Ini Rencana Menteri ESDM Baru, Archandra Tahar

REDAKSIINDONESIA-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar siap untuk menjalankan program yang sudah diputuskan sebelumnya. Salah satunya adalah program pembangunan pembangkit listrik dengan total kapasitas 35.000 MW.

"Saya sebagai pembantu Presiden akan mengamankan program 35.000 MW," ujar Archandra di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Program tersebut mengalami banyak kendala. Di antaranya adalah pengadaan lahan, pendanaan, dan proses lelang yang cukup lama. Data PLN, proyek yang sudah konstruksi 8.240 MW atau 22% dari target. Sementara yang sudah beroperasi 170 MW.

"Kendala yang muncul dengan kementerian lain akan kita cari solusi dalam waktu singkat. Saya menyadari sinergi, hambatan antar kementerian kita tidak bisa menutup mata. Tapi kita akan cari solusi terbaik agar kendala yang ada bisa kita benahi," terangnya.

Archandra pekan depan akan mengumpulkan para investor. Diharapkan pertemuan tersebut dapat membuahkan hasil untuk realisasi program menjadi lebih baik.

"Filosofinya, kalau kita mengakui ada masalah artinya setengah solusi sudah kita temui. Keliatannya lip service, Insya Allah dalam Minggu depan saya akan mencoba bertemu dengan para investor, para operator. Akan kita jadwalkan satu per satu, permasalahan di mana dan apa yang bisa kita bantu sesuai kewenangan Kementerian ESDM," papar Arcandra.

Kelemahan industri minyak dan gas (migas) di Indonesia adalah masih kurangnya penggunaan teknologi baru. Ini yang menjadi alasan produksi migas cenderung menurun setiap waktunya.

"Harus mengubah mindset dari kita, stakeholder maupun pelaku bisnis dan regulator mau menerima teknologi sebagai solusi untuk meningkatkan energi di Indonesia," ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Archandra Tahar, di kantornya, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Menurutnya, bila hanya terpaku pada teknologi yang lama, maka akan sulit meningkatkan produksi migas. Sementara diketahui, tidak ada lagi cadangan minyak berskala besar.

"Kalau hanya berpaku di situ, mungkin produksi yang sudah menurun akan terus menurun. Karena era lapangan yang punya cadangan besar itu sudah hilang. Nggak ada lagi temuan minyak yang besar-besar. Mari kita coba teknologi baru," jelasnya.

Memang diakui Archandra, penggunaan teknologi baru memiliki risiko yang sangat tinggi. Namun menurutnya, hal tersebut jauh lebih baik dibandingkan hanya menerima kondisi yang sudah ada.

"Kalau nggak coba hal yang penuh risiko kapan kita akan mendapat sesuatu lebih baik," imbuhnya.

Selain itu, Archandra ingin melakukan pembenahan dalam proses bisnis pada sektor migas dengan arah transparan dan akuntabel.

"Di samping itu SDM kita perlu untuk lebih ditingkatkan lagi kompetensinya. Sebagai regulator, alangkah baiknya kita punya kompetensi. Ilmu, skill, dan pengalaman. Tanpa itu mungkin sebagai regulator kita akan gagap memutuskan sesuatu," papar Archandra.

 

Soal PT Freeport

Kontrak tambang PT Freeport Indonesia di Papua akan selesai pada 2021 mendatang. Meski masih lima tahun lagi, tapi Freeport sudah menginginkan kepastian perpanjangan kontrak hingga 2041.

Alasannya, Freeport akan menggelontorkan dana investasi besar triliunan rupiah, untuk menggali tambang bawah tanah dan juga membangun pabrik pemurnian atau smelter. Kedua investasi ini baru bisa dinikmati hasilnya setelah 2021, sehingga Freeport perlu kepastian.

Lalu bagaimana pandangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Archandra Tahar?

"Kami akan menjamin kepastian hukum Freeport. Kami akan berusaha sekuat tenaga," ungkap Arcandra, saat bincang-bincang media di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Archandra menilai, semua yang berusaha di Indonesia, baik perusahaan asing maupun perusahaan dalam negeri harus mengikuti peraturan yang berlaku.

"Kami akan memastikan investor yang investasi dana di Indonesia itu berusaha atau melakukan bisnis sesuai perundangan dan peraturan yang berlaku," jelasnya.

Menurut Archandra, ada tiga hal terkait kebijakan sumber daya alam di Indonesia. Pertama pemanfaatannya adalah untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Kedua, kedaulatan energi yang dibangun dari sisi pasokan, ketersediaan dan pemanfaatan.

"Ketiga, kita harus jamin kepastian hukum kepada investor baik dalam dan luar agar investasi yang mereka tanam itu sesuai perundangan dan ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat lewat penyediaan lapangan kerja, dan bisa menjadi kontribusi menaikkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia," paparnya. 

 

Proyek LNG Masela Dibangun Onshore

Pada 23 Maret 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pengembangan gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di Blok Abadi, Masela dilakukan di darat, atau dikenal dengan istilah onshore.

Saat pergantian menteri yang berlangsung tiga hari lalu, Jokowi mengumumkan nama baru pengisi posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yaitu Archandra Tahar. Melihat sejarahnya, Arcandra adalah ahli di bidangoffshore atau pengembangan proyek migas tengah laut.

"Ini menarik soal Masela, saya kan orang offshore. Punya latar belakangoffshore sedangkan yang diputuskan adalah onshore," kata Archandra, di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/7/2016).

Archandra menjelaskan, sejatinya blok Abadi berada pada wilayah offshore. Baik dari sumur, pengeboran, hingga fasilitas proses. Keputusan pemerintah hanyalah pada bagian pengembangan LNG.

"Jadi apa dibikin di offshore atau LNG gas kita bawa ke darat trus diproses dionshore," terangnya.

Ia menilai tidak ada yang salah dengan keputusan pemerintah. Keputusan pengembangan LNG di darat akan tetap dijalankan ke depannya.

"Masela sudah diputuskan untuk menggunakan onshore, saya sebagai pembantu akan menjalankan amanat agar Masela dikembangkan dengan pilihan LNG plant ada di onshore," papar Arcandra.

(Sumber: Detik)

Saturday, July 30, 2016 - 16:30
Kategori Rubrik: