Pertama, Proyek Tanggul Laut.
Loh, itu kan proyek lama. Iya, memang sudah lama. Dulu namanya proyek JCDS (Jakarta Coastal Defence Strategy), sekarang NCICD (National Capital Integrated Coastal Development) atau PTPIN (Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara). Tanggul laut jelas sekali terkait solusi banjir Jakarta. Nah, pada era Jokowi inilah proyek tanggul laut dimasukkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Artinya, sekarang proyek ini mendapat prioritas utama.
Sebagai PSN, tentu saja ada ruang gerak lebih untuk mendapat dukungan finansial dan politik. Saat ini pusat pun sudah mengambil alih wewenang proyek reklamasi yg sempat mengiringi wacana NCICD. Selain itu pusat jg memberikan desain alternatif yg bukan berupa konstruksi di tengah laut sebagai jawaban atas masukan terkait penanggulangan yg lebih ramah lingkungan dan sosial.
Bukankah ini upaya yg perlu diapresiasi?
Kedua, Sistem Pengolahan Limbah Jakarta (JSS – Jakarta Sewerage System)
Sampah jelas masalah yg tidak bisa dipisahkan dari banjir. Dan pembuatan sistem pengolah limbah terpusat diharapkan dapat mengurai pernasalahan sampah di ibukota Seringkali banjir terjadi karena “didukung” oleh tercemarnya sungai.
JSS sebagai solusi yg tidak terpisahkan dari NCICD ini nantinya akan membagi Jakarta menjadi 15 zona pelayanan. Proyek ini rencananya akan menyalurkan sampah rumah tangga melalui pipa ke instalasi pengolah sebelum bisa dibuang ke kali/sungai. Menjaga kebersihan sungai ini sangat penting sebab tingkat kesuksesan NCICD nanti jg tergantung pada kualitas kebersihan sungai2 di Jakarta.
Dan ya, proyek inipun dimasukkan oleh pak Jokowi sebagai PSN agar mendapat prioritas.
Ketiga, Pembangunan Bendungan Sukamahi dan Ciawi
Dulu saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI pada Jan 2014, Jokowi pernah mengadakan rakor dengan Gubernur Jabar Aher dan KemenPU tentang pembangunan 2 waduk di Jabar sebagai bagian dari solusi pencegahan banjir Jakarta. Lokasinya di Sukamahi, Cikarang dan Ciawi, Bogor dan biaya akan ditanggung Pemprov DKI.
Tapi waktu itu, eksekusi terbentur birokrasi karena sulit bagi Pemprov DKI membeli lahan di luar wilayahnya. Akhirnya rencana sempat mandek. Namun karena, lagi2, kedua proyek tersebut sekarang sudah masuk ke dalam PSN, maka saat ini pembebasan lahan bisa dilakukan lewat LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara) di bawah Kemenkeu. Sementara pembangunan dua bendungan kering pertama di Indonesia ini nantinya dibiayai KemenPUPR.
Itu beberapa contoh bagaimana wewenang pusat “dimainkan” Jokowi untuk menanggulangi banjir Jakarta. 4 dari 55 proyek tambahan dalam PSN adalah terkait solusi banjir Jakarta. Presiden, sebagai mantan Gubernur DKI tidak tinggal diam melihat masalah banjir DKI.
Jadi, kalau ada yg menyindir entah itu pegiat sosmed, pensiunan militer, atau siapapun dia, termasuk pak HNW, mungkin ini agak telat. Karena usaha tersebut ternyata sudah dilakukan bahkan sebelum mereka bertanya. Tapi bisa dimaklumi karena sebagai anggota DPR mungkin pak HNW sangat sibuk mengawasi kerja presiden.
Eh, tapi presidennya kan Jokowi. Kalau begitu selama ini bapak ngawasin siapa?
Sumber : Status Facebook Aldie El Kaezzar
Comment