Jangan Biarkan Kelompok Intoleran Merajalela

Oleh: Rudi S Kamri

 

Rasa di dada saya bergemuruh bergejolak membaca Berita Acara di RW 06 Bumi Anugerah Sejahtera Tangerang. Entah kapan surat edaran ini dibuat dan apakah masin berlaku sampai saat ini. Masih berlaku atau tidak aturan konyol itu setidaknya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kelompok intoleran berpotensi semakin merajalela di negeri ini. Mereka seolah tidak hidup di negara Pancasila yang penduduknya beragam suku, agama dan warna kulitnya. Kelompok seperti mereka selayaknya hidup di Afghanistan atau negara Islam lainnya.

Kalau saja The Founding Fathers bangsa ini melihat kelakuan rasis mereka, saya yakin mereka akan menangis. Ki Bagus Hadikusumo, KH Hasyim Asy'ari dan tokoh Islam moderat lainnya yang gigih mempertahankan keberagaman negeri ini pasti akan kecewa berat melihat kelakuan picik mereka.

 

Islam menjadi agama mayoritas di negeri ini adalah kenyataan sejarah. Namun sikap kebangsaan dan kebhinekaan seharusnya ditunjukkan oleh kita, kaum mayoritas. Menjadi mayoritas bukan berarti bisa semena-mena berbuat apa saja kepada saudara sebangsa yang kebetulan berbeda agama. Kaum mayoritas seharusnya menjadi payung pelindung bagi kaum minoritas. Tidak ada alasan sedikitpun kaum mayoritas harus merasa terancam dengan keberadaan kaum minoritas.

Rasa tenggang rasa atau empati rupanya sudah mati di hati kelompok intoleran itu. Mereka tidak mau mengerti bagaimana perasaan kaum minoritas harus tertekan dengan kelakuan buruk mereka. Setiap hari kaum minoritas harus terpaksa mendengar adzan dari speaker masjid lima kali yang memekakkan telinga tanpa ada ruang bagi mereka untuk protes. Tapi ketidakberdayaan kaum minoritas ternyata dimanfaatkan kelompok intoleran untuk semakin menindas mereka dengan aturan-aturan yang tidak adil bagi mereka. Bahkan orang matipun harus dipermasalahkan oleh kelompok intoleran tersebut. Miris.

Kenapa mereka begitu jumawa dan semakin merajalela ? Menurut saya karena ada pembiaran dari otoritas Pemerintah Daerah setempat. Ajaran radikalisme agama yang di luar kewajaran rupanya sudah menyelusup di balik meja para birokrat dan aparat keamanan setempat. Sehingga aparat daerah tutup mata dan dengan sengaja melakukan pembiaran kelakuan liar kaum intoleran. 

Pemerintah Pusat harus bertindak cepat. Aparat keamanan tidak boleh terlalu lama membiarkan hal ini. Penegakan hukum dan aturan harus tegas dilaksanakan. Semua warga negara apapun etnis dan agamanya tidak boleh diperlakukan diskriminatif. Pemerintah tidak boleh abai menjaga hak dan kewajiban warganya apapun etnis dan agamanya. Negara harus hadir menjaga kebebasan warganya untuk menjalankan ibadah agamanya.

Menurut data dari sahabat saya yang anggota DPR-RI, saat ini di sekitar Jobodetabek saja ada 97 perumahan yang berbasis syariah. Kaum intoleran ini leluasa mengcluster mereka dalam kelompok sewarna dan mengharamkan warna lain ada di antara mereka. Hal ini tidak bisa dibiarkan berkelanjutan. Pemerintah Pusat harus tegas menegur Kepala Daerah yang melakukan pembiaran fenomena ini. Kalau tidak segera ditindak, bibit-bibit radikalisme agama akan semakin subur dan tidak terbendung.

Negeri seperti apa yang akan kita wariskan ke anak cucu kita, tergantung keberanian kita untuk bersikap dan bertindak tegas menyelamatkan negeri ini dari kangkangan kaum intoleran. Jangan sampai kita terlambat bertindak dan akan terjadi: "obat datang, nyawa keburu melayang".

Pak Jokowi, saya menunggu ketegasan Anda !!!

 

(Sumber: Facebook Rudi S Kamri)

Tuesday, December 10, 2019 - 15:00
Kategori Rubrik: