Jasa Habibie

ilustrasi

Oleh : Maulana Van Paray

B.J. Habibie tampil menjadi presiden ke-3 RI sbg konsekuensi dari berhentinya Soeharto dari jabatan presiden scr sepihak (declare) pd tgl 21 Mei 1998. Merujuk teori transisi menuju demokrasi Samuel Huntington, pengalihan kekuasaan kepada Habibie menunjukkan bahwa transisi menuju demokrasi di Indonesia menganut pola unperfect replacement krn pergantian kekuasaan dilakukan di dlm tubuh rezim itu sendiri, tdk diserahkan kpd kelompok oposisi.

Utk membangun legitimasinya, maka Presiden Habibie melakukan liberalisasi politik yg mana salah satu kebijakan politik yang ditempuhnya adl melakukan pembaharuan thd 5 UU Politik Orde Baru yaitu : UU No. 1/1985 ttg Pemilu; UU No.2/1985 ttg Susduk MPR, DPR, DPRD; UU No.3/1985 ttg Parpol dan Golkar; UU No.5/1985 ttg Referendum dan UU No.8/1985 ttg Ormas.

Kelima UU Politik tsb diperbaharui dg menerbitkan 3 UU Politik baru dan 2 PP yaitu : UU No. 2/1999 ttg Parpol; UU No. 3/1999 ttg Pemilu; UU No. 4 ttg Susduk MPR, DPR, DPRD; serta PP No. 5 dan PP No.12 tahun 1999 ttg Netralitas PNS dari Parpol.
Secara garis besar, paket UU Politik yg baru tsb mengandung kebijakan dikembangkannya sistem multi partai, penerapan prinsip keadilan dan persamaan di dpn hukum bagi parpol, sistem pemilu yg dimodifikasi, organisasi penyelenggara pemilu yang independen, rekomposisi dan refungsi lembaga perwakilan/permusyawaratan, dan netralitas birokrasi dari parpol.

Kebijakan liberalisasi politik yg kemudian diperluas dg melakukan upaya demokratisasi melalui penyelenggaraan pemilu 1999 tsb dpt dikatakan sbg fase instalasi demokrasi utk menghasilkan pemerintahan baru yg legitimate dan diharapkan mampu membawa negara ini ke arah konsolidasi demokrasi bkn kembali ke otoritarian.

Nah, sekarang kita bs menilai apakah saat ini kita sdh berada pada fase konsolidasi demokrasi atau justru kembali ke otoritarianisme.

Beruntunglah sy karna berkesempatan menelaah kebijakan politik pak Habibie kala itu. Dimana pun fase kita sekarang ini, sy berpandangan bahwa Presiden Ke-3 RI layak disebut sbg Bapak Demokrasi krn beliaulah yg melakukan liberalisasi politik dengan melakukan pembaharuan politik atas 5 paket UU politik orde baru yg hegemonik dan sophisticated.

#presidenhabibie
#bapakdemokrasi
#indonesiberduka

Sumber : Status Facebook Maulana Van Paray

Thursday, September 12, 2019 - 22:00
Kategori Rubrik: