Isu Papua yang Selalu Menjadi Komoditi Politik Untuk Menyerang Jokowi (1)

Ilustrasi
Oleh : Agung Wibawanto
Sejak lama, masalah Papua menjadi isu sensitif bagi Indonesia. Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 27 Desember 1949 menghasilkan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Namun, KMB juga menyisakan masalah belum tuntas, yakni mengenai status Papua atau Irian Barat. Persoalan ini seolah menjadi bom waktu bagi Indonesia -juga rakyat Papua sendiri- di kemudian hari.
Baik Indonesia maupun Belanda sama-sama ngotot merasa lebih berhak atas tanah Papua Barat. Bagi Belanda, Papua bagian barat, atau yang mereka sebut Netherlands New Guinea, bukanlah bagian dari kesatuan wilayah yang harus dikembalikan kepada Indonesia. Salah satu alasan Belanda adalah karena orang-orang asli Papua memiliki perbedaan etnis dan ras dengan masyarakat Indonesia pada umumnya.
Maka dari itu, mereka ingin menjadikan Papua bagian barat sebagai negara tersendiri di bawah naungan Kerajaan Belanda. Nugroho Notosusanto dalam Sedjarah Operasi-operasi Pembebasan Irian Barat (1971) menyebutkan bahwa pada 2 Januari 1962, melalui Keputusan Presiden Nomor 1/1962, Presiden Sukarno membentuk Komando Mandala untuk merebut Papua. Mayor Jenderal Soeharto ditunjuk jadi komandan operasi militer ini.
Situasi ini membuat Belanda tertekan dan terpaksa bersedia berunding lagi dengan Indonesia. Hasilnya, pada 15 Agustus 1962, disepakati Perjanjian New York yang menyatakan bahwa Belanda akan menyerahkan kekuasaannya atas Papua kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Perjanjian New York mensyaratkan Indonesia melaksanakan suatu Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).
Rakyat Papua bagian barat akan memutuskan sendiri apakah bersedia menjadi bagian dari Indonesia atau tidak. Batas waktu pelaksanaan Pepera ditetapkan sampai akhir 1969 dengan PBB sebagai pengawasnya. Akhirnya, pada 1 Oktober 1962 Belanda menyerahkan otoritas administrasi Papua kepada UNTEA. Lalu, tanggal 31 Desember 1962, bendera Belanda resmi diturunkan dan digantikan dengan bendera Merah Putih.
OPM sendiri sudah ada sejak 1965 bertujuan Papua Merdeka. Pada 1 Juli 1971, Nicolas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan pernah memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun gerakan ini hanya seumur jagung karena segera ditumpas pemerintah Soeharto. 1982 didirikan Dewan Revolusioner OPM dengan tujuan sama.
DR OPM juga menggunakan strategi lain dengan meminta dukungan dari masyarakat dunia internasional (Dasman Djalaluddin, Papua news). Munculnya gerakan perlawanan OPM terutama di era orde baru lebih disebabkan dengan ketidakadilan serta tidak meratanya kesejahteraan yang dirasakan rakyat Papua ketika itu. Pembangunan masa orba lebih menekankan kepada Jawa Sentris.
Dan melupakan daerah-daerah lain terutama Indonesia Timur, khususnya Papua (dulu Irian Barat, sebelum diganti menjadi Irian Jaya oleh regim Suharto). Terlebih di tanah Papua terdapat tambang emas terbesar dunia yang dikuasai asing, sementara kehidupan masyarakat sekitar sangat miskin, tidak mendapat apa-apa. Alih-alih kecipratan, wilayah Papua sama seperti di Aceh diberlakukan sebagai DOM atau Daerah Operasi Militer.
Melalui pendekatan keamanan (militeristik) Suharto ingin menaklukan perlawanan OPM maupun GAM. Kini paska reformasi di masa pemerintahan Jokowi, kondisinya sudah jauh berubah. Pembangunan infrastruktur di Papua dilakukan guna menunjang mobilitas masyarakat Papua (jalan, jembatan, bangunan pasar dll). Kebijakan satu harga BBM diberlakukan juga penerangan listrik.
Bahkan tambang emas Freeport kini saham terbesarnya dikuasai Indonesia untuk digunakan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat Papua. Pendekatan yang dilakukan Jokowi berbeda dengan Suharto. Jokowi lebih menekankan pendekatan humanis serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Jokowi ingin keadilan sosial dan pemerataan pembangunan benar-benar dirasakan rakyat Papua. Harapannya, rakyat Papua mau membangun daerahnya sendiri. (Awib)
 
Sumber : Status Facebook Agung Wibawanto
Saturday, December 5, 2020 - 13:15
Kategori Rubrik: