Jamaah Thawaf Monas Mau Menunaikan Ibadah 2 Tahunan

Ilustrasi

 

Oleh : Fritz Haryadi

Tentu pemerintah wajib fasilitasi. Mosok haji & umroh difasilitasi kok Bid'ah Akbar tidak. Setiap pemeluk agama berhak menjalankan ibid'ah sesuai dengan kepercayaannya. Kita umat muslim juga sudah saatnya bersikap toleran kepada mereka. Bagaimanapun Khawarij juga manusia.

Kantor Kemenag di tiap provinsi wajib membantu persiapan calon jama'ah yang hendak bertolak ke Tanah Pesing, Jakartah al-Munkaromah. Yaitu dengan mengadakan Manasik Bid'atun Akbar. Perlu segera disusun kurikulum pelatihannya, mengingat rangkaian amaliyah Tawaf Monas yang cukup sulit dilakukan jika belum terbiasa. Misalnya mengencingi pohon.

Sanitasi lokasi Tawaf juga wajib direnungkan, sebab kerja saja tidak cukup; harus ada gagasan. Selokan di sekitar lokasi harus ditutupi dengan jaring; pertama untuk mencegah bau, kedua untuk menjaring aspirasi pada saat ada yang buang hajat. Disebut menjaring aspirasi sebab kaum ini biasanya aspirasi yang keluar dari mulutnya tidak beda dengan yang keluar dari duburnya.

Pemerintah juga wajib segera mengambil langkah administratif agar agama baru ini bisa segera terdaftar di KTP. Memang ada kerancuan dalam penamaan agama ini, namun seyogyanya bisa ditawarkan solusi. Selain Khawarij, bisa dirempuqkan alternatif lain melalui forum Istinja' Ulamak IV, misalnya bisa dinamai Majusi. Ini ditilik dari qiblat mereka yaitu tugu Monas yang menyerupai menara dengan api berkobar di puncaknya. Man tasyabbaha bi qaumin, fa huwa minhum.

Sebagai penutup, wajib direnungkan penyematan gelar untuk jama'ah Tawaf Monas setelah selesai menunaikan ibid'ah ini. Selama ini mereka tampaknya cukup puas dengan gelar "Alumni", namun istilah itu terlalu kebarat-baratan, berasal dari bahasa Latin liberal sekuler kafir terkutuk. Bisa diusulkan alternatif yang lebih cocok, misalnya Asmuni.

Jokower Paling Brutal se-Kawasan Indonesia Timur

Sumber : Status Facebook Fritz Haryadi

Wednesday, November 28, 2018 - 11:15
Kategori Rubrik: