Jokowi dan Para Semut

Oleh: Sunardian Wirodono

 

Jokowi sebagaimana dikatakan Tan Malaka, “seperti seekor semut hanyut bergantung pada sepotong rumput yang diayun-ayunkan gelombang.” Itu juga yang menyebabkan Jokowi dalam salah satu pidato mengatakan, “Saya hanyalah semut yang harus melawan gajah yang punya segalanya.” Tragisnya, bukan hanya para gajah, bahkan para semut yang bersamanya pun, kini memusuhi. Utamanya, semut yang kecewa.

Para gajah, tentu senang dengan situasi ini. Ketika dukungan pada Jokowi ambyar, tidak solid, maka yang disebut perang asimetris, proxy war, menjadi nyata. Muncul kekuatan proxy baru, pihak-pihak yang kecewa dan dikecewakan. Lawan politik Jokowi, mendapat bola muntah, atau amunisi baru. Seolah mendapat bala bantuan, meski ideologinya berbeda atau bahkan berlawanan. Di situ mungkin pameo Joker bisa dibenarkan, “orang jahat” adalah karena “orang baik” yang tersakiti.

 

Situasi ini bisa terjadi karena persoalan dasar kepolitikan kita. Di mana elitisme telah dimulai sejak Pemilu 1955. Kedaulatan rakyat dirampas oleh sistem politik kita, bahkan ketika Sukarno membubarkan Parlemen pada 1957. Sementara demo-demo mahasiswa sekarang yang dianggap hebat dan otentik menjadi komedi yang tragis. Karena hanya berkutat pada pesanan yang remeh. Soal Perppu KPK, UU-KUHP, dan sejenis itu. Bukan sebuah gerakan radikal yang menuntut substansi kedaulatan rakyat. Yakni soal undang-undang kepolitikan kita, khususnya mengenai Partai Politik dan Pemilu. 

Sistem politik elitis, dan karenanya oligarkis, menyebabkan siapapun presiden yang dipilih langsung rakyat, tetap bisa dikebiri, bahkan jadi sapi perah partai. Partai tak menjalankan peran sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, karena hanya alat untuk kepentingan elite itu sendiri. Bung Hatta menuliskan, “Agar perut rakyat terisi, kedaulatan rakyat perlu ditegakkan. Rakyat hampir selalu lapar bukan karena panen buruk atau alam miskin, melainkan karena rakyat tidak berdaya.”

Dalam konstelasi politik itu, partai politik tentu merasa senang, jika posisi politik Jokowi terdelegitimasi. Karena turunnya kepercayaan rakyat, akan menjadi alat pembesar bagi kekuatan partai untuk lebih menekan Presiden. Dari sana kita mengerti, betapa tidak mudahnya sebagaimana gambaran Tan Malaka. Diayun-ayunkan gelombang kepentingan. Hingga muncul drama-drama ketika Jokowi menyusun kabinet kerjanya. Bukan hanya itu, sejak ketika ia sebagai incumbent pun tak kuasa menentukan wapresnya sendiri, bahkan pada detik-detik terakhir.

“Yang saya inginkan, agar kesejahteraan rakyat terjamin,” kata Jokowi. Bagaimana caranya? Melawan yang menjadi sumber masalah. Persoalan terbesar bangsa dan negara Indonesia ialah korupsi yang tinggi dan daya literasi yang rendah. Keberanian Jokowi melawan partai, patut diapresiasi, dengan tetap kukuh memposisikan Fahrur Razi sebagai Menag. Bukan sekedar soal isu radikalisme, tapi lebih karena persoalan korupsi yang akut di Kemenag. 

Demikian juga di Kemendiknas, disamping persoalan kurikulum, secara kelembagaan kementrian ini juga banyak menghamburkan uang bau-bau KKN yang akut. Ada banyak doktor dan professor di situ, tapi apa hasilnya? Bayangkan jika yang mengurusi soal dasar manusia, yakni agama dan pendidikan, justeru menjadi bunker korupsi?

Dalam situasi yang tak mudah itu, siapa yang bersama Jokowi? Tergantung kepiawaiannya berselancar dalam gelombang politik kepentingan. Jokowi tentu juga punya politik kepentingan, meski kepentingannya berlawanan dengan arus kepentingan-kepentingan di luarnya. Maka di situ akan sangat tergantung kepentingan siapa yang menjadi arus utamanya. 

Jika arus utamanya soal kedaulatan rakyat yang murni dan konsekuen, Jokowi akan tetap mendapat dukungan. Dukungan rakyat yang tulus, tak mengharap kursi atau imbalan. Itu yang akan jadi petimbangan siapapun dalam menekan Jokowi. Sebagaimana keyakinan Bung Karno; “Jadikan deritaku sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang Presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanya kekuasaan rakyat,….” Atau dalam pernyataan lainnya, “Aku ini bukan apa-apa kalau tanpa rakyat. Aku besar karena rakyat, berjuang karena rakyat, dan aku penyambung lidah rakyat.”

Apakah Jokowi akan tetap bersama rakyat? Jika rakyat bersatu, sebagaimana semut-semut yang berarak memindahkan batu granit, perubahan ke arah kemuliaan, lebih dimungkinkan. Apalagi bersama rakyat Jokowi punya keyakinan, “Ternyata, semut tidak selalu kalah dengan gajah!”

Bangunan kesadaran rakyat itulah yang mesti dibangun, sebagaimana dulu ketika rakyat bersatu untuk memerdekakan diri dari penjajahan. Rakyat berkorban untuk membiayai perjuangan. Sekarang, dengan kenaikan 100% BPJS, Jokowi bisa kehilangan dukungan, yang bukan karena buruknya konsep gotong-royong melalui BPJS, tapi karena buruknya komunikasi yang dibangun pemerintah. 

Apalagi ketika Direktur Utama BPJS ngomong, “Gaji saya cuma kecil, Rp 150 juta,…” Itu menyakiti rakyat, meski mungkin tahu negara masih memberikan subsidi sekian trilyun. Padahal bisa ‘mengobati gratis’ 94 juta jiwa penduduk Indonesia jumlah tidak kecil, meski belum ada separoh dari 267 juta jiwa. Jiwa kegotong-royongan itu yang mesti dibangun, sehingga peserta BPJS bisa membedakan dengan menabung atau ikut asuransi. Memangnya ada yang mau sakit? 

Hal sekecil apapun kelemahan pemerintah Jokowi, akan jadi sasaran tembak siapapun. Apalagi yang kecewa, dan lebih apalagi yang dikecewakan. Karena cinta yang ngarep. Bukan karena ideology semut. Kedaulatan rakyat, untuk mengalahkan gajah. 

 

(Sumber: Facebook Sunardian Wirodono)

Friday, November 1, 2019 - 22:00
Kategori Rubrik: