Intoleransi PR Kita Bersama

ilustrasi

Oleh : La Ode Ronald Firman

Bapak ibu sekalian, saat ini kita memiliki PR yang sangat besar, banyak dan serius.

Kita sekarang berada di point of no return, tapi tidak bisa lagi menggunakan paradigma lama dan bergantung pada pola perjuangan yang ada.

Sejak awal reformasi nasionalisme dan persatuan Indonesia mulai terancam dengan masuknya ideologi-ideologi trans nasional dan atributisasi budaya asing melalui pemahaman dan kelirumologi agama.

Munculnya PKS sebagai wadah organisasi Ichwanul Muslimin, dan ormas HTI sebagai kepanjangan tangan Hizbut Tahrir serta berbagai kelompok aliran Wahabi dan/atau yang berafiliasi dengannya, ditambah dengan ormas-ormas berjargon agama semacam FPI menandai dimulainya dekulturisasi nilai-nilai luhur budaya dan adat istiadat warisan leluhur di Nusantara.

Bukan hanya bedug yang menghilang dari mesjid dan mushalla, tapi juga seni rupa, seni patung, seni suara dan seni tari semakin kehilangan penggemar dan panggungnya.
Jaipongan tidak cantik dan sexy lagi, lukisan Cut Nyak Dhien sudeh tidak sesuai asli lagi.
Aneka sanggul dan kebaya Nusantara tidak lagi menjadi mahkota dan jati diri bangsa.
Ke Indonesia an tidak lagi merupakan identitas, melainkan agama dalam kolom KTP.

Suasana dan rantai keBhinekaan dan inklusifitas yang menjadi pengikat rasa persatuan Indonesia di sekolah-sekolah, kampus-kampus, pasar, jalanan, perkantoran, stasiun, bandara dan semua ruang umum di tahun 60-70-90 an, kini hampir sirna.
Kita tidak lagi menandai orang lain dari pola sikap, tutur kata dan perilakunya, melainkan dari atribut dan/atau identitas agamanya, yang menjadi pembeda sekaligus pembatas diri dan tirai toleransi.

Penghormatan kepada setiap perbedaan dan heterogenitas semakin dikalahkan oleh penghargaan yang berlebihan kepada persamaan dan homogenitas.
Exclusivisme dan individualisme menjadi nilai budaya baru di negeri yang berPancasila ini.

Kondisi tersebut berjalan dengan santai tanpa sedikitpun koreksi dari sebagian besar masyarakat kita, sehingga kini bukan hanya siswa sekolah saja yang memperlihatkan identitas agama mereka melalui seragam sekolahnya, melainkan juga mahasiswa, guru, dosen, ASN, anggota POLRI dan TNI.
Dan celakanya atributisasi dan simbolisasi agama tersebut hanya menjadi alat untuk menciptakan exclusivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Akhirnya, atributisasi agama itu masuk ke dalam dunia politik dan kini istilah politisasi agama seolah hanya jargon untuk menyalahkan lawan politik.
Padahal, sesungguhnya politisasi agama itu telah mulai menggerus jati diri bangsa Indonesia.
Bahkan ketika HTI berteriak lantang di GBK pada tahun 2013, sambil mengajak TNI dan POLRI bergabung menghancurkan sekat-sekat Nasionalisme, kedaulatan rakyat, hukum buatan manusia dan memunculkan hanya 1 (satu) identitas kewarganegaraan di dunia : Islam, serta mendirikan negara khilafah, stasiun TVRI menyebarkannya ke seluruh pelosok Nusantara.

Hasil _Quick Count_ yang sudah dirilis berbagai media, yang nanti juga akan disusul oleh Real Count dari KPU, seharusnya membuka mata kita semua, betapa politik identitas yang sudah berjalan selama 2 dekade ini *sangat-sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI dan ketahanan Nasional kita*.

Totalitas perolehan suara tidak serta merta membuktikan bapak Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin menjadi pemimpin dambaan rakyat Indonesia, mengingat hampir separuh dari rakyat di wilayah NKRI ini lebih memilih Prabowo-Sandi sebagai pemimpin bangsa.
Di Aceh, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Jawa Barat, Banten, NTB, Kalsel, Sulsel, Sultra, Gorontalo, Maluku Utara, bahkan nyaris di DKi Jakarta atau sekitar 14-15 dari 34 provinsi di Indonesia menganggap presiden mereka Prabowo.
Dan jika ditelusuri lebih jauh, hampir semua wilayah tersebut dikenal dengan kekentalan unsur dan jargon agama Islamnya.
Bahkan di kampungnya TGB pun Jokowi-Ma'ruf Amin kalah telak.

Sebaliknya, paslon 01 justru menjadi presiden dan wakil presiden hanya di wilayah yang penduduk non muslimya signifikan atau di wilayah-wilayah NU dan fanatik Soekarno.

Yang membuat PR kita semakin berat adalah paslon 02 di wilayah-wilayah "agamis" tersebut sama sekali tidak merepresentasikan figur religius atau agamis. Bahkan dari rekam jejak dan rekapitulasi kekeliruan bersikapnya, paslon 02 sangat jauh lebih sekuler dari paslon 01.

Apa artinya ini semua?
Kita tahu, hanya dalam 4 tahun lebih Jokowi melakukan 7 (tujuh) perubahan penting di negeri ini, yaitu :
1. Penyebaran dan pemerataan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah;
2. Perampingan birokrasi dan penyederhanaan pelayanan publik yang menghalangi atau mengurangi perilaku KKN;
3. Penyetaraan harga kebutuhan pokok di semua wilayah, terutama BBM dan Bahan Bangunan di wilayah yang sulit terjangkau;
4. Perbaikan UU Anti Terorisme yang sangat komprehensif;
5. Perbaikan UU Ormas dan pembubaran HTI.
6. Pemberantasan Illegal Fishing di seluruh wilayah maritim Indonesia;
7. Pembangunan dan perbaikan sistim pengelolaan transportasi publik seperti kereta api, LRT dan MRT.
Ketujuh prestasi tersebut ternyata nyaris tidak berdampak apapun untuk meningkatkan elektabilitas Jokowi, dan seolah kehadiran Partai Golkar ke dalam Koalisi 01 dan penempatan KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres tidak ada pengaruhnya.

Kenaikan perolehan suara 01 hanya berkisar 1-2℅ dari perolehan suara di pilpres 2014, padahal 5 tahun lalu issue agama hampir tidak ada sama sekali.

Kini kita melihat fakta di atas, negara yang dimerdekakan tanpa jargon agama apapun dan identitas agama sekecil apapun, kini mulai terpecah belah dan menjadi incaran utama semua organisasi trans nasional di seluruh dunia, karena di negeri Ibu Pertiwi (bukan Bunda atau Umi Hj Pertiwi) yang luasnya sepanjang Eropa ini rakyatnya tidak mau berpikir...

Ketika Nanggroe Aceh Darussalam berdiri tanpa melalui Referandum seluruh Bangsa Indonesia, melainkan hanya melalui kesepakatan dengan penduduk Daerah Istimewa Aceh, saya sudah berpikir dan membayangkan, kelak akan muncul Nanggroe-nanggroe serupa di Nusantara ini, yang akan menuntut infrastruktur menuju surga versi masing-masing.

Sertifikat Tanah memang suatu bukti kepemilikan yang melambangkan ketertiban kehidupan manusia di dunia.
Tapi sertifikat halal adalah suatu entitas Illahi yang dibekukan dalam materi artifisial buatan manusia, sehingga di negeri ini Tuhan mulai di tempel di resto dan produk.
Kini ditambah dengan Halal park dan wisata halal, seolah yang boleh kesana hanya Nabi Adam dan Hawa saja.

Bayangkan bapak dan ibu (bukan Abi dan Umi atau Achi dan Uchti) sekalian, seorang Rizieq yang sesungguhnya hanya sebutir debu tidak bermanfaat bagi Republik ini bisa mendapatkan gelar "Imam Besar", padahal dia berani menyalahkan filsafat dan struktur Pancasila yang digali Bung Karno.
Bagaimana mungkin mempersatukan memerdekan Bangsa Indonesia ini melalui Ke Tuhanan Yang Maha Esa??
Tak ada satupun negara dan bangsa di dunia ini yang merdeka karena berTuhan!! 
Semua merdeka karena berBANGSA.
Itulah sebabnya nilai luhur Pancasila itu digali, bukan ditumpuk, itulah sebabnya 17 Agustus 1945 Bangsa Indonesia mengumandangkan Proklamasi Kemerdekaan, bukan Reklamasi bib!!

Itulah sebabnya ketika menggali, pertama kali Bung Karno menemukan Nasionalisme, atau Persatuan Indonesia terlebih dahulu, karena Nasionalisme itulah syarat utama atau *Roh* Bangsa Indonesia yang ditiupkan Tuhan ke dalam diri manusia Indonesia yang berdiam di kepulauan Nusantara.
Dan itulah sebabnya, ridha (kasih sayang) Tuhan ditempatkan di belakang sebagai bentuk kesyukuran dan afirmasi bahwa kemerdekaan dan lahirnya Nasionalisme Indonesia hanya ada karena restuNya, siapapun dan apapun NamaNya dalam sebutan bangsa Indonesia yang majemuk.

Itulah sebabnya, ketika negara kita berdiri Rahmat Tuhanlah yang menaungi dan ke Tuhanan yang Maha Esa ditulis sebagai sila pertama sebagai bukti kita adalah bangsa yang berTuhan, yang memulai segala sesuatunya dengan mengingat Tuhan dan meminta perlindunganNya dulu sebelum mengatas-namakanNya.
Setelah itu, karena sudah berani mengatas-namakanNya, maka seluruh bangsa Indonesia wajib memelihara Bhineka Tunggal Ika dalam setiap sendi dan nafas kehidupan, karena Tuhan maha Pembeda dan Maha Toleran.

Nyatanya, perjalanan panjang bangsa Indonesia kini tidak lagi sesuai dengan sejarah, filosofi dan cita kemerdekaan, karena kita semakin terpersok ke dalam lubang politik identitas yang dalam tanpa dasar...

Sumber : Status Facebook La Ode Ronald Firman

Thursday, April 25, 2019 - 12:30
Kategori Rubrik: