Ini Jejak Digital 24 Hoax Upaya Mendelegitimasi KPU

ilustrasi

Oleh : Utomo Waluyo

Pilpres 2019 ini jelas sekali bahwa ada kelompok dari pendukung Capres 02 menyebarkan hoax bahkan mereka sangat spesifik menyerang pada penyelenggara pemilu yakni KPU. Upaya bertarung secara fair tidak dijalani dengan benar bahkan hingga paska pengundian nomor Capres, elektabilitas jago mereka jauh dari harapan. Maka upaya menyerang petahana dan membuat rakyat tidak percaya KPU sengaja disebarkan agar hasil pemilu 2019 dianggap tidak sah.

Berikut 24 hoax terkait pemilu

  1. Voting KPU terkait pemilihan Capres, disebarkan oleh sebuah FP bernama Voting KPU Pusat pada 9 September 2018 dan secara jelas itu bukan merupakan media social resmi milik KPU
  2. Adanya ancaman pembunuhan pada komisioner KPU jika tidak memenangkan Jokowi di Pilpres 2019. Berita ini disebarkan dengan mencontohkan meninggalnya Bupati Fak Fak serta komisioner KPU Husni Kamil Malik sebagai akibat Pemilu. Status ini muncul pada 13 Desember 2018
  3. Ketidakadilan KPU dalam menulis gelar Capres Cawapres 02 di surat suara Pilpres. Padahal penulisan nama dan gelar mengacu pengisian formulir yang diisi oleh tiap pasangan calon. Status ini menyebar sejak 18 Desember 2019
  4. KPU memberikan arahan pendatang etnis China agar memenangkan petahana. Padahal berita itu tidak benar serta foto yang disebar merupakan acara peresmian PLTU Celukan Bawang Bali Tahun 2015. Adapun berita ini dimunculkan pada 30 Desember 2018
  5. Adanya anggota Panwaslu dan KPU menuntut evaluasi Pilkada dengan alasan dugaan kecurangan dalam bentuk video. Faktanya yang ada di video adalah anggota DPRD Lampung dan sedang membahas Pilkada Lampung Juni 2018. Video ini ramai dibahas pada 6 Januari 2019
  6. Pemilihan Ketua KPU Pusat dimenangkan oleh Arief Budiman yang hanya mendapatkan suara terkecil pada pemilihan anggota komisioner KPU. Fakta menunjukkan pemilihan Ketua KPU dilakukan oleh seluruh anggota KPU melalui musyawarah mufakat bukan voting
  7. Tuduhan Ketua KPU saudara kandung Soe Hok Gie. Sementara yang dimaksud Arief Budiman saudara Soe Hok Gie kebetulan bernama sama adalah Guru Besar di Universitas Melbourne Australia
  8. Terdapat pola kecurangan system penghitungan suara KPU dengan modus nomor 01 dan 02. Padahal penghitungan suara dilakukan secara terbuka. Kabar ini marak pada 9 Februari 2019
  9. Kabar warga RRC mengurus surat suara di KPUD Surabaya dan muncul pada 20 Februari. Kenyataannya warga Negara asing tidak punya hak memilih
  10. Surat suara sebanyak 7 kontainer telah tercoblos dan berita ini tersebar dalam bentuk audio. Berita ini ramai di medsos pada 2 Januari 2019. Padahal audio tersebut hanya karangan semata bukan berita sesungguhnya
  1. Adanya simulasi orang gila melakukan coblosan oleh KPU dan dibagikan pada 25 Desember 2018 berupa foto. Padahal foto itu adalah pengamanan orang sakit jiwa yang diduga melakukan pembunuhan dukun
  2. Hasil scan adanya port yang bolong untuk menunjukkan bahwa server KPU bisa dibobol. Kabar ini marak 3 Juli 2018. Sesungguhnya port itu memang disediakan oleh server agar dapat melayani permintaan akses
  3. Pemilu 2019 akan diganti dengan E Voting oleh Kemdagri. Berita ini ramai di whatsapp. Sesungguhnya E Voting tidak digunakan berdasarkan keputusan tahun 2017
  4. Batas akhir cek data pemilih merupakan 8 Oktober 2018 dan sesungguhnya cek data pemilih hingga pemilu digelar tetap bisa di cek
  5. Terdapat 31 juta data pemilih yang tidak bisa dibuka. Pertanyaan tentang ini ramai pada 24 Oktober 2018. Sesungguhnya itu merupakan data yang verifikasinya masih dilakukan oleh KPU benar tidaknya
  6. Masih banyaknya data siluman hingga 2 November. Berita itu tidak dapat di verifikasi sebab tidak ada pihak yang mampu membuktikan data siluman tersebut
  7. Data Negara di truk yang terdapat tulisan China. Sesungguhnya itu tulisan Jepang dan bukan memuat tentang data KPU. Fitnahan ini tersebar 11 Maret 2019
  8. Surat suara sudah dicoblon pada 4 Januari 2019, namun informasi ini menyesatkan karena foto pendukung status itu adalah distribusi surat suara pada Pilkada Tangsel 2015
  9. Di Medan terdapat surat suara telah dicoblos pada 3 Maret 2019 dan disebarkan dalam bentuk video. Sesungguhnya video itu adalah saat Pilkada Kabupaten Tapanuli Utara.
  10. Adanya kebijakan orang gila dapat menggunakan haknya dan baru terjadi pada Pemilu 2019. Sesungguhnya pada 2014 bahkan 2009, orang gila sudah diijinkan menggunakan haknya untuk memilih
  11. Munculnya pernyataan persatuan tuna netra bahwa surat suara berbentuk braile 80 persen salah semua. Padahal Pertuni menyatakan tak pernah mengeluarkan surat maupun pernyataan tersebut
  12. Telah dimilikinya surat suara Pilpres oleh TKI yang beredar di Taiwan dan Hongkong. Tulisan ini muncul 21 Maret 2019. Faktanya KPU telah mengirimkan surat suara sejak 8 Maret 2019
  13. Server KPU ada di Singapura dan disetting memenangkan petahana 57 persen. Tudingan ini muncul pada 1 April 2019. KPU telah membantah dan mengungkapkan semua server berada di Indonesia dan tidak ada yang diluar negeri
  14. Hasil suara Pilpres luar negeri telah diketahui dan menyebar di sosmed pada 8 April. Faktanya KPU baru mengirimkan surat suara dan warga yang telah memilih harus mengirimkan surat suaranya kepada KBR

Maka dari itu jangan mudah percaya pada berita-berita yang bombastis. Lakukan cek dan ricek berita pada sumber-sumber yang bisa dipercaya. Pemilu ini memang dimanfaatkan oleh pihak-pihak bukan saja yang terpojok bakal kalah namun juga kelakuan kotornya tidak bisa dilakukan kembali disebabkan pemerintahan sekarang menerapkan aturan ketat dalam berbagai bidang. Intinya para perusak negara sedang bersatu berupaya menjatuhkan Jokowi

Friday, April 12, 2019 - 00:00
Kategori Rubrik: