Jika Temukan Pelanggaran, Laporkan

ilustrasi

Oleh : Alim

Yang langsung terkait pelaksanaan pemilu, ada 3 bentuk pelanggaran: 1) Administratif, 2) Tindak Pidana, 3) Sengketa suara. No 1 adalah domain Bawaslu, no 2 itu domain Bawaslu dan sebagaian Polisi, no 3 itu domain Mahkamah konstitusi.

Apa yang dilakukan oleh BPN dan TKN sudah benar dengan melaporkan pelanggaran, baik karena kecurangan maupun hal lain, kepada yang berwajib sesai domainnya. Bawaslu sudah menerima dan memproses laporan-laporan maupun pelanggaran yang bukan delik aduan dan sudah ada yang ditindak. Sedangkan MK akan menerima pengaduan setelah 22 Mei.

Posting di medsos, apalagi yang hanya berisi statement tanpa disertai bukti, tidak akan berpengaruh terhadap koreksi kecurangan, kecuali mempertahankan imaji dan wacana konstituen. Secara politik mungkin bermanfaat, tapi tidak secara hukum. Padahal untuk menang pemilu, akhirnya tetap jalur hukum (kita tidak bicara kasus kudeta, yang prosesnya dominan politik dan militer).

Menarik yang dilakukan BPN Jateng dengan membuka pos pelaporan kecurangan sehingga aspirasi masyarakat bisa tersalurkan. Ini bagus ditiru BPN di tempat lain, maupun juga TKN.

Intinya, kalau ada pelanggaran termasuk kecurangan, laporkan dan proses secara hukum!

Sumber : Status Facebook Alim

Monday, April 29, 2019 - 10:15
Kategori Rubrik: