Jakarta Dikepung Banjir, Ya Salah Siapa Hayoooo

ilustrasi
Oleh : Agung Wibawanto
Banjir Jakarta, tetap saja yang disalahkan Jokowi. Katanya, Jokowi pernah bilang untuk menata Jakarta bisa lebih mudah dari istana (jadi presiden). Memang benar. Bahkan bukan hanya Jakarta, dengan menjadi presiden bisa menata semua daerah, yang tentunya mau ditata. Lho, apa ada daerah yang gak mau ditata pemerintah pusat? Lha, pakai tanya?
Warga Jakarta menjadi korban banjir bahkan lebih besar ketimbang sebelum 2017, ya karena salah kelola. Oleh siapa? Oleh Pemprov DKI yang kursi gubernurnya di balai kota diduduki Anies Bas. Kenapa salah kelola? Karena merasa paling tahu bagaimana menangani Jalarta. Orang "luar" tidak boleh ada yang ikut campur menata ibu kota.
Bahkan Presiden, Men PUPR, Menkeu dan Mensos, jangan ikut campur jika tidak ingin dibilang intervensi dan merecoki kenyamanan Gerombolan Balai Kota yakni Anies, TGUPP, ormas dll. Sekarang menyalahkan Presiden Jokowi karena tidak berhasil membuat Jakarta tidak banjir, meski sudah menjadi presiden? Masih berharap to?
Sudah berapa kali Presiden menginstruksikan melalui Men PUPR untuk menormalisasi sungai, namun hanya diabaikan oleh kepala daerah DKI. Bahkan terang-terangan menolak normalisasi, tetapi akan melakukan naturalisasi. "Jakarta selama ini telah mengambil keputusan yang fatal jika banjir dibuang ke laut melalui gorong-gorong raksasa.'
"Di mana-mana air itu turun masuk ke bumi, jadi akan kita bikin gorong-gorong vertikal. Biarkan sungai apa adanya alami (naturalisasi)." Ini kira-kira konsep bantahan Anies (menolak normalisasi dan kanal raksasa). Jokowi juga pernah ingatkan Anies agar selalu ngecek dan membersihkan gorong-gorong.
Namun Anies sengaja membiarkan PKL berjualan di trotoar dan sampah pun menyumpal. Baik drainase maupun biopori (gorong-gorong vertikal) yang tidak pernah bisa dilakukan secara masif, justru membuat masalah baru jika tersumbat oleh sampah. Air yang maksudnya ingin dimasukkan ke dalam tanah (bumi) tetap akan meluap keluar
Hal ini karena tumpukan sampah dan kapasitas penampungan air yang tidak seberapa. Jika isi kepala (mengikuti istilah Gerung) Anies yang "super canggih" itu tidak sama dengan arahan Pusat, maka ya tidak jalan. Pusat memahami UU OTODA (desentralisasi) di mana kewenangan pusat hanya terbatas pada beberapa urusan saja.
Jadi, jika sudah ingin dibantu dan sudah pula diarahkan Pusat, namun Pemprov DKI tidak mau, terus mau tetap menyalahkan Jokowi sebagai presiden? Apa pendukung Anies (yang menyalahkan Jokowi) menginginkan sikap otoriter presiden? "Ikuti arahan saya, atau anda saya pecat sebagai Gubernur!" Begitu?
Bagi Jokowi atau Mendagri tentu mudah dan tanpa beban memecat Anies, tapi kan harus sesuai aturannya. Yang tidak diinginkan Jokowi adalah mengubah desentralisasi menjadi sentralisasi atau sentralisme (pemusatan kekuasaan). Dan pastinya, sudah tahu sendiri kan jika "disentil" sedikit oleh Pusat maka dikatakan lah dianiaya atau didzolimi.
Kini, Jakarta menerima sendiri apa yang sudah menjadi isi kepala Gubernurnya. Sebagai kepala daerah, Anies sendiri saya kira sedang berpikir keras, bagaimana merangkai kata yang enak dan mudah diterima rakyatnya sehingga tidak menyalahkannya karena banjir. Program normalisasi sudah jelas-jelas dihapus dari RAPBD.
Mesin pompa air tidak terawat karena konsepnya tidak memompa air ke sungai. Satu-satunya yang bisa dilakukan Anies adalah menghimbau rakyatnya agar sabar menunggu banjir surut, dan bersabar pula jika besok akan banjir lagi. Lagi dan lagi... Meski terbukti gagal, masih mau memperpanjang jabatan di DKI, bung Anies? Itu pun jika ada partai yang mengusung. (Awib)
Nb: Btw, boleh gak Mensos blusukan ke wilayah-wilayah korban banjir di Jakarta? Atau tidak perlu bantuan pemerintah pusat? Syukurlah.
Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto
Saturday, February 27, 2021 - 14:30
Kategori Rubrik: