Jawaban untuk Kaum Nyinyir tentang Freeport

Oleh: Aldie Al Kaezzar

 

T : Harusnya 2021 bisa dapet gratis.
J : Dalam Kontrak Karya disebut jelas kalau kontrak berakhir, semua aset yg ada di tambang akan ditawarkan ke negara. Artinya Indonesia tetap harus beli aset tersebut kalau mau pakai.

T : Ya udah ga usah beli aja, kan ga wajib.
J : Kalau Indonesia tidak beli, maka PT. Freport Indonesia (PTFI) diberi waktu setahun untuk memindahkan semua aset.

 

 

T : Nah berarti bisa kan dapet gratis?
J : Bisa. Tapi coba dipikir secara menyeluruh. Kalau kontrak dihentikan, artinya sudah harus dilakukan pengurangan produksi, otomatis ada pengurangan karyawan sampai 2021, lalu dari 2021-2022, PTFI harus "beres2" area tambang pindahkan semua aset/alat produksi. Tidak ada produksi, tidak ada lapangan kerja.

Tahun 2023, investor baru akan masuk dan membuat studi untuk membangun fasilitas produksi yg baru. Setelah dibeli, alat2 akan dipasang dan diuji coba. Ini bisa memakan waktu 3-5 tahun apalagi lokasinya sulit, di atas gunung.

Artinya, dari tahun 2019-2025, 6 tahun akan membuat puluhan ribu tenaga kerja menganggur karena tambang Grassberg tidak ada produksi. Itu kalau semua lancar 3 tahun bangun fasilitas baru, prakteknya sangat mungkin mundur. Lalu siapa yg mau bertanggung jawab atas nasib mereka? Siap tanggung jawab dengan potensi meningkatnya konflik sosial karena meningkatnya pengangguran dan kemiskinan? Ini konsekuensi dari gratis. Siap bertaruh?

T : Tapi belinya pake utang, apalagi global bond (surat utang global) bisa dibeli pihak manapun.
J : Lebih baik begitu daripada pakai pinjaman dalam negeri atau menerbitkan domestik bond yg cuma bisa dipasarkan dalam negeri.

Pembelian saham PTFI seperti ini perlu dolar. Kalau kita pakai dolar dalam negeri (entah dari pinjaman bank dalam negeri atau dr pembeli surat utang dalam negeri) nanti semakin banyak dolar yg harus keluar, nilai tukar Rupiah malah semakin rentan karena persediaan dolar dalam negeri berkurang. Lebih baik pakai "duit asing" untuk membeli saham "punya asing".

T : Tapi surat utangnya bisa dibeli asing termasuk induk Freeportnya sendiri di USA.
J : Malah bagus kalau mereka mau beli surat utangnya Inalum, itu artinya secara tidak langsung Freeport sendiri yg membiayai pembelian saham untuk Inalum.

T : Artinya mereka tetap berkuasa dong, Inalum jadi kaya boneka doang?
J : Membeli surat utang yg dikeluarkan Inalum tidak berarti memiliki sahamnya Inalum. Beda jauh.

Surat utang itu kasarnya cuma bukti kalau Inalum pinjam duit si pembeli surat dan akan dikembalikan nanti tapi disertai imbalan sekian persen. Itu saja.

Duit dari penjualan surat utang ini bisa dimanfaatkan untuk apa saja, seperti membeli alat produksi, membeli tanah atau investasi lain. Dalam hal ini, Inalum memakai untuk membeli saham.

Jadi walaupun Freeport USA membeli semua surat utang, mereka tetap tidak bisa mengatur kebijakan Inalum soal PTFI. Kalau mau mengatur PTFI, yg harus dibeli adalah saham PTFI. Dan itu yg dilakukan Jokowi melalui Inalum. Membeli saham PTFInya, bukan surat utangnya.

T : Inalum jd harus bayar 1.7 T/tahun karena nerbitin surat utang ini gimana tuh?
J : Tahun 2017 lalu, laba bersih Inalum itu sampai 1.5 T. Itu sebelum mereka memiliki PTFI yg keuntungan tiap tahunnya mencapai 29 T. Pahitnya, kalau keuntungan dr PTFI berhasil menyumbang 0.5 T saja, itu sudah cukup untuk menutup kewajiban Inalum kan?

T : Gw bisa nyinyir apalagi ya?
J : Boikot produk China aja gih...

 

(Sumber: Facebook Aldie Al Kaezzar)

Saturday, December 22, 2018 - 17:15
Kategori Rubrik: