Oleh : Suci Handayani
Kerja..kerja dan kerja adalah spirit dasar yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak melantik Kabinet Kerja-nya. Tak butuh waktu lama, seluruh jajaran kementerian segera bekerja keras demi mewujudkan program yang dicanangkan, baik program baru maupun sejumlah program warisan dari pemerintah sebelumnya.
Meskipun disertai sindiran dan kritik mengenai sejumlah pembangunan infrastruktur, toh Jokowi terus melaju, bagaikan anjing menggonggong khafilah berlalu. Tak juga surut melangkah meskipun suara sumbang dari tokoh yang pernah menjadi orang penting di negri ini menghampiri.
Dalam beberapa hari ini, Jokowi meresmikan sejumlah infrastuktur , antara lain meresmikan pengoperasian Jalan Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) Seksi IV (Krian-Mojokerto) sepanjang 18,47 km. Dilanjutkan, selasa kemarin (22/3) meresmikan Jembatan Tayan di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Jembatan yang dibangun sejak 2012 itu diharapkan memperlancar lalulintas orang dan barang dari dan ke empat provinsi di Kalimantan. Jembatan Tayan tersebut menjadi penting bagi daerah karena mampu memberikan pengaruh dibidang ekonomi juga pariwisata, tak heran jika ditunggu lama oleh warga dan pemda setempat.
Patahkan Kritikan SBY
Berkaitan dengan SBY, secara halus, Jokowi kembali mematahkan kritikan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan pemerintah jangan memaksakan membangun infrastruktur jika perekonomian sedang sulit. Apalagi jika pada akhirnya bantuan atau subsidi kepada rakyat menjadi korbannya.
Jokowi menjungkir balikkan logika yang digunakan SBY. Jika SBY berpikir saat perekonomian sulit, negara jangan melakukan pemaksaan pembangunan infrastuktur, tetapi justru Jokowi terus mengenjot pembangunan infrastruktur tersebut.
Jokowi menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur sudah menjadi kewajiban (pemerintah), baik pembangunan jalan tol, bandara maupun pelabuhan harus dipercepat. Justru dengan mempercepat pembangunan infrastruktur , perekonomian negara akan membaik karena dengan ketersediaan infrastuktur yang memadai akan menarik minat investasi dari dalam dan luar negeri. Jokowi mengunakan logika sederhana, dengan infrastruktur yang memadai maka mobilisasi orang, barang jasa akan lebih cepat. Dampak dari percepatan tersebut tentu saja ongkos transportasi dan logistik akan murah. Sehingga akan mendorong harga komoditas, barang dan harga produk menjadi murah. Mau tidak mau akhirnya masyarakatlah yang akan merasakan keuntungan dari harga yang murah dan terjangkau.
Salah satu contoh kemudahan mobilisasi orang , barang dan jasa adalah, seperti yang diberitakan media, sebelum Jembatan Tayan dibangun, mobil dari Kalimantan Barat yang hendak ke Kalimantan Tengah, atau sebaliknya, harus naik kapal feri dan membutuhkan sekurang-kurangnya waktu tiga jam untuk naik dan turun. Tetapi dengan jembatan tayan, hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit dan hemat ongkos penyeberangan.
Bukti bahwa pemerintah tidak Jawa Sentris
Jembatan Tayan salah satu bukti bahwa pemerintahan Jokowi tidak jawa sentris. Jawa bukan prioritas utama bagi sejumlah perencanaan pembangunan terutama bagi pembangunan infrastruktur. Bukan rahasia lagi, jika selama ini ada ketimpangan pembangunan di Indonesia. Prioritas pembangunan lebih banyak dialokasikan ke jawa sementara untuk luar jawa seperti Indonesia timur , papua, belum mendapatkan alokasi yang layak.
Jokowi perlahan akan mematahkan anggapan miring masyarakat dan menumbuhkan harapan masyarakat terutama yang tinggal di luar jawa. Pemerataan pembangunan infrastruktur terus dilakukan demi menekan kesenjangan antara jawa dan luar jawa. Bahkan pembangunan wilayah perbatasan terus menjadi prioritas.
Jika semua sesuai yang direncanakan Kabinet Kerja Jokowi, kedepannya tidaklah heran jika sebagian besar wilayah di tanah air sudah merasakan pemerataan pembangunan.
Maka, sudahlah tepat jika pembangunan infrastruktur masih harus berlanjut. **(ak)
Sumber tulisan : kompasiana.com
Sumber foto:news.okezone.com
Comment