Jangan Biarkan Jokowi Berjalan Sendiri

Oleh : Rudi S Kamri

Tidak terasa 2019 Sudah di ambang pintu. Tanggal 17 April tahun depan masa depan negeri ini akan dipertaruhkan. Apakah tetap berjalan 'on the track' seperti saat ini ataukah akan 'set-back' kembali seperti masa lalu dimana negara ini dikelola oleh kaum lapar kuasa yang membiarkan penjarah merajalela.

Kita pernah mengalami masa-masa suram pasca reformasi, saat Habibie yang telah meletakkan dasar era demokratisasi pengelolaan pemerintahan digergaji oleh kaum politisi, hanya karena dianggap bagian dari orde baru. Pasca era kepresidenan Habibie setidaknya sampai tahun 2014, negeri ini serasa dikelola ala kadarnya. Bahkan satu dekade kepemimpinan Presiden sebelum ini, negeri ini serasa berjalan dengan sistem 'auto-pilot'. Birokrasi berjalan apa adanya, mafia perijinan dan mafia peradilan merajalela, mafia minyak seakan selalu lapar dahaga. Yang terjadi, ratusan proyek raksasa bernilai ratusan triliun rupiah akhirnya mangkrak dimana-mana. Proyek Hambalang salah satu contohnya.

Semua mafia minyak disikat, mafia perijinan diembat dan pembangunan infrastruktur diperkuat. Mafia penjarah lautan ditenggelamkan. Daerah terpencil diperhatikan. Dan untuk pertama kali pembangunan tanah Papua dan daerah pinggiran lainnya diprioritaskan. Mereka dilepaskan dari belenggu kegelapan. Listrik menyala ke seluruh pelosok desa. Harga BBM sama merata di seluruh Indonesia. Akses jalan terpencil dibangun dimana-mana. Untuk pertama kalinya, kita merasa bangga menjadi Satu Indonesia.

Membangun negeri yang sekian dekade salah urus, tentu tidak mudah. Perlu perjuangan yang tak kenal lelah. Waktu 5 tahun tidak akan cukup. Meskipun Jokowi telah sukses meletakkan fondasi pembangunan di semua lini. Namun harus diakui banyak sendi pembangunan yang belum tuntas diselesaikan Jokowi. Contohnya pembangunan SDM belum kelar tuntas. Kemudahan perijinan masih hebat di tingkat Pusat, tapi di daerah masih banyak kelambanan birokrasi yang harus disikat dan dipercepat.

Sistem demokrasi yang kita terapkan menjadi salah satu kendala. Banyak kepala daerah yang bebal dan hanya asyik mengumpulkan dana Pilkada. Sering Gubernur yang seharusnya menjadi wakil pemerintah pusat di daerah tidak sinkron berjalan sesuai arahan. Bahkan ada yang punya agenda berbeda. Contohnya DKI JAKARTA. Secara terang benderang Sang Wakil Gubernur menunjukkan pembangkangan dan menyalahi etika tata negara. Dia bersikap seperti oposisi jalanan. Dan semua pernyataan yang keluar dari mulutnya penuh perlawanan dan kekurang-ajaran. Pemerintah Pusat harus berani menegur keras sebagai pelajaran. Dan kalau melihat fenomena seperti ini, Mendagri hanya diam, itu sikap yang mengherankan.

Birokrasi di sekitar Presiden itu menjadi PR besar bagi Jokowi di masa depan. Sebagian besar mereka tidak mempunyai kemampuan komunikasi publik yang bisa diandalkan. Sehingga sering mereka bersikap seperti pemadam kebakaran. Sehingga untuk beberapa kasus mereka seperti menjadi bulan-bulanan. Contoh sepele kasus KTP yang tercecer di Bogor. Karena salah menyikapi strategi dalam memberikan informasi, masalah sepele ini menjadi bola liar. Dan hal ini dengan sukses dimanfaatkan oleh kaum oposisi untuk menyerang secara brutal. Juga kasus gaji Dewan Pengarah BPIP. Juru bicara negara seakan tidak siap menghadapi serangan membabi buta dari kubu oposisi dan media.

Ini menjadi pelajaran berharga bagi Jokowi agar ke depan memilih pembantu yang cakap berkomunikasi. Dan harus dipilih figur ahli strategi komunikasi yang menyadari bahwa dalam perang informasi di era digital dan mileneal berlaku : Pertahanan Terbaik adalah Menyerang !!! Jangan semua masalah, Jokowi yang harus memberikan klarifikasi. Di sisi ini Jokowi harus mulai berbenah diri.

Partai-partai pendukung Jokowi pun setali tiga uang. Di saat kritis di tahun politis, mereka tidak terlihat kukuh membentengi Jokowi. Mereka tidak menyadari nasib elektabilitas partai-partai pendukung Jokowi pada Pileg 2019 sangat tergantung kesuksesan kinerja Jokowi. Seharusnya mereka kompak memasang pagar betis untuk melindungi Jokowi. Tapi yang terlihat saat ini sebagian besar mereka malah asyik sibuk mematut diri untuk mencalonkan diri jadi Cawapres Jokowi.

Andalan utama untuk bisa memuluskan Jokowi menuntaskan pembangunan Indonesia dalam satu dekade ini ada di bahu militansi kaum relawan. Saat ini ratusan organisasi relawan Jokowi berserak di berbagai penjuru negeri. Mereka terlihat semangat, gigih dan gebyar mendukung Jokowi. Cuma satu hal yang harus dilakukan oleh mereka yaitu melepaskan ego pribadi dan organisasi untuk mau melebur diri. Bukan harus menjadi satu lembaga atau organisasi, tapi setidaknya mereka mau duduk bersama untuk ikhlas hati menyatukan gerak langkah berjuang bersama dalam satu irama.

Kenyataan faktual yang harus kita sadari, secara obyektif Indonesia masih sangat membutuhkan Jokowi. Demi Indonesia yang maju dan sejahtera, kita masih membutuhkan seorang figur pemimpin yang bersih, tulus, visioner dan mumpuni. Dan saat ini kriteria itu ada dalam figur seorang Jokowi. Demi masa depan Indonesia dan anak cucu kita, jangan biarkan negeri ini kembali dikuasai politisi. Mereka sebagian besar rakus kuasa dan tidak punya ketulusan nurani.

Demi Indonesia yang bhinneka tunggal Ika dan NKRI yang menjunjung tinggi keberagaman jangan biarkan Jokowi berjalan seorang diri. Pilihan masa depan Indonesia di tangan kita. Memilih Jokowi tidak sekedar menggunakan hati, tapi juga logika. Percayalah, tanpa Jokowi Indonesia akan nampak berbeda. Kita jangan pernah biarkan mimpi buruk itu menjadi nyata.

Jangan biarkan kelompok Sengkuni yang rakus diri menguasai negeri. Lebih baik kita ikhlaskan saja mereka mati menangisi kegagalan yang akan berulang kembali. Innalilahi......

Salam Satu Indonesia,

 
Sumber : facebook Rudi S Kamri
Thursday, May 31, 2018 - 10:15
Kategori Rubrik: