Jokowi dan Papua

ilustrasi

Oleh : Karto Bugel

Seri : 75 tahun Indonesia Merdeka

Mengapa sebagian rakyat Papua masih begitu menginginkan merdeka dari Indonesia, seharusnya tentang bagaimana sebuah keluarga dikelola.

Saya Jawa, saya Minang, saya Dayak, bukan hanya berhenti pada slogan. Bukan hanya muncul saat kita butuh rasa persatuan itu.

Ini tentang rasa sakit bersama, tertawa bersama dan kemakmuran bersama yang harus kita perjuangkan.

Menjadi merdeka, saya, anda adalah pribadi bebas. Saya ingin bekerja, anda ingin wiraswasta, kita ingin berpolitik adalah tentang keniscayaan yang harus dilindungi negara.

Negara harus HADIR!

Tak ada keharusan dengan sekat dan apalagi pengkotakkan agama bahkan ras. Tak ada pilih kasih tentang makna mayoritas dan minoritas. Kita sama, kita satu Indonesia.

Fakta bahwa sebagian besar rakyat Papua masih sangat tertinggal dalam segala aspek kehidupan dibanding dengan saudaranya yang lain, seharusnya menjadi keprihatinan kita bersama. Tak hanya sekedar berduka, kita wajib berjuang bersama.

Bukan hanya peduli, kita harus bersuara dan bertindak dengan karya nyata demi saudara kita tersebut.

Tak terlalu berlebihan bahwa rasa menjadi anak tiri dan diabaikan muncul pada rakyat Papua. Dalam banyak hal mereka memang pantas merasa seperti itu.

Tak perlu pembuktian macam-macam, kejujuran kita mengakuinya, dan kemudian secara bersama kita bergotong royong membantu mereka mengejar ketertinggalan itu, adalah jawaban yang ditunggu.

Bukan jawaban diplomatis memelintir nalar dan logika bersembunyi dalam angkuh dan rakus.

Rakyat Papua sama sekali tak perlu merdeka dengan cara memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terlalu panjang jalan ditempuh, terlalu berliku dan terjal ruang kesulitan itu dihadapi. Lebih tepatnya, mustahil.

Terlalu banyak hukum harus dirubah, terlalu banyak kepentingan akan turut dan ndompleng dalam tangis menyesakkan ini. Lebih tepatnya, tak ada "saudara" di luar sana, mereka hanya kapitalis yang hari ini bertopeng HAM.

Sama seperti saat anda membeli properti, rumah misalnya, dalam surat kepemilikan yang berpindah tangan tersebut, BPN telah menentukan dengan jelas batas-batas wilayah tanah dan bangunan yang anda beli.

SHGB, atau SHM bukan sesuatu yang yang mutlak karena masih dapat ditingkatkan. Batas dan luas yang pasti atas tanah yang akan menjadi milik anda, adalah poin paling penting. Disana, kemungkinan muncul sengketa, paling lumrah dan banyak terjadi.

Uti possidetis, dalam bahasa Latin berarti "seperti yang Anda miliki" adalah prinsip dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa teritori dan properti lainnya tetap di tangan pemiliknya pada akhir konflik, kecuali jika hal yang berbeda diatur oleh suatu perjanjian.

Apabila perjanjian tersebut tidak termasuk kondisi tentang kepemilikan properti dan wilayah diambil selama perang, maka prinsip uti possidetis akan berlaku.

Asas ini mengakar dari hukum Romawi dan berasal dari frase Latin "ita possideatis, yang berarti "Anda dapat tetap memiliki apa yang Anda miliki". Prinsip ini memungkinkan pihak yang berperang untuk mengklaim wilayah yang telah direbut selama perang.

Demikianlah batas wilayah negara Indonesia telah didaftarkan, dicatat, dibukukan dan kemudian diserahkan kepada rakyat Indonesia saat Indonesia merdeka.

Kerajaan Belanda sebagai pemilik terdahulu atas wilayah jajahan bernama Hindia Belanda dan tercatat dalam lembar hukum LBB (PBB) menyerahkan hak atas wilayah itu kepada rakyat Indonesia pada 1949 pada Konferensi Meja Bundar.

Tak terlalu berlebihan bila skema Perjanjian Pra Jual Beli (PPJB) di Notaris sebelum Akte Jual Beli (AJB) dibuat ketika transaksi itu akan dijlakukan sebagai ilustrasi.

Perundingan Linggar Djati 1946, Perjanjian Ranville 1947, Roem-Roijen 1949 dapat kita artikan sebagai PPJB itu sendiri. Ada persiapan dan pendahuluan sebelum transaksi di lakukan.

Sama seperti perjanjian selalu membutuhkan saksi, demikian pula saksi-saksi dihadirkan kedua pihak demi transaksi ini. Belgia sebagai saksi Kerajaan Belanda, Australia sebagai saksi yang dipilih Indonesia dan Amerika Serikat adalah saksi yang disetujui kedua pihak.

Batas tanah dan wilayah yang diserahkan Kerajaan Belanda adalah tentang batas wilayah yang dahulu bernama Hindia Belanda.

Segera, setelah LBB dibentuk 10 Januari 1920 tak lama setelah perang dunia pertama selesai, banyak negara imperialis mendaftarkan kepemilikan sah atas jajahan mereka kepada LBB.

Inggris, Spanyol, Portugis dan banyak negara imperialis melalukan hal itu termasuk Belanda sebagai penguasa Hindia Belanda saat itu.

Hindia Belanda dengan batasan luas dan ukuran-ukuran seperti Indonesia hari ini, adalah apa yang didaftarkan oleh Kerajaan Belanda saat itu. Sertifikat Hindia Belanda terdaftar dan disimpan di LBB.

Itulah makna "uti possidetis juris" sebagai dasar dan acuan tentang batas wilayah dan kemudian menjadi dasar Hukum Internasional berjalan. Apa yang didaftarkan sebagai milik, sama dengan yang dikembalikan.

Prinsip “uti possidetis juris” mendefinisikan batas wilayah suatu negara mengikuti batas wilayah negara itu saat masih dijajah. Artinya, dalam konteks Indonesia, batas wilayahnya mengikuti batas wilayah saat masih berstatus Hindia Belanda, termasuk di dalamnya ada Papua.

Penyerahan wilayah kekuasaan oleh Belanda kepada rakyat Indonesia pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag 2 November 1949 adalah tentang penyerahan wilayah bernama Hindia Belanda yang luas dan daerah bentangannya sama persis seperti yang terdaftar pada LBB tahun 1920.

Hindia Belanda yang nantinya berubah menjadi Indonesia adalah tentang wilayah daratan dan lautan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

Papua seharusnya adalah Indonesia sejak 17 agustus 1945. Bahwa wilayah yang lain selain Papua secara "de facto" sejak 1945 dan "de jure" baru pada 2 November 1949, Papua berbeda.

Papua secara "de jure" sudah menjadi bagian dari Indonesia sejak 2 November 1949, dan memang, "de facto" justru baru pada 2 Agustus 1969.

Hukum berbicara seperti itu. Tidak ada data sama sekali tentang Indonesia menjajah Papua. Maka, konsep ingin merdeka jelas tak memiliki dasar hukum sama sekali.

Bahwa sebagian rakyat Papua ada yang masih merasa terjajah, seharusnya, bukan kita justru terburu-buru marah. Introspeksi diri dan kemudian mengajak mereka berbicara, adalah bukti kedewasaan yang harus kita kedepankan sebagai bagian dari bangsa yang besar.

Tak dapat kita pungkiri bahwa persetujuan dan dukungan Amerika Serikat saat perundingan Papua tahun 69an bak pisau bermata dua bagi rakyat Papua.

Pada satu sisi pemerintah saat itu mendapat jalan mulus ketika memperjuangkan konsep "uti posidetis juris" dan disisi lain Amerika mempersiapkan syarat.

Pemerintah korup jaman Orde Baru mendapat investor dengan dana tak terbatas, AS boleh keruk sesuka hati.

Secara hukum pemerintahan saat itu merasa berjasa karena berhasil mengembalikan Papua menjadi bagian Indonesia, dan mendapat peluang berbagi jarahan, disisi lain, bumi dan kekayaannya seolah adalah milik dan dikelola AS.

Ada semacam perjanjian dibawah meja dan sejak saat itu, bumi Papua tak lebih hanya sebagai upah dan jarahan. Rakyat Papua putra putri asli seolah hanya sebagai penghuni sebuah kontrakan.

Mereka ada dan hidup, tapi tak berhak atas tanah milik mereka.

Penjarahan besar-basaran dengan dalih investasi, terjadi puluhan tahun. AS sebagai investor panen besar karena berhak membuat aturan atau paling tidak bisa titip dibuatkan aturan.

Negara tak hadir bagi rakyat Papua. Negara ada hanya dalam wujud koruptor namun berseragam negara.

Pejabat pusat adalah boneka investor, pejabat daerah, boneka pusat!

Apa yang akan kembali kepada rakyat bila semua yang dibicarakan adalah soal kepentingan? Kesengsaraan dan rasa terjajah.

Itulah apa yang diceritakan rakyat Papua hari ini. Itulah ungkapan atas rasa tak adil yang mereka rasakan. Itulah, maka teriakan merdeka berkumandang.

"Apa hubungannya dengan Jokowi?"

Dalam lima tahun pemerintahan pertamanya, 19 kali sudah Jokowi berkunjung ke Papua lebih banyak dari siapapun Presiden yang pernah menjabat di negara ini.

100 trilun dana pembangunan digelontorkan khusus untuk Papua jauh lebih besar dari nilai yang didapat oleh pemerintah Indonesia dari hasil royalti dan pajak sejak tahun 1969 Papua masuk menjadi bagian resmi Indonesia.

"Sejak tahun 1969 Papua hanya memberi 20 triliun? Kemana uang luar biasa nesar Freeport dan gas yang besar itu?"

Penerimaan negara dalam bentuk royalti dan pajak tercatat dengan jelas. Apa yang diterima negara sesuai catatan yang ada adalah 20 triliun sejak tambang-tambag besar itu beroperasi disana.

100 triliun rupiah dana pembangunan yang digelontorkan pemerintahan Jokowi dibanding 20 triliun pemasukan yang tercatat resmi sebagai penerimaan negara atas investasi dan hasil bumi Papua adalah bukti bahwa negara tidak berhitung untung rugi dalam membangun dan memajukan rakyatnya.

Negara, melalui Jokowi ingin membuat image bahwa Indonesia merampok Papua tak lagi memiliki arti.

Paling tidak, ada 4.330 Km jalan untuk Papua dan Papua Barat sudah berhasil dibangun. Papua Barat sepanjang 1.070,62 Km, dan di Papua dengan panjang total 3.259,46 Km. Pembangunan jalan ini telah diresmikan pada 2018 lalu.

Paling tidak, Presiden Joko Widodo juga membangun enam infrastruktur keliatrikan yang telah diresmikan pada oktober 2016 lalu. Antara lain Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Orya Genyem 2x10 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro Prafi 2x1 25 MW, Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kilovolt Genyem-Waena-Jayapura sepanjang 174,6 kilo meter.

10 Bandara sedang dalam progres yaitu 6 Bandara di Provinsi Papua yaitu Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nabire Baru dan Bandara Mopah.

Sementara 4 Bandara di Provinsi Papua Barat yaitu Bandara Rendani Manokwari, Bandara Waisai Raja Ampat, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fak-fak.

Di sektor perhubungan laut,Pelabuhan Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomako, Pelabuhan Moor, dan Pelabuhan Serui untuk Provinsi Papua serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat masih sedang terus di kerjakan.

Akan ada banyak dan terlalu banyak akan kita cantumkan apa yang sudah dan sedang dibangun Jokowi dan kita menjadi bosan membacanya.

Keberpihakan Presiden yang satu ini pada Papua adalah bukti hadirnya negara atas ketertinggalannya selama ini.

Bukan debat, bukan alasan demi memelintir kebenaran dan logika, Presiden langsung hadir dan bekerja demi rakyat yang selama ini tak banyak mendapat perhatian.

Mungkin benar negara ini terlambat memberi perhatian pada rakyat Papua. Mungkin juga benar bahwa negara ini sempat abai selama 45 tahun sejak Papua kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Namun salah besar Indonesia sebagai penjajah Papua.

Banyak, bahkan terlalu banyak rakyat Indonesia yang lain selain Papua telah menjadi korban dari rezim diktator dan korup dimasa lalu. Paling tidak, ada masa 32 tahun mereka tidak boleh berbicara.

Ada pemusnahan masal rakyat yang dianggap berafiliasi kepada PKI, pembantaian dan derita rakyat Aceh, peristiwa perampasan tanah kedung ombo, Tapos, Lampung dan banyak lagi cerita mengerikan perlakuan sewenang wenang negara atas rakyatnya yang dilakukan oleh rezim Orde Baru adalah bukti bukan hanya rakyat Papua merasa diabaikan.

Kemandirian kita sedang digoyang. Banyak pihak diluar sana tak senang dengan Indonesia yang besar dan maju.

Isu Papua akan terus digaungkan disatu sisi, dan disisi lain isu bahwa negara memusuhi agama dan maka harus dilawan sebagai negara dengan pemerintahan thaghut, akan terus mewarnai langkah kita.

75 tahun bukan waktu pendek bagi usia sebuah negara. Dia sudah menjadi kakek bila manusia adalah ukurannya. Di luar sana, ada negara dengan umur mencapai ratusan tahun. Di luar sana juga tak kalah banyak negara runtuh bahkan sebelum berusia 50 tahun.

Bukan berapa umur seharusnya negara ini capai, namun keadilan sosial bagi rakyatnya, dan kemanusiaan yang semakin mendekatkan pada adab adalah kunci seberapa lama negara ini akan bertahan.

Paling tidak, satu batu sandungan atas apa yang selalu digemborkan diluar sana tentang perlakuan negara ini kepada rakyat Papua tidak ada lagi menjadi kebenaran. Keberpihakan negara melalui Presiden Jokowi kepada rakyatnya di Papua sudah dibuktikan bukan dijanjikan.

Perayaan 75 tahun Indonesia merdeka akan dikenang sebagian besar rakyat Papua, bahwa pernah hadir seorang Presiden yang demikian peduli dengan mereka.

Pernah hadir seorang bapak yang mencari, dan mengajak anaknya pulang.

Pulang..., pada satu Indonesia Raya.
.
.
.
Sumber : Status Facebool Karto Bugel

 

Sunday, August 9, 2020 - 17:15
Kategori Rubrik: