Isu Pengusuran Untuk Menjatuhkan Ahok Adalah Membodohi Rakyat

Oleh : Erizli Jely Bandaro

Seorang teman peneliti masalah sosial di China mengatakan kepada saya bahwa membiarkan rakyat tinggal ditempat kumuh tanpa penataan kawasan yang baik sama buruknya dengan pelanggaran HAM. Lantas mengapa harus menggusur ? Itulah ongkos sosial dan politik yang harus dibayar Pemda dalam rangka menegakan HAM tersebut. Karana kekumuhan bukan hanya merugikan mereka yang ada di wilayah itu tapi juga merugikan orang lain yang ingin hidup berkembang karena sebuah kota metropolitan. Apa jadinya bila begitu besar potensi kota untuk berkembang tapi terjebak stuck karena adanya kekumuhan.

Suka tidak suka , kota metropolis bukan hanya kota yang hidup dari potensi yang ada tapi juga berkembang karena dukungan potensi yang datang dari luar. Ia menjadi magnet bukan hanya bagi daerah sekitarnya tapi juga international. Dengan demikian kota harus di design secara modern dan warganya pun harus menjadi bagian dari warga dunia yang Multiras dan multitalenta, juga Multiklas. Pluralis harus menjadi kekuatan kota untuk saling bersinergi melahirkan peradaban baru yang akan mendorong kota lain menirunya.

Itulah sebabnya jasa terbaik dari Fauzi Wibowo adalah produk PERDA No. 1/2012 yang merupakan visi jakarta 2012-2030. Ini sangat fenomenal karena perencanaannya melibatkan ahli dari dalam dan luar negeri serta biaya yang tentu tidak murah untuk melahirkan Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW) berkelas dunia.Juga RTRW ini dilengkapi dengan SOP yang didukung dengan Pergub dan kepres sehingga siapapun gubernur terpilih akan bisa melaksanakannya, tanpa harus bermasalah dengan hukum.

Ahok hanya melaksanakan RTRW itu dengan disiplin tinggi sesuai dengan tahapan dan SOP yang ada. Kalau sampai bersinggungan dengan publik yang menolak penggusuran maka itu memang ongkos sosial yang harus dibayar agar visi jakarta 2012-2030 yang diamanahkan oleh Perda dapat bergerak sesuai dengan target bahwa tahun 2030 jakarta akan jadi kota berkelas dunia. Jadi kalau ada paslon yang menjadikan isu penggusuran untuk menjatuhkan citra Ahok maka itu hanya cara untuk menang dengan cara populis, yang tentu membodohi rakyat.

Saran saya agar Paslon lebih focus bagaimana melaksanakan Visi jakarta 2030 dengan keterbatasan APBD dan upaya melakukan sinergi dengan dunia usaha agar jakarta bisa berkembang secara kapitalis tanpa menghilangkan prinsip humanistik. Tanpa konsep humanistik kapitalis, jakarta yang tak punya SDA tak akan bisa menjadi kota mandiri kecuali menjadi beban sosial bagi Pemerintah pusat dan kota urban yang kumuh , yang hanya akan menjadi pemicu terjadinya instabilitas nasional.**

Sumber : facebook Erizeli Jely Bandaro

Thursday, March 9, 2017 - 09:15
Kategori Rubrik: