Informasi Alternatif

ilustrasi

Oleh : Yamin El Rust

Opini dari kelompok masyarakat kritis (terlalu jauh kalau disebut oposan), baik pada aras elit atau jelata langsung bermunculan ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan kebijakan penanganan bencana wabah Covid19. Kebijakan itu didasari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Paling sering terlihat adalah opini tentang kesengajaan pemerintah pusat melepas tanggung jawab dalam menanggung hajat hidup orang banyak dgn menerapkan PSBB bukan Karantina Wilayah (KW). Opini ini seperti terlihat cerdas karena merujuk pada UU no 6 thn 2018 tentang Karantina Kesehatan. Apakah benar demikian?

Pertanyaan di atas harus dijawab dgn pertanyaan juga, “Apakah kalian yg meributkan PSBB sudah membaca dgn cermat UU no 6 thn 2018 ttg Karantina Kesehatan?” (Photo 1 dan 2). Lantas “Apa kalian juga sudah melihat peraturan peundang-undangan yg menyertainya?” (Photo3 ). Kemungkinan besar jawabannya adalah belum, karena sebagian besar dari mereka yg ingin terlihat kritis harus segera merespon apapun yg disampaikan pemerintah. Dengan demikian, informasi yg hadir di layar acang mereka adalah informasi sebenar-benarnya — menurut mereka — yg harus segera disebarluaskan.

Kelompok masyarakat kritis seperti di atas tidak terlalu meresahkan, meskipun menjengkelkan, jadi bisa diabaikan. Namun, ada sebagian dari kelompok masayarakat kritis tadi yg harus dicermati dgn baik. Siapa mereka? Sama saja dgn lainnya, hanya saja kelompok yg satu ini lebih teliti dan cerdas. Mereka mengendapkan informasi yg diterima, kemudian mengolahnya kembali dgn tambahan informasi lainnya. Nah tambahan informasi ini yg membedakan. Ada yg menjadikan informasi awal semakin lengkap dan jelas, ada pula yg menjadikannya semakin tidak jelas dan berbeda sama sekali dgn informasi awal. Mengenalinya cukup mudah. Biasanya yg memperkeruh informasi selalu keluar dari bahasan pokok dgn mengaitkan banyak hal yg tidak relevan atau belum diperlukan. Jadi apapun yg ditawarkan pemerintah selalu tidak cukup, bahkan tidak tepat dari perspektif mereka.

Kenapa kelompok masyrakat kritis ini lebih didengar oleh sebagian besar orang? Jawabannya beragam, tapi yg paling jelas pada kondisi sekarang ini adalah ketidakhadiran penyampaian informasi yg benar-benar proporsional dan tidak tumpang tindih. Misalnya saja, juru bicara pemerintah khusus penanganan Covid19 yg juga ternyata pernah bergenit-ria dgn menyampaikan informasi yg tidak perlu. Ada juga juru bicara presiden yg sering terjebqk melewati batas kewenangannya dgn menyampaikan apa yg belum ditetapkan oleh presiden, bukan memperjelas apa yg sudah ditetapkan presiden (photo 3). Belum lagi pejabat setingkat menteri yg kadang mematahkan apa yg sudah disampaikan presiden. Akhirnya, bisa saja presidennya sendiri yg salah ucap karena khawatir dianggap belum melakukan apapun.

Jangan menyalahkan masyarakat di tengah keridakpastian dan ancaman wabah Covid19, jika masyarakat mencari informasi alternatif. Kita hanya bisa berharap bahwa informasi alternatif yg diperoleh itu memperjelas, bukan memperkeruh. Semoga.

Gitu ya 

Sumber : Status Facebook Yamin El Rust

Saturday, April 4, 2020 - 07:15
Kategori Rubrik: