Ini Kapal Pengangkut Sapi Bukan Korupsi Impor Sapi

Ilustrasi

RedaksiIndonesia - Diluncurkannya Kapal Motor Camara Nusantara I membuktikan Presiden Joko Widodo memiliki komitmen kuat mengatasi kelangkaan daging sapi di Indonesia terutama Jawa. Sebab, stok Sapi di Indonesia selama ini melimpah hanya saja memang tidak ada kapal yang mengangkut sapi dari wilayah sentra peternakan sapi ke pulau lainnya. Hal ini mengakibatkan biaya mendatangkan sapi dari sentra produksi sapi seperti NTT menjadi lebih mahal dibanding mengangkut sapi dari Australia. Kenapa bisa begitu? Karena Indonesia harus mendatangkan dan memulangkan kapal pengangkut sapi dari dan ke Australia atau Negara asal.

Makanya kelangkaan daging sapi menjadi permainan cukong-cukong besar dan hal ini yang dimanfaatkan politisi. Salah satunya yang terkenal dengan kasus suap impor daging sapi yang dilakukan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq. Bahkan LHI ditangkap beserta perantaranya Ahmad Fathonah. Mereka berdua mempermainkan kuota daging sapi yang diberikan pemerintah untuk kekayaan sendiri dan golongan. Paska penangkapan, terkuak harta Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq puluhan miliar.

Tidak hanya harta, LHI terkuat memiliki istri muda yang baru saja lulus SMU padahal usia LHI lebih dari separuh abad. Istri muda LHI, diantar jemput sewaktu sekolah SMU dengan mobil mewah. PKS sebagai partai yang mengaku bersih, ternyata kelakuannya korup dan kotor. Melihat hal ini, Jokowi yang sempat berkunjung ke NTT merasa tidak selayaknya krisis daging sapi melanda Indonesia. Sebab di NTT sapi begitu melimpah ruah serta keadaannya sehat. Tak berpikir panjang, Presiden segera mengadakan kapal khusus yang memang mengangkut sapi. Selasa (10/11/2015), kapal seharga Rp 58,6 miliar diluncurkan. Kapal ini bakal melayani wilayah yang kebutuhan dagingnya tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten.

Kapal ini memiliki kapasitas pengangkutan 500 sapi sekali berlayar. Meski masih kurang besar, setidaknya pemerintah melakukan langkah konkrit. Tidak mengobral surat ijin impor daging maupun kongkalikong dengan pengusaha demi keuntungan pribadi seperti dilakukan Presiden PKS, Lutfi Hasan Ishaq. Kapal ini tidak hanya terdapat ruang navigasi tetapi juga ruang lain bagi kru dan penumpang sejumlah 32 orang. Sebut saja ruang istirahat, ruang nakhoda, ruang mualim, sekoci maupun dokter hewan. Langkah konkrit inilah yang seharusnya segera ditiru oleh partai dengan cara melakukan pengawasan yang ketat terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi program.

Sayangnya rasa empati wakil rakyat kita periode 2014 – 2019 justru makin menunjukkan penurunan kinerja. Ketika kinerja pemerintah membaik mereka justru malah mengabaikan tugasnya sebagai wakil rakyat. Lihat ketika rombongan pimpinan dewan datang ke AS masih sempat datang ke launching pencalonan diri Donald Trump sebagai calon presiden. Lantas mengusulkan pembangunan gedung DPR ratusan miliar rupiah. Harusnya mereka terlebih dahulu menunjukkan kinerja bukan terus menerus menambah fasilitas bagi dirinya.

Kini rakyat makin bisa melihat siapa yang sebenarnya bekerja keras untuk rakyat. Siapa yang mendedikasikan kepedulian dan kewenangannya demi kesejahteraan rakyat atau justru memanfaatkan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri dan golongnnya. Sebagai partai, PKS tidak layak menyatakan partai bersih dan peduli. Menurunnya kepercayaan rakyat pada politisi diakibatkan perilaku politisi yang malas, tidak memiliki etos kerja hingga korup. Harusnya kasus LHI menjadi cerminan dan refleksi agar perilaku politisi maupun anggota DPR jauh lebih santun dan berdedikasi baik.

Alif Anugrah

Thursday, November 12, 2015 - 00:30
Kategori Rubrik: