Islam dan Negara

ilustrasi

Oleh . Ahmad Sarwat, Lc.,MA

Sepakat seluruh ulama bahwa hubungan Islam dengan negara itu sangat erat. Banyak bagian syariat Islam yang tidak bisa tegak tanpa keberadaan negara.

Namun yang tidak disepakati justru apa yang dimaksud dengan negara itu sendiri.

Misalnya, apakah masyarat Madinah di masa kenabian itu bisa disebut sebuah negara? Dan yang lebih penting dari itu semua, apakah semua umat Islam saat itu wajib hukumnya menjadi warga Madinah dan tinggal disana? Bagaimana dengan yang tinggal di Mekkah, khususnya sebelum Fathu Mekkah?

Dan bagaimana juga dengan kepemimpinan 4 khulafa rasyidun, apakah saat itu bisa dianggap sebagai negara?

Kita yang hidup 14 abad kemudian, yang manakah yang mau kita jalankan, Madinah di masa kenabian atau di masa 4 khalifah?

Mengingat begitu banyak perbedaan prinsipil di kedua masa itu. Malah perbedaan itu juga terjadi di masing-masing khalifah yang empat.

Apalagi kalau sudah bicara masa Bani Umayah, Bani Abasiyah
dan Bani Utsmaniyah, lebih luas lagi perubahannya.

Namun ketiga masa itu punya satu kesamaan, yaitu kekuasaan belum pernah dipisahkan antara eksekutif, judikatif dan legislatif. Bahkan disebagian besarnya juga tak ada undang-undang (qanun) yang mengikat dan membatasi kekuasan dan wewenang para khalifah.

Misalnya ada seorang penjahat dihadapkan di depan khalifah, terserah kalau dia tidak suka bisa divonis mati begitu saja. Tidak ada qanun yang mengharuskan proses pengadilan, karena kekuasan mutlak di tangan satu orang.

Kalau kayak gitu terjadi pada masa kenabian atau khulafaurrasyidin, mungkin logika kita masih bisa menerima. Sebab yang jadi khalifah memang orang pilihan.

Tapi kalau di masa khalifah-khalifah berikutnya, misalnya ada khalifah yang main vonis orang yang tidak disukainya begitu saja, maka hal semacam ini tidak bisa dicegah.

Atau misalnya di zaman sekarang berdiri sebuah kekhalifahan macam zaman dulu itu, lalu di orang yang menjabat sebagai khalifah main vonis hukum seenaknya, masih bisakah kita bilang itu khilafah Islamiyah?

Orang akan bilang, itu sih monarki absolut. Cuma balutannya doang yang keren, isi dan sensinya tetap kerajaan diktator.

Di tangan orang yang punya kekuasaan mutlak dan absolut, hukum Islam atau hukum hudud seperti potong tangan, rajam, cambuk dan qiashash yang mulia itu malah cuma dijadikan alat kekuasaan untuk menyiksa lawan-lawan politiknya.

Dan si penguasa absolut itu sama sekali tidak tersentuh hukum, sebaliknya justru hukum itu adalah titah dan selera pribadinya saja.

Maka diskursus Islam dan negara di masa sekarang ini bukan seputar wajibnya ada negara Islam, tetapi kayak apa rumusan profil dan sosok negara Islam yang dimaksud itu.

Coba bikin dulu konsepnya, silahkan presentasikan, biar kita kritisi bareng-bareng. Salah satu pertanyaannya, seberapa canggih konsep 'negara Islam' yang ente maksud itu dalam menjawab berbagai tantangan.

Masalah penganguran, pendidikan, ekonomi, keamanan, keberagaman dan seterusnya. Coba bikin miniaturnya dulu, sebuah miniatur negara Islam setingkat RT, RW atau kelurahan.

Kayak di masa kenabian dulu. Madinah itu hanya dihuni 30 ribuan orang saja. Nah, bikin dulu sebuah tatanan masyarakat yang jadi miniatur Madinah dari segala sisinya. Kita siap mengetes dan menguji serta mengkritisi.

Jangan cuma bisanya nyinyirin semua orang, padahal solusinya tidak pernah nyata, bahkan meski dalam bentuk miniatur sekalipun.

Sumber : Status Facebook Ahmad Sarwat Lc MA

Thursday, May 14, 2020 - 09:15
Kategori Rubrik: