Ini Penyebab Naiknya Biaya Haji 2018

Ilustrasi

Oleh : Fadly Abu Zayyan

Ada dua "kado"besar dari Kerajaan Saudi Arabia diawal 2018 ini. Yaitu kenaikan harga BBM sebesar 100% di sana dan rencana kenaikan tarif Haji dengan penerapan pungutan PPN sebesar 5%. Sebuah kebijakan yang baru pertama kali diterapkan dalam sejarah pengelolaan Haji. Hal ini "terpaksa" dilakukan oleh Saudi mengingat semakin melesunya komoditas minyak yang semakin diperparah dengan Kesepakatan Iklim Paris 2015 untuk menekan penggunaan Bahan Bakar Fosil.

Disaat yang sama dan seperti suatu kebetulan, Iran sebagai negara seteru Saudi di Jazirah Arab juga mengalami gunjang-ganjing. Demo anti pemerintah yang terjadi disana diekspose besar-besaran oleh media barat. Padahal demo tandingan Pro Pemerintah yang jauh lebih besar justru tidak diberitakan. Konyolnya, gambar demo Pro Pemerintah malah diunggah dan diberi judul Anti Pemerintah. Suatu kebetulan? Saya rasa tidak! Dan menurut pendapat saya, patut diduga ini ada hubungannya dengan dua kebijakan Saudi diatas.

Yang pertama masalah BBM. Seperti diketahui dan sudah sering dibahas, bahwa Iran adalah negara yang tidak mau diajak kong kalikong oleh negara2 Arab penghasil minyak untuk mengatur volume produksi dan fluktuasi harga minyak sesuai permintaan "tuan besar" Amerika. Ditambah lagi, Iran menjalin kerjasama intensif dengan China untuk memproduksi mobil listrik secara massal. Dan kemudian langkah ini menjadi trendsetter bagi negara2 lain, mengingat China adalah negara yang mampu memproduksi mobil listrik berbiaya murah. Ini menjadi pukulan telak bagi Amerika dan sekutunya di Arab yang kadung melakukan kontrak kerjasama pengelolaan kilang2 minyak disana. Jelas menjadikan ancaman serius bagi potensi pendapatan negara mereka. Ditambah lagi dengan Kesepakatan Iklim Paris 2015. Sehingga dikemudian hari memaksa Saudi harus melakukan privatisasi perusahaan BUMN minyaknya (Aramco). Salah satunya gara-gara Iran.

Sejak Bani Saud naik tahta atas persekongkolannya dengan Yahudi Inggris dan Wahabi, mau tidak mau Saudi harus menjadi proxy atas kepentingan Inggris-Amerika. Khususnya pasca ditanda tanganinya Perjanjian Umum Inggris- Saudi Arabia di Jeddah (20 Mei 1927) dan Konsesi Standart Oil California pada tahun 1933 selama 60 tahun. Termasuk juga bagaimana "membesarkan" paham Wahabi yang berdampak pada penghancuran situs-situs sejarah peninggalan Islam serta penjarahan artefak2 dengan dalil mencegah syirik. Namun yang menjadi kontradiksi atas semangat wahabi tersebut, justru dikemudian hari Kerajaan Saudi membangun ikon situs baru. Yaitu Makkah Royal Clock Tower yang bangunan fisiknya mirip sekali dengan Big Ben di London. Selain "mengganggu" kesakralan Ka'bah sebagai ikon Mekkah, juga seolah menjadi "identitas" bahwa Kerajaan Saudi adalah sekutu abadi Kerajaan Inggris. Menurut saya, bisa jadi kepentingan2 inilah juga yang wajib dilindungi oleh Saudi.

Jadi, bisa kita bayangkan bagaimana jika pengelolaan Dua Kota Suci tersebut ditangani oleh OKI (misalnya) yang bisa jadi dipicu pungutan PPN tsb. Tentu bukan hanya potensi devisa yang tergerus. Nuansa wahabi yang selama ini cukup kental mewarnai Kota Suci itu bisa turut terdegradasi. Padahal paham wahabi sangat disukai oleh "musuh Islam" sebagai proxy untuk "menghancurkan" Islam dari dalam. Apa yang telah terjadi pada negara2 pengusul Internasionalisasi Haji cukup menjadi alarm bagi negara2 Islam lain khususnya Iran. Rezim Khadafi (Libya) yang telah digulingkan, dan Qatar yang dituding sebagai negara pendana teroris serta dikucilkan adalah contoh negara yang pernah menjadi pengusung wacana tersebut. Kini menyusul Iran yang dilanda gunjang-ganjing. Pertanyaanya, apakah rakyatnya akan cukup solid menghadapi perang asimetris ini? Semoga!

Dan yang terakhir, ketika Kerajaan Saudi benar-benar memungut PPN 5% atas biaya Haji, apakah masih layak mereka disebut sebagai Pelayan Dua Kota Suci? Ataukah lebih pantas dikatakan sebagai Kerajaan yang Dilayani Dua Kota Suci?!

Wallahu a'lam..

*FAZ*

Sumber : Status Facebook Fadly Abu Zayyan

Sunday, January 7, 2018 - 15:30
Kategori Rubrik: