Islam, Demokrasi Dan Rokok

ilustrasi

Oleh : Wahyu Budi Nugroho

Pemikiran garis keras mengatakan jika demokrasi tidak ada dalam Islam. Hal ini dikarenakan keyakinan bahwa musyawarah dalam Islam berbeda dari demokrasi. Musyawarah dalam Islam berlandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah, dalam arti, segala keputusan yang diambil lewat musyawarah Islam tidak boleh bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Sementara, demokrasi berlandaskan pada dua hal lain, yaitu rasionalitas dan suara terbanyak (voting), inilah yang menyebabkan berbagai keputusan dalam demokrasi bisa bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Argumen di atas sudah tentu berbahaya, karena jika kita menganggap demokrasi adalah sistem atau mekanisme haram untuk memilih presiden, maka menteri agama yang dilantik presiden pun menjadi tidak sah, dan pada gilirannya para penghulu pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia yang dibawahi Kementerian Agama pun tidak sah. Ini artinya, setiap pernikahan yang berada di bawah naungan KUA menjadi tidak sah, sehingga bayi-bayi yang lahir lewat pernikahan itu bisa dikatakan “anak haram”.

Logika yang sama juga berlaku bagi pengharaman rokok. Jika rokok itu haram, maka seluruh bidang kehidupan yang berkaitan dengan komoditas tembakau untuk rokok adalah haram. Pekerjaan petani yang menanam tembakau untuk rokok itu haram, sopir truk yang mengantar tembakau ke pabrik rokok itu haram, orang-orang yang bekerja di pabrik rokok itu haram, mereka yang menjual rokok pun ikut haram. Tidak hanya itu saja, jika pendapatan cukai rokok digunakan untuk mendanai defisit BPJS, maka obat-obatan yang diperoleh dari situ haram. Jika pajak rokok digunakan untuk membangun jalan atau jembatan, maka jalan dan jembatan menjadi haram. Maka dari itu, mereka yang mengatakan bahwa rokok haram, mulai sekarang harus mulai berlatih untuk tidak menggunakan jalan atau jembatan—silakan lewat hutan atau berenang menyeberangi sungai.

Nyatanya, semua menjadi runyam, penat, dan buntu ketika kita berpikir secara hitam-putih. Itulah mengapa Tuhan lebih sering menggunakan istilah “Hari Pengadilan” ketimbang “Hari Penghakiman”. Pengadilan berbeda dari penghakiman. Dalam pengadilan, semua dipertimbangkan; dengan kata lain, baik-buruk sesuatu disertai pula oleh “raison d’etre”-nya (alasannya).

Sumber : Status Facebook Wahyu Budi Nugroho

Wednesday, January 30, 2019 - 22:00
Kategori Rubrik: