Ruang Publik Perempuan
Konsistensi perempuan dalam membangun demokrasi sangat besar. Jakarta harus menjadi penggerak utama bagi kaum perempuan agar semakin berdaya dalam membangun ruang publik berdemokrasi. Pemimpin baru Jakarta bisa merefleksikan survei yang dilakukan oleh Grant Thornton (2016) yang menunjukkan bertambahnya posisi senior pada perusahaan di dunia yang diisi oleh perempuan.
Secara global, Eropa Timur menjadi kawasan yang memberikan kesempatan kepada perempuan memimpin dalam sebuah perusahaan, yaitu 35 persen. Secara mengejutkan, kawasan Asia Tenggara menempati posisi kedua di dunia yang memberikan posisi tinggi dalam sebuah perusahaan kepada perempuan, yaitu 34 persen.
Berdasarkan hitungan negara, Rusia menjadi negara dengan persentase tertinggi yang memberikan posisi tinggi di perusahaan kepada perempuan, yaitu 45 persen. Berikutnya disusul oleh Filipina dan Lithuania dengan 39 persen, Estonia dan Thailand dengan 37 persen. Untuk Indonesia sendiri, 36 persen posisi senior di perusahaan dipegang oleh perempuan.
Tren global menunjukkan negara-negara berkembang mengungguli negara maju dalam hal keragaman kepemimpinan di dunia bisnis. Survei tersebut menunjukkan sebesar 20 persen posisi General Manager atau Office Manager dikendalikan oleh perempuan. Namun tak sedikit perempuan yang memegang posisi lebih penting, seperti CEO dengan angka 17 persen, direktur sebesar 10 persen, Chief Financial Officer (CFO) sebanyak tujuh persen, dan Chief Operating Officer (COO) sebanyak tiga persen.
Tingginya kenaikan peran perempuan di ruang publik, terlebih dalam ruang dunia bisnis, menjadi indikasi kuat ihwal peran penting perempuan dalam berdemokrasi. Perempuan bukanlah sebatas pelengkap, karena suara dalam Pilkada DKI Jakarta saja yang tertinggi. Kesadaran dalam berpolitik dan berekonomi yang begitu tinggi harus disambut baik oleh Anies-Sandi. Banyak korban kekerasan perempuan, khususnya perempuan buruh pabrik dan perempuan di pinggiran Jakarta. Mereka semua adalah anak bangsa, harus mendapatkan haknya secara layak.
Jakarta Masa Depan
Anies-Sandi menjadi harapan baru untuk Jakarta masa depan. Data dari Komnas Perempuan 2017 dan suervei Grant Thornton 2016 menjadi bukti nyata bahwa pemerintah DKI Jakarta harus memperhatikan persoalan perempuan. Jika kita membaca ulang janji Anis-Sandi ketika Pilkada lalu, ada beberapa program yang ditawarkan seperti; mendukung partisipasi perempuan dalam meningkatkan perekonomian, mendukung inisiasi menyusu dini dan ASI ekslusif dan melindungi perempuan dan anak anak dari pelecehan, kekerasan dan diskriminasi serta perdagangan manusia.
Janji-janji ini jangan hanya di atas kertas. Karena partisipasi politik perempuan di Jakarta sudah meruntuhkan tesis ilmuan politik Morris Rosenberg terkait apatisme dalam aktivitas politik. Pertama, aktivitas politik merupakan ancaman terhadap berbagai aspek kehidupan. Di sini, perempuan justru melihat aktivitas politik sebagai peluang untuk membangun kehidupannya, karena jalan politik adalah jalan konstitusional dalam berdemokrasi.
Kedua, aktivitas politik adalah kerja yang sia-sia. Para perempuan Jakarta justru melakukan aktivitas politik untuk membangun kemanfaatan dan pemberdayaan. Ini sangat nyata dan sudah dibuktikan dalam berbagai program yang dirasakan kaum perempuan.
Ketiga, ketiadaan faktor untuk “memicu diri dalam bertindak” atau disebut “perangsang politik”. Perempuan sudah sadar diri dan terus bertindak melakukan kerja-kerja politik dalam rangka ikut serta menentukan arah demokrasi di Jakarta.
Dari sini, perempuan di Jakarta mempunyai andil besar dalam demokrasi Jakarta. Jangan sampai Anies-Sandi mengkhianati perempuan Jakarta, karena itu berarti mengakhiri khittah berpolitik dan bernegara, yakni melayani warga negara tanpa terkecuali, termasuk juga perempuan.
Sumber : Geotimes
Comment