Jaksa Ragu Dalam Mendakwa Ahok

Oleh : Komkil

Jika gelar persidangan terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau akrab dipanggil Ahok, yang didakwa menodai agama dinilai penuh kejanggalan, tentunya ada persoalan yang melatar belakanginya. Pertama ketika gelar perkara di Bareskrim Polri dari ke 9 ahli pidana, 6 ahli mengatakan tidak ada unsur Pidana. Dan kedua dari 14 Jaksa yang menyusun dakwaan 10 Jaksa menyatakan tidak memenuhi unsur perbuatan Pidana. Demikian ungkap I Wayan Sudirta, salah satu anggota Tim Pembela Bhineka Tunggal Ika BTP.

Melengkapi pendapat I Wayan Sudirta, yang juga anggota Tim Pembela Bhineka Tunggal Ika BTP lainnya Humprey Jemat mengatakan kejanggalan tersebut bisa terlihat dari 13 saksi fakta dan ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan. “Semua saksi fakta mengatakan bahwa mereka hanya melihat rekaman video yang hanya sekian belas detik dari rekaman video yang durasinya 1 jam 48 menit. Ditambah ahli yang juga adalah pelapor, padahal ahli harus netral dan objektif,” ujarnya.

Pernyataan dua anggota Tim Pembela Bhineka Tunggal Ika BTP ini disampaikan dalam jumpa pers Rabu, 15 Maret 2017, di Cemara 19, Jakarta Pusat. Di acara ini juga menghadirkan 3 saksi fakta yang dikenal orang yang mengetahui dari dekat siapa Basuki Tjahaja Purnama.

Mereka adalah Juhri, mantan Ketua Panwas kabupaten Bangka Blitung, Suyanto, mantan sopir Basuki dan teman kecil Basuki Tjahaja Purnama, Fajrun.

Wayan Sudirta menambahkan apa yang disampaikan oleh ahli pidana Prof. Edward dalam persidangan kemarin, bahwa dakwaan alternatif yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalah gambaran dari keraguan JPU dalam mendakwa Basuki, ini juga merupakan indikasi lainnya tentang kejanggalan dalam persidangan yang mendakwa Basuki menodai agama.

Kejanggalan lain diungkap oleh Humprey, soal ditolaknya ahli pidana Prof.Edward yang seharusnya menjadi ahli dari pihak JPU. Yang pada akhirnya dihadirkan sebagai ahli oleh pihak Tim Pembela Bhineka Tunggal BTP. “Ahli mengatakan bahwa saksi fakta adalah mereka yang melihat, mendengarkan dan hadir di tempat kejadian suatu perkara. Sementara saksi fakta yang dihadirkan adalah mereka yang katanya katanya. Dan ahli yang memberikan pendapatnya adalah ahli yang melaporkan terdakwa, padahal ahli harus objektif dan netral seusai dengan bidang keahliannya.”

Keraguan dalam menyusun dakwaan oleh JPU dengan memilih pasal alternatif sebagaimana disampaikan oleh ahli pidana Prof Edward, dalam persidangan kemarin. Menurut Wayan Sudirta seharusnya Hakim membebaskan terdakwa demi hukum, “ini semua mengacu kepada adagium hukum yang kita yakini bersama sebagai penegak hukum, lebih baik membebaskan seratus orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.”

I Wayan Sudirta dan Humprey Jemat sepakat jika digelarnya persidangan yang mengadili terdakwa Basuki Tjahaja Purnama dengan dakwaan menodai agama, tidak terlepas dari tekanan kelompok massa dan penuh rekayasa. Berangkat dari adanya indikasi begitu cepatnya Basuki Tjahaja Purnama di tetapkan sebagai tersangka dan begitu pula dengan digelarnya persidangan yang meningkatkan status Basuki dari tersangka menjadi terdakwa.

“Hanya karena untuk mengakomodir tuntutan sekelompok massa, dan ini seharusnya Hakim memberi putusan bebas terhadap terdakwa. Dan saya percaya akan kredibilitas hakim yang memimpin persidangan dalam kasus penodaan agama ini,” ucap Humprey.

“Kami akan mengungkapkan semua yang kami ketahui dalam proses peradilan ini agar publik tahu, agar menjadi pembelajaran bagi penegak hukum di negeri ini, tentang satu masa dari sebuah peradilan yang penuh rekayasa” demikian imbuh Wayan Sudirta. **

Sumber : jakartaasoy

Thursday, March 16, 2017 - 07:00
Kategori Rubrik: