan siswanya lebih cepat dari jam semestinya. Ini adalah persoalan pendidikan yang paling mendasar di daerah-daerah yang harus diketahui oleh Presiden Jokowi agar dalam masa pemerintahannya dapat membenahi sektor pendidikan Indonesia sehingga hadirlah sumber daya manusia yang dapat mengungguli bangsa lain. Hal itu lambat laun dapat terwujud bila persoalan dasar pendidikan yang sudah dipaparkan di atas lekas dibenahi.

Selanjutnya, mengenai upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan infrastruktur sudah tidak perlu diragukan lagi. Hal ini terlihat dari banyaknya proyek infrastruktur yang digarap pemerintahan Presiden Jokowi. Selain itu, antisipasi terhadap gejolak ekonomi global perlu juga dilakukan oleh Presiden Jokowi, meski pemerintah sudah mengeluarkan delapan paket kebijakan. Antisipasi lain yang dapat mengurangi tekanan gejolak ekonomi tersebut adalah dengan terus meningkatkan volume ekspor terhadap komoditas-komoditas yang jadi unggulan Indonesia selama ini. Penting agar Indonesia tak kembali terjebak dalam perang mata uang negara-negara maju. Pemerintah juga perlu menurunkan BI Rate karena ini juga akan berdampak terdadap kondisi perekonomian dalam negeri, terlebih lagi saat ini Bank Central AS, The Fed sudah menaikkan suku bunganya hingga 0,25% dan kemungkinan untuk kembali naik pun tetap ada.

Yang perlu dipikirkan dan dirancang oleh Presiden Jokowi berikutnya untuk membenahi ekonomi Indonesia adalah melakukan redenominasi atau menyederhanakan nilai nominal rupiah karena dengan penyederhanaan tersebut sesungguhnya mata uang Indonesia akan makin mudah bersaing dengan mata uang negara-negara lain. Misalnya: pecahan Rp. 100.000 disederhanakan menjadi Rp. 10.000, dan pecahan Rp. 100 menjadi Rp. 1, dengan tanpa mengurangi nilai dari uang itu sendiri.

Dampak lainnya adalah masyarakat lebih mudah dalam melakukan transaksi, dan hal ini akan berimbas pada kemudahan pencatatan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Singkat kata jika redenominasi nilai nomial rupiah dilakukan, mimpi Indonesia perlahan-lahan akan terwujud seiring berjalannya waktu.

 

Sumber: Kompasiana
 

 

 

 

Tuesday, February 2, 2016 - 09:30
Kategori Rubrik: