Insentif

ilustrasi

Oleh : Ramadhan Syukur

GUE beruntung pernah bekerja di perusahaan media sebesar Kelompok Kompas Gramedia. Waktu gue diangkat sebagai karyawan tetap tahun 1989, gak nyangka ternyata banyak sekali insentif buat karyawan di perusahaan itu.

Karyawan KKG saat itu dapat kemudahan pinjaman tanpa bunga berbagai kebutuhan penunjang kerja. Mulai dari kamera, handphone, motor, komputer, sampai kontrakan rumah. Dan ketika memasuki tahun ke tujuh, karyawan dipaksa nyari rumah biar punya rumah sendiri. Enak, kan?

Selain THR, juga ada bonus khusus dan gratifikasi. Apalagi yang punya jabatan, selain dapet duit tunjangan jabatan juga dapet jatah mobil. Gue salah satu yang beruntung.

Dan biar gak stres, karyawan juga dapat jatah gratis liburan dua kali setahun bersama keluarga di villa puncak dan pantai Anyer milik perusahaan. Nikmat apalagi yang mesti karyawan dustakan?

Tapi semua kenikmatan itu tentu saja enggak cuma-cuma. Harus ada imbal baliknya ke perusahaan. Di dunia ini gak ada insentif yang gratis.

Insentif itu kan suatu sarana pemotivasi yang diberikan kepada para karyawan sebagai perangsang atau pendorong, agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan produktivitas kerja dalam organisasi atau suatu perusahaan. Sepakat ya?

Nah, belum lama Asosiasi Perusahaan Media dan Asosiasi Profesi Media, dimotori anggota Dewan Pers bernama Agus Sudibyo, minta (atau mendesak) pemerintah memberikan insentif untuk membantu kelangsungan industri media, para wartawan dan seluruh pekerja media yang lagi krisis gara-gara ikut dihajar pandemi Covid-19.

Insentif yang mereka minta ke pemerintah gak tanggung-tanggung. Ada 7 poin: 1. mengalokasikan dana sosialisasi untuk perusahaan pers baik di tingkat pusat maupun daerah; 2. memberikan subsidi harga kertas sebesar 20%; 3. memberikan subsidi biaya listrik sebesar 30%; 4. meminta kredit berbunga rendah dan berjangka panjang melalui Bank BUMN; 5. menangguhkan kewajiban membayar iuran BPJS ketenagakerjaan selama masa pandemi; 6. diminta menanggung kewajiban karyawan dan perusahaan pers untuk membayar iuran BPJS Kesehatan; 7. diminta memaksimalkan pemungutan pajak pendapatan dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia seperti antara lain Google, Facebook, YouTube, Twitter, dll.

Dahsyat, kan?

Sayangnya, di tujuh poin permintaan insentif itu, gak disebutkan apa timbal balik perusahaan pers terhadap pemerintah. Misalnya, akan mendukung kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, berjanji gak akan lagi mencaci maki tanpa alasan, gak lagi bikin meme yang gak ada hubungan dengan kebijakan (seperti bikin hidung presiden kayak Pinokio), gak akan main plintir berita (seperti yang dilakukan detikcom), ikut menertibkan dan menciptakan Indonesia yang damai, gak akan memperkeruh suasana, dan lain-lain, misalnya.

Apakah ini harus? Buet gue ya harus. Jangan kayak preman minta sumbangan. Duit diterima yang ngasih diludahin. Kurang ajar itu namanya.

Kalo enggak mau diatur dan masih bertahan menganut pers semau-maunya kayak sekarang, gak usahlah malu-maluin minta insentif segala. Jalani aja sekuat dan semampumu demi sebuah harga diri.

Bahasa keras bapak gue, "Selama hidupmu masih bergantung sama bapak, kamu harus ikut aturan di rumah ini. Kalo bandel dan gak bisa diatur, silakan keluar dari rumah dan cari bapak lain yang mau ngurusin kamu dengan segala kebandelanmu."

Begitu juga waktu gue masih di KKG. Gue dan semua karyawan jangan cuma seneng sama insentifnya, tapi gak seneng sama aturan main perusahaan, bekerja seenaknya, tapi keluar aja gak mau. Itu parasit namanya. Virus.

Kalo media kita sudah gak kuat lagi bernafas, ya mending ditutup aja. Di KKG banyak kok nama-nama media hebat yang akhirnya mati dan harus dikubur dengan jiwa besar. Bahkan ketika mau ditutup, edisi terakhir dibuat sepenuh hati kayak edisi perdana. Termasuk majalah yang pernah gue pimpin. Wassalam.

Sumber : Status facebook Ramadhan Syukur

Thursday, May 28, 2020 - 09:30
Kategori Rubrik: